Lombok Tengah, 9 Maret 2025 – Kasus dugaan penyelewengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Bilebante, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, terus bergulir. Penyidik Satreskrim Polres Lombok Tengah telah meminta Inspektorat Lombok Tengah untuk melakukan audit investigasi terhadap pengelolaan APBDes Bilebante selama periode 2020-2023.
Inspektur Inspektorat Lombok Tengah, Lalu Aknal Afandi, mengonfirmasi bahwa tim auditornya telah menuntaskan audit investigasi terhadap penggunaan APBDes tersebut. Laporan hasil pemeriksaan (LHP) pun telah diserahkan kepada penyidik Satreskrim Polres Lombok Tengah sebagai bagian dari proses penyelidikan yang sedang berlangsung.
“Kami sudah menyerahkan LHP APBDes Bilebante tahun 2020-2023 ke penyidik Satreskrim Polres Lombok Tengah. Untuk isi laporan tersebut, kami tidak bisa membeberkan karena dugaan kasus ini sudah menjadi ranah Aparat Penegak Hukum (APH),” ujar Aknal.
Namun, Aknal menjelaskan bahwa dalam prosedur audit, jika ditemukan adanya dugaan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa, pihak yang diaudit umumnya diberikan waktu selama 60 hari untuk mengembalikan temuan tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam penanganan audit keuangan daerah.
Kasus dugaan penyalahgunaan APBDes Bilebante ini pertama kali dilaporkan oleh LSM NTB Corruption Watch (NCW). Laporan tersebut mencakup indikasi penyimpangan dalam pengerjaan proyek fisik dan nonfisik yang diduga merugikan keuangan desa hingga sekitar Rp 1,2 miliar.
Sejauh ini, pihak kepolisian masih mendalami hasil audit serta mengumpulkan bukti tambahan guna menentukan langkah hukum berikutnya. Jika terbukti ada unsur tindak pidana korupsi, maka pihak yang terlibat bisa dijerat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Publik masih menunggu perkembangan lebih lanjut terkait penanganan kasus ini, termasuk apakah ada pihak yang akan ditetapkan sebagai tersangka dalam waktu dekat.
(Tim/Red/**)
- Diduga Jadi Korban Pelecehan Seksual di Swalayan Solo, SPG Malah Kehilangan Pekerjaan Usai Lapor Polisi
- Probolinggo Siap Jadi Percontohan Nasional Program PAUD-SD Satu Atap, Dapodik hingga Sarpras Mulai Dimatangkan
- Perkuat Ekonomi Kerakyatan, DKUPP Probolinggo Dampingi Pedagang Pasar Urus NIB dan Legalitas Produk
1 Komentar