Jakarta | Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menanggapi wacana mengenai kemungkinan calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Salah satu hal yang dipersoalkan dalam perbincangan tersebut adalah apakah sosok pengganti, jika pergantian benar-benar terjadi, harus berasal dari partai politik yang mengusung Prabowo Subianto pada Pemilihan Presiden 2024. Yusril menyampaikan pandangan bahwa ketentuan yang ada tidak secara tegas menetapkan kewajiban tersebut.
Inti penjelasan Yusril adalah tidak terdapat larangan atau aturan eksplisit yang mengharuskan calon pengganti wakil presiden berasal dari partai pengusung Prabowo. Dengan demikian, menurut pandangannya, syarat asal partai seperti itu tidak dapat dianggap sebagai ketentuan yang otomatis berlaku hanya karena kandidat semula diusung oleh koalisi partai tertentu. Pernyataan tersebut berfokus pada pembacaan terhadap ketentuan, bukan pada penentuan siapa yang akan menggantikan Gibran.
Pandangan itu juga perlu dibedakan dari keputusan politik maupun proses resmi. Yusril membahas batasan mengenai asal partai calon dalam sebuah wacana, bukan mengumumkan bahwa jabatan wakil presiden akan mengalami pergantian. Tidak ada kesimpulan dalam pernyataannya bahwa penggantian telah diputuskan atau bahwa nama kandidat tertentu telah disiapkan. Karena itu, pembahasan mengenai sosok pengganti tetap berada pada ranah kemungkinan selama belum ada keputusan dan langkah formal yang relevan.
Isu ini menunjukkan pentingnya memisahkan ketentuan hukum dari kesepakatan politik antarpartai. Koalisi dapat memiliki pertimbangan dan dinamika tersendiri ketika membicarakan calon, tetapi pertimbangan tersebut tidak serta-merta sama dengan kewajiban yang tertulis dalam aturan. Dalam konteks yang disampaikan Yusril, tidak ada keharusan tegas bahwa calon pengganti harus berasal dari partai pengusung Prabowo pada Pilpres 2024. Pernyataan itu menjelaskan ruang yang dibahas dalam wacana, tanpa memastikan bahwa skenario pergantian akan berlangsung.
Pengisian jabatan wakil presiden yang kosong memiliki dasar hukum dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Ketentuan tersebut mengatur mekanisme yang harus ditempuh apabila posisi wakil presiden tidak lagi terisi. Karena itu, proses penggantian tidak semata-mata ditentukan oleh pilihan partai politik atau kesepakatan di partai-partai yang sebelumnya mendukung pasangan presiden dan wakil presiden. Mekanisme konstitusional dan undang-undang menjadi acuan bagi pemerintah dalam menangani keadaan tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa penentuan sosok pengganti diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Presiden dapat berkonsultasi dengan pihak mana pun sebelum mengambil langkah, termasuk meminta pandangan hukum mengenai prosedur dan calon yang akan diajukan. Konsultasi itu dapat menjadi bagian dari pertimbangan presiden, tetapi tidak mengubah siapa yang memegang kewenangan untuk menentukan nama-nama calon. Dengan demikian, pembahasan mengenai asal partai calon tidak otomatis menjadi penentu dalam proses tersebut.
Sesuai mekanisme yang dijelaskan, presiden nantinya mengajukan dua nama calon kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). MPR kemudian menjalankan proses pemilihan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Yusril menegaskan bahwa keputusan mengenai dua nama yang akan disampaikan berada pada presiden, setelah mempertimbangkan berbagai masukan yang dianggap perlu. Ia tidak menetapkan calon tertentu ataupun menyatakan bahwa pengganti harus berasal dari partai pengusung Prabowo. Pernyataan itu disampaikan Yusril di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Kamis (12/11). Uraiannya menempatkan konsultasi sebagai ruang bagi presiden untuk memperoleh pandangan, sementara kewenangan mengusulkan calon tetap berada pada kepala negara. Karena itu, proses pengisian jabatan perlu merujuk pada aturan MD3 dan tahapan yang berlaku, bukan hanya pada spekulasi mengenai nama atau afiliasi politik calon.
Yusril menilai bahwa kosongnya jabatan wakil presiden tidak serta-merta mengubah mekanisme penyelenggaraan pemerintahan, termasuk ketika presiden sedang berada di luar negeri. Keadaan tersebut, menurutnya, tidak otomatis membuat tugas pemerintahan beralih kepada triumvirat. Keberadaan wakil presiden memang penting dalam struktur kepemimpinan nasional, tetapi kekosongan jabatan itu tidak dengan sendirinya menimbulkan keadaan hukum yang mengharuskan tiga pejabat negara mengambil alih kewenangan presiden.
Dalam pandangan Yusril, presiden tetap dapat menjalankan kekuasaan pemerintahan dari mana pun, termasuk saat melakukan perjalanan ke luar negeri. Perjalanan tersebut tidak berarti presiden kehilangan kewenangan atau tidak lagi dapat mengambil keputusan. Selama presiden masih menjalankan tugas dan wewenangnya, pemerintahan tetap berada di bawah kendali presiden. Karena itu, lokasi presiden bukan faktor yang secara otomatis menentukan siapa yang berwenang memimpin pemerintahan.
Yusril juga menekankan bahwa wakil presiden tidak menjalankan kekuasaan pemerintahan secara mandiri dan terpisah dari presiden. Peran wakil presiden berkaitan dengan pelaksanaan tugas yang diberikan atau didelegasikan oleh presiden. Dengan demikian, keberadaan wakil presiden bukan berarti terdapat dua pusat pengambilan keputusan pemerintahan yang berdiri sendiri. Dalam kerangka tersebut, keputusan pemerintahan tetap bersumber pada kewenangan presiden, sekalipun pelaksanaannya dapat melibatkan wakil presiden.
Hal itu juga menjelaskan status keputusan yang ditandatangani wakil presiden dalam keadaan tertentu. Menurut Yusril, apabila wakil presiden menandatangani keputusan berdasarkan penugasan atau kewenangan yang diberikan presiden, keputusan tersebut tetap berstatus sebagai keputusan presiden. Tanda tangan wakil presiden dalam konteks itu tidak mengubah sumber kewenangan maupun kedudukan keputusan menjadi keputusan mandiri wakil presiden. Penjelasan ini membedakan pelaksanaan tugas oleh pejabat yang mendapat penugasan dari pengalihan kekuasaan pemerintahan secara otomatis. Jadi, baik ketika jabatan wakil presiden kosong maupun ketika presiden berada di luar negeri, mekanisme konstitusional tidak serta-merta menempatkan triumvirat sebagai pengganti presiden. Penentuan pelaksana tugas dan dasar kewenangannya tetap perlu merujuk pada ketentuan yang berlaku serta keputusan presiden.Yusril menjelaskan bahwa ketika presiden sedang berada di luar negeri dan ada keputusan yang perlu ditandatangani, wakil presiden dapat membubuhkan tanda tangan atas nama presiden. Penjelasan ini menempatkan tindakan tersebut sebagai pelaksanaan perintah atau instruksi presiden, bukan sebagai penggunaan kewenangan mandiri oleh wakil presiden. Dengan demikian, penandatanganan itu tetap dilakukan dalam kapasitas mewakili presiden, bukan karena wakil presiden mengambil alih kewenangan presiden secara tersendiri.
Perbedaan tersebut penting dalam memahami maksud penjelasan Yusril. Wakil presiden dapat menandatangani dokumen yang diperlukan ketika presiden berada di luar negeri, tetapi dasar tindakannya adalah arahan dari presiden. Presiden tetap menjadi pihak yang memberikan instruksi, sementara wakil presiden menjalankan penandatanganan atas nama presiden. Karena itu, kewenangan yang digunakan dalam tindakan tersebut tidak dipaparkan sebagai kewenangan pribadi atau mandiri wakil presiden.
Yusril juga mengaitkan hal ini dengan perkembangan komunikasi modern. Menurut penjelasannya, kemajuan teknologi memungkinkan presiden berkomunikasi langsung dari luar negeri, termasuk untuk menyampaikan perintah dan instruksi yang diperlukan. Keberadaan presiden di luar wilayah Indonesia, dengan demikian, tidak serta-merta memutus komunikasi atau membuat arahan tidak dapat diberikan. Presiden tetap dapat menghubungi pihak terkait dan menyampaikan apa yang harus dilakukan, sementara wakil presiden dapat menandatangani keputusan atas nama presiden jika diperlukan.
Atas dasar itu, Yusril menilai kondisi presiden yang sedang berada di luar negeri tidak menghalangi jalannya pemerintahan. Penandatanganan oleh wakil presiden dapat berlangsung berdasarkan instruksi presiden yang disampaikan melalui sarana komunikasi yang tersedia. Pokok penjelasannya bukan bahwa wakil presiden otomatis memiliki kewenangan mandiri untuk bertindak sebagai presiden, melainkan bahwa ia dapat menjalankan tindakan tertentu atas nama presiden setelah menerima arahan. Komunikasi langsung memungkinkan hubungan tersebut tetap berlangsung meskipun presiden berada di luar negeri.
Baca juga: Rapor Dua Tahun Prabowo-Gibran Disorot: Skor Rendah, Stres Publik, dan Kritik Kebijakan | Usai Dilantik, Novita Wijayanti Tegaskan PIRA Harus Bergerak hingga Pelosok Indonesia Jalankan Pesan Prabowo | Prabowo Pertegas Komitmen Tangani Karhutla: Ini Prioritas!
16 kunjungan
