Kabupaten Bogor | Dai Bachtiar menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto terkejut setelah mengetahui adanya dugaan penyadapan terhadap dirinya. Keterangan mengenai reaksi tersebut disampaikan Dai saat membicarakan isu penyadapan yang menjadi salah satu hal yang dibahas dalam pertemuan di Hambalang. Informasi ini menempatkan perhatian pada respons Prabowo setelah mengetahui dugaan tersebut, sebagaimana disampaikan oleh Dai. Dugaan penyadapan itu masih merupakan isu yang dibicarakan, dan tidak ada keterangan tambahan dalam informasi yang tersedia mengenai bentuk, waktu, ataupun pihak yang diduga terlibat. Karena itu, reaksi yang dilaporkan Dai menjadi inti dari kabar mengenai pembahasan tersebut.
Isu tersebut dibicarakan dalam pertemuan Prabowo dengan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dan 10 mantan Kapolri. Pertemuan itu berlangsung di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Minggu, 8 November 2026. Kehadiran Kapolri yang sedang menjabat dan para mantan Kapolri menjadi bagian dari konteks pertemuan yang disebut Dai. Dalam konteks itulah dugaan penyadapan terhadap Prabowo turut dibicarakan, termasuk kabar bahwa Presiden merasa terkejut setelah mengetahuinya. Informasi yang disampaikan tidak merinci lebih jauh jalannya percakapan, tanggapan peserta lain, maupun keputusan yang diambil. Dengan demikian, hal yang dapat dipastikan dari keterangan tersebut terbatas pada adanya pembahasan isu dan reaksi Prabowo sebagaimana dituturkan Dai.
Dai Bachtiar hadir dalam pertemuan itu bersama para purnawirawan Polri. Kehadiran mereka, menurut keterangan yang disampaikan, merupakan tindak lanjut atas undangan Persatuan Purnawirawan Polri (PP Polri). Dengan demikian, Dai berada di para purnawirawan yang hadir ketika isu tersebut dibicarakan bersama Prabowo dan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto. Keterangan tentang undangan PP Polri menjelaskan alasan kehadiran Dai dan para purnawirawan, tanpa memberikan rincian tambahan mengenai agenda lainnya. Pernyataan Dai mengenai keterkejutan Prabowo menjadi pokok informasi yang muncul dari pertemuan di Hambalang itu. Tidak ada uraian lebih lanjut yang disampaikan dalam informasi ini mengenai isi pembicaraan selain dugaan penyadapan dan reaksi Presiden setelah mengetahuinya.
Dai Bachtiar menyampaikan kepada wartawan pada Senin, 9 November 2026, bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan apresiasi terhadap langkah cepat Kapolri dalam menindaklanjuti dugaan penyadapan. Keterangan tersebut menggambarkan perhatian Presiden terhadap respons aparat setelah dugaan itu mencuat. Dai menjelaskan bahwa tindak lanjut diperlukan agar persoalan dapat ditangani sejak awal, sekaligus membatasi kemungkinan munculnya konsekuensi yang lebih luas. Dalam perkara yang masih bergulir, kecepatan merespons dinilai penting untuk menjaga proses penanganan tetap terarah.
Menurut penjelasan Dai, apresiasi Prabowo berkaitan dengan keputusan Kapolri untuk segera mengambil langkah setelah menerima informasi mengenai dugaan penyadapan. Langkah cepat itu bukan sekadar respons terhadap isu yang berkembang, melainkan bagian dari upaya menelusuri perkara dan mencegah dampak lanjutan. Dai juga menyebut Prabowo terkejut dengan perkembangan tersebut. Namun, keterangan yang disampaikan kepada wartawan itu tidak merinci lebih jauh bentuk keterkejutan Presiden ataupun komunikasi yang berlangsung terkait perkara tersebut. Karena itu, informasi mengenai sikap Prabowo sebaiknya dipahami sebatas penjelasan Dai.
Penanganan dugaan penyadapan kini menjadi perhatian seiring penyidikan yang bertambah satu tersangka. Dalam konteks tersebut, tindak lanjut dari kepolisian menjadi penting untuk mengungkap rangkaian peristiwa secara bertahap dan memastikan setiap perkembangan diperiksa melalui proses yang berlaku. Pernyataan Dai menekankan tujuan pencegahan: respons dini diharapkan dapat menghindarkan persoalan dari dampak yang lebih jauh. Keterangan itu tidak dengan sendirinya menjelaskan kesimpulan penyidikan atau membuktikan dugaan yang sedang diperiksa. Perkembangan perkara tetap bergantung pada hasil penyelidikan dan penyidikan, serta keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, apresiasi yang disampaikan Prabowo, sebagaimana diterangkan Dai, merujuk pada kecepatan Kapolri menindaklanjuti dugaan tersebut, sementara proses hukum tetap berjalan untuk menguji informasi dan menentukan langkah berikutnya.
Jumlah jenderal polisi yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan nomor ponsel presiden bertambah menjadi empat orang. Tersangka terbaru adalah Irjen Slamet Uliandi. Sebelumnya, penyidik telah menetapkan tiga nama, yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Eko Hadi. Penambahan ini menandai perkembangan baru dalam penyidikan yang menangani dugaan penyadapan tersebut. Penetapan status terhadap Slamet disampaikan setelah penyidik melakukan gelar perkara, sebagaimana diterangkan oleh Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Pol Suhermanto. Dengan demikian, jumlah tersangka dalam perkara ini berubah dari tiga menjadi empat orang.
Suhermanto menyatakan bahwa penetapan Slamet sebagai tersangka didasarkan pada hasil gelar perkara. Keterangan itu menjelaskan dasar prosedural yang digunakan penyidik untuk menetapkan status hukum baru tersebut. Dalam perkara pidana, gelar perkara menjadi forum bagi penyidik untuk menelaah hasil penyelidikan dan penyidikan serta menilai apakah bukti yang tersedia mendukung langkah berikutnya. Namun, informasi mengenai penetapan tersangka tidak dengan sendirinya berarti kesalahan telah diputus oleh pengadilan. Proses hukum masih berjalan, dan para pihak yang disebut dalam perkara tetap memiliki hak untuk memberikan keterangan serta menjalani tahapan hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Perkembangan penyidikan juga dapat berubah seiring pemeriksaan lanjutan dan penilaian terhadap bukti.
Penyidik menyebut Slamet memiliki peran saat menjabat sebagai Dewan Pembina Monitoring Center Bareskrim Polri. Dalam posisi tersebut, ia disebut memberikan izin kepada Ahrie Sonta untuk menghapus jejak hasil penyadapan. Keterangan tentang dugaan peran itu menjadi bagian dari dasar penyidikan terhadap Slamet, meski rincian lebih lanjut mengenai bukti dan proses penghapusan belum diuraikan dalam keterangan yang tersedia. Ahrie sendiri termasuk dalam tiga tersangka yang lebih dahulu ditetapkan bersama Listyo Sigit Prabowo dan Eko Hadi. Penyidik masih menangani perkara untuk menguji rangkaian peristiwa, peran masing-masing pihak, serta bukti yang berkaitan dengan dugaan penyadapan. Informasi berikutnya dari kepolisian dapat memberikan kejelasan tambahan mengenai arah penyidikan.
Menurut informasi yang disampaikan dalam perkara ini, penyadapan terhadap nomor ponsel Prabowo disebut berlangsung sejak 2025 hingga 2026. Kegiatan tersebut tidak hanya menyasar nomor milik Prabowo. Sejumlah kelompok dan individu lain juga disebut menjadi sasaran, termasuk pejabat negara, tokoh politik, pihak media, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, serta kalangan pengusaha. Rentang waktu dan daftar sasaran itu merupakan keterangan yang muncul dalam penyidikan dugaan penyadapan, sehingga perlu dipahami sebagai bagian dari informasi perkara, bukan sebagai kesimpulan mengenai pihak yang bertanggung jawab. Penyidik masih memproses dugaan tersebut sesuai ketentuan hukum.
Dalam perkembangan penanganan perkara, Slamet, yang dikenal dengan julukan Kapten Jack, tidak ditahan. Keputusan itu berbeda dari perlakuan terhadap tiga tersangka lain, yang ditahan di Mako Brimob setelah sebelumnya ditempatkan di Rumah Tahanan Mabes Polri. Menurut penyidik, Slamet sedang sakit, sehingga ia tidak menjalani penahanan bersama ketiga tersangka tersebut. Perbedaan status penahanan itu tidak mengubah kedudukannya dalam perkara: Slamet tetap berstatus tersangka dan belum dinyatakan bersalah. Penahanan terhadap para tersangka lainnya juga merupakan tindakan dalam proses hukum, bukan penetapan bahwa mereka telah terbukti melakukan perbuatan yang disangkakan.
Terhadap Slamet, penyidik menyangkakan beberapa ketentuan pidana. Pertama, Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) mengenai akses ilegal atau illegal access, dengan ancaman pidana paling lama enam tahun. Ia juga disangkakan melanggar Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang memuat ancaman pidana paling lama 10 tahun.
Baca juga: MH itu yang memang saat ini kita tetapkan sebagai tersangka sudah diamankan di daerah Cilawu, di tempat rumah saudaranya,” katanya | BRAN Kebut Penataan Kelembagaan, Percepat Agenda Reforma Agraria Presiden Prabowo | Panitia turut mengingatkan agar tidak terjadi dukungan ganda, yakni satu pemilih memberikan dukungan kepada lebih dari satu bakal calon 16 kunjungan
