JAKARTA – Penjabat (Pj) Bupati Probolinggo H. Ugas Irwanto, S.Sos, M.Si, memberikan paparan tentang capaian kinerja Triwulan III kepada Tim Evaluasi dari Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia pada Kamis (11/7/2024).
Turut hadir dalam acara tersebut Pj Bupati Ugas, Kepala Bapelitbangda M. Sjaiful Efendi, Inspektur Imron Rosyadi, Kepala BPPKAD Kristiana Ruliani, Kepala Dinas Kesehatan dr. Hariawan Dwi Tamtomo, Kepala Diskominfo Ulfiningtyas, Kepala Bagian Hukum Adhy Catur Indra Bawono, Kepala Bagian Organisasi Susilo Isnadi, Kepala Bagian Pemerintahan Ponirin, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Abd Ghafur, serta perwakilan BKPSDM.
Evaluasi yang dilakukan oleh Kemendagri terhadap Penjabat Kepala Daerah merupakan penilaian atas pelaksanaan dan capaian kinerja di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, sesuai dengan 10 program prioritas termasuk inflasi, kemiskinan ekstrem, stunting, kesehatan, penyerapan anggaran, dan prioritas lainnya.
Pada sesi evaluasi tersebut, capaian kinerja yang disampaikan oleh Pj Bupati Ugas bersama Tim OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo mendapat apresiasi dari Tim Evaluator Inspektorat Jenderal Kemendagri RI.
“Alhamdulillah, berkat kerja keras tim OPD, evaluasi capaian kinerja Triwulan III hari ini berjalan lancar dan aman. Bahkan, evaluasinya berlangsung lebih cepat dari yang diharapkan,” kata Pj Bupati Ugas.
Beberapa indikator menunjukkan kemajuan signifikan, seperti kinerja Monitoring Center for Prevention (MCP), penyerapan anggaran tahun 2023 yang mencapai lebih dari 92 persen, serta kemajuan dalam aspek lainnya.
Pj Bupati Ugas juga menekankan beberapa aspek yang akan menjadi fokus kinerja ke depan, termasuk penyederhanaan birokrasi, penguatan program-program unggulan daerah, stabilisasi harga kebutuhan pokok, pengendalian inflasi, peningkatan nilai investasi, kualitas pendidikan dan kesehatan, pembukaan lapangan kerja, serta peningkatan kondisi perekonomian masyarakat.
“Kami juga aktif dalam mengedukasi anti korupsi di sekolah-sekolah sebagai langkah preventif, dan pada masa Pilkada, kami akan menjaga netralitas ASN dan kestabilan kondisi,” tambahnya.
(Edi D/Red/*)
