Patrolihukum.net, Prabumulih, Sumsel – Polemik hasil seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap 2 di Kota Prabumulih kini memanas. Pimpinan Umum Media Rajawali News sekaligus Ketua Umum Rajawali Anti Korupsi Indonesia Tangguh (RAKIT), Ali Sopyan, mendesak Wali Kota Prabumulih agar segera meninjau ulang hasil seleksi PPPK R4 yang dianggap penuh kejanggalan.
Ali Sopyan menyoroti dugaan kuat adanya praktik kecurangan dalam proses seleksi tersebut. Dalam keterangannya, ia menyebutkan banyak peserta dengan nilai tinggi di atas 400 justru mendapatkan kode R4, sedangkan beberapa yang lolos malah memiliki nilai di bawah 400 dan mendapat kode R4/L. Hal ini memunculkan pertanyaan besar, apakah penentuan kelulusan benar-benar mengacu pada perolehan nilai?
“Jangan sampai hal ini menjadi bom waktu. Jika tidak ditinjau ulang, bukan tidak mungkin kami akan menempuh jalur hukum. Kami menduga kuat ada praktik ‘uang sabun’ atau suap yang dimainkan dalam proses ini,” tegas Ali Sopyan, Kamis (10/7/2025).
Selain itu, ia juga menyoroti banyaknya Tenaga Kerja Sukarela (TKS) yang diduga baru bekerja dalam waktu singkat di instansi tertentu namun justru dinyatakan lulus PPPK. Menurutnya, hal ini sangat tidak adil bagi para honorer yang telah mengabdi selama bertahun-tahun namun justru tersingkir.
“Lebih ironis lagi, dari hasil penelusuran Tim V Pemburu Fakta Rajawali Sumsel, ditemukan bahwa beberapa TKS yang lulus itu diduga siluman. Mereka jarang masuk kerja, bahkan ada yang tidak diketahui aktivitasnya, tapi bisa lulus. Ini jelas mencederai keadilan dan transparansi,” tegasnya.
Ali Sopyan menyatakan bahwa pihaknya telah mengerahkan tim investigasi khusus untuk mendalami dugaan permainan dalam seleksi PPPK R4 di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih. Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak segan membawa temuan ini ke jalur hukum jika tidak ada respons serius dari pihak terkait.
“Kami mendesak Wali Kota Prabumulih dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Prabumulih untuk segera membuka kembali proses ini secara transparan. Jangan abaikan aspirasi publik dan nasib para tenaga honorer yang benar-benar bekerja dan mengabdi,” ujarnya.
Ali juga mengingatkan bahwa proses seleksi PPPK seharusnya menjadi jalan untuk menegakkan meritokrasi dan keadilan dalam pengangkatan aparatur sipil negara, bukan menjadi ladang permainan transaksional.
“Jika seleksi ini sudah dikotori oleh oknum-oknum yang mencari keuntungan pribadi, maka masa depan ASN kita bisa suram. Jangan biarkan hal ini terjadi di Prabumulih,” tutupnya.
Pernyataan tegas dari Ali Sopyan ini menuai banyak dukungan dari berbagai kalangan honorer yang merasa dirugikan. Mereka berharap agar Pemkot Prabumulih benar-benar transparan dan bertanggung jawab dalam proses seleksi PPPK, demi menjaga integritas dan kepercayaan publik.
(Redaksi: Edi D/Red)
