Purwakarta – Ketua Umum Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Tri Tito Karnavian, menegaskan pentingnya keterlibatan aktif para kader Posyandu dalam menjalankan enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM). Hal ini disampaikan dalam kunjungan kerjanya ke Desa Cibukamanah, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, pada Kamis (8/5/2025), yang juga menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Posyandu Nasional Tahun 2025.
Dalam sambutannya, Tri menekankan bahwa Posyandu tidak lagi hanya difokuskan pada layanan kesehatan ibu dan anak, namun telah berevolusi menjadi garda terdepan dalam mendukung pencapaian pelayanan dasar bagi masyarakat di berbagai sektor.
“Inilah sebabnya kita Posyandu sekarang bersama-sama agar enam SPM ini bisa diterapkan,” ujar Tri.
Enam bidang SPM yang dimaksud mencakup layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, serta bidang sosial.
Tri menjelaskan, landasan hukum enam bidang SPM telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2018, yang diperkuat oleh Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM, serta Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 yang secara khusus mengatur keterlibatan Posyandu dalam pelaksanaannya.
Ia menyebut bahwa Posyandu kini menjadi bagian penting dalam strategi nasional, terlebih SPM telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dan selaras dengan program prioritas nasional Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka.
Peran Strategis Posyandu dalam Program Nasional
Dalam kunjungan tersebut, Tri juga menyoroti beberapa program pemerintah yang dapat bersinergi dengan Posyandu, salah satunya adalah program penyediaan tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ia bahkan mengapresiasi peran aktif Posyandu dan Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang telah membantu realisasi program perumahan tersebut.
“Kita membantu di sini 20 rumah, di mana programnya 10 rumah dari Kementerian Perumahan dan 10 dari Kabupaten Purwakarta,” katanya.
Lebih lanjut, Tri juga mencontohkan keterlibatan Posyandu dalam program akses sanitasi dan air bersih. Menurutnya, kader Posyandu dapat berperan aktif dalam pendataan warga yang rumahnya belum memiliki toilet atau akses air bersih yang layak.
“Data-data ini bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan bantuan dari kabupaten, dari pemerintah pusat, bahkan dari pihak-pihak lain, tidak harus dari anggaran pemerintah,” jelasnya.
Kader Posyandu, kata dia, menjadi agen perubahan sosial yang mampu menyuarakan kebutuhan masyarakat secara langsung ke pemerintah, sekaligus menjadi jembatan informasi bagi pelaksanaan berbagai program pembangunan.
Dihadiri Tokoh Nasional dan Daerah
Kegiatan tersebut juga turut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, seperti Fatma Saifullah Yusuf (Istri Menteri Sosial), Ida Rachmawati Budi Gunadi Sadikin (Istri Menteri Kesehatan), serta Masmidah Abdul Mu’ti (Istri Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah). Mereka hadir sebagai bagian dari pengurus Tim Pembina Posyandu Pusat yang berkomitmen mendukung penuh penguatan peran Posyandu secara nasional.
Selain itu, hadir pula Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Purwakarta, serta sejumlah pejabat dan kader Posyandu dari berbagai wilayah.
Kunjungan ini menegaskan kembali pentingnya sinergi antara pusat dan daerah dalam mendukung revitalisasi Posyandu sebagai garda depan pelayanan masyarakat, serta mendorong pencapaian target pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.
(Edi D/Puspen Kemendagri)
