Jakarta | Badan Gizi Nasional (BGN) menangguhkan sementara 6.097 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai belum tertib dan disiplin dalam menyampaikan Laporan Penggunaan Dana Harian (LPDH). Penangguhan tersebut berkaitan dengan kewajiban pelaporan penggunaan dana setiap hari, sebagai bagian dari pemantauan operasional dan pertanggungjawaban layanan. BGN menggunakan data yang dihimpun hingga 28 Oktober 2026 sebagai dasar untuk menetapkan penindakan terhadap unit-unit yang tercatat belum memenuhi ketentuan pelaporan. Keputusan ini bukan sekadar pengingat administratif, melainkan langkah untuk mendorong kepatuhan pada mekanisme pelaporan yang berlaku bagi penyelenggara layanan pemenuhan gizi.
Kebijakan itu mengacu pada Surat Edaran Kepala BGN Nomor 24 Tahun 2026 tentang pelaksanaan hari pelayanan efektif serta pemberian insentif ketersediaan dan mutu layanan SPPG. Melalui aturan tersebut, pelaporan dan pemenuhan standar layanan menjadi bagian dari pengelolaan program. Karena itu, ketertiban LPDH berhubungan dengan proses pemantauan kinerja, termasuk penilaian atas kesiapan unit dalam menyediakan layanan dan menjaga mutunya. BGN menyatakan penangguhan dilakukan terhadap SPPG yang berdasarkan data belum menunjukkan disiplin pelaporan sebagaimana diatur. Ketentuan ini juga menjadi acuan bagi pelaksanaan hari pelayanan efektif dan pemberian insentif, sehingga setiap unit perlu memastikan laporan harian disampaikan sesuai tata cara yang ditetapkan. Dengan dasar tersebut, penangguhan diarahkan sebagai tindakan administratif untuk menegakkan kepatuhan, bukan sebagai pengganti kewajiban SPPG dalam memperbaiki pelaporan.
Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN, Ketut Sumedana, menyampaikan keterangan mengenai keputusan tersebut di Jakarta pada Jumat. Ia menjelaskan bahwa surat penangguhan khusus mulai berlaku pada Senin, 2 November 2026. Tanggal pemberlakuan itu memberi batas waktu yang jelas bagi unit terdampak untuk memahami status penangguhan serta menindaklanjuti kewajiban pelaporan sesuai ketentuan. Dengan demikian, angka 6.097 merujuk pada SPPG yang teridentifikasi berdasarkan data per 28 Oktober, sementara pelaksanaan surat khusus dimulai beberapa hari kemudian. BGN mengaitkan langkah ini dengan pengawasan atas penggunaan dana harian dan pelaksanaan standar layanan. Informasi mengenai dasar kebijakan, tanggal data, dan tanggal mulai berlaku menjadi rujukan penting bagi SPPG untuk mengecek kepatuhan internal, menata dokumentasi penggunaan dana, serta memastikan pelaporan berikutnya berjalan tertib dan tepat waktu.Data BGN mencatat sebanyak 6.097 SPPG masuk dalam kelompok unit yang tidak tertib menyampaikan LPDH. Sebaran jumlah tersebut dibagi ke dalam tiga wilayah. Pembagian ini menunjukkan lokasi unit-unit yang tercakup dalam angka keseluruhan, mulai dari Sumatera, kawasan Jawa dan sekitarnya, hingga sejumlah wilayah di Indonesia bagian tengah dan timur. Angka pada setiap wilayah merupakan bagian dari total yang sama, bukan tambahan di luar jumlah 6.097 SPPG.
Wilayah I, yang mencakup Sumatera, mencatat 1.801 SPPG terdampak penangguhan. Jumlah tersebut menunjukkan porsi unit di wilayah Sumatera dalam data BGN mengenai ketertiban penyampaian LPDH. Dengan demikian, dari total 6.097 SPPG yang tidak tertib menyampaikan laporan, sebanyak 1.801 unit berada di Wilayah I. Penyebutan wilayah dan jumlah tersebut merujuk pada pembagian yang digunakan dalam data BGN.
Di Wilayah II, jumlah SPPG yang tercatat adalah 2.616 unit. Wilayah ini meliputi Jawa, Bali, dan Madura. Angka Wilayah II merupakan yang terbesar di tiga kelompok wilayah dalam data yang disampaikan. Namun, jumlah tersebut tetap menjadi bagian dari keseluruhan 6.097 SPPG yang tidak tertib menyampaikan LPDH, bersama unit-unit yang tercatat di Wilayah I dan Wilayah III.
Sementara itu, Wilayah III mencatat 1.680 SPPG. Cakupan wilayahnya meliputi Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Papua. Jika ketiga angka wilayah dijumlahkan, hasilnya adalah 6.097 unit: 1.801 di Wilayah I, 2.616 di Wilayah II, dan 1.680 di Wilayah III. Rincian ini menggambarkan sebaran SPPG yang tercantum dalam data BGN, dengan keseluruhan unit terkait merupakan kelompok yang tidak tertib menyampaikan LPDH.
Penangguhan operasional tidak serta-merta menutup kesempatan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk kembali menjalankan layanan. Kebijakan ini menjadi langkah pengawasan ketika laporan penggunaan dana harian belum disampaikan secara tertib atau belum memenuhi ketentuan. Karena itu, status penangguhan dapat ditinjau kembali setelah SPPG memperbaiki kewajiban pelaporannya. Pengelola perlu memahami bahwa kepatuhan administrasi merupakan bagian dari tanggung jawab operasional, bukan sekadar pekerjaan tambahan. Laporan yang jelas membantu memastikan penggunaan dana dapat ditelusuri dan kegiatan pelayanan berjalan sesuai aturan. SPPG yang terdampak perlu segera berkoordinasi dengan pihak terkait, memeriksa kelengkapan dokumen, serta menyiapkan tindak lanjut berdasarkan petunjuk resmi BGN.
Langkah utama yang harus dilakukan ialah menyusun dan menyampaikan Laporan Penggunaan Dana Harian (LPDH) sesuai ketentuan yang berlaku. Pengelola perlu memastikan laporan mencakup informasi yang diperlukan, tersusun dengan format yang tepat, dan menggambarkan penggunaan dana secara akurat. Setelah dokumen diterima, BGN akan memverifikasi format maupun substansinya. Pemeriksaan format menilai apakah penyajian laporan mengikuti ketentuan, sedangkan pemeriksaan substansi menilai kelengkapan dan kesesuaian informasi yang dicantumkan. Jika masih terdapat kekurangan, SPPG perlu melakukan pembenahan sesuai arahan dan menyampaikan dokumen yang telah diperbaiki. Ketelitian dalam proses ini dapat mengurangi risiko keterlambatan peninjauan dan membantu memperjelas pertanggungjawaban dana.
Apabila LPDH telah disampaikan dengan benar serta memenuhi persyaratan, status penangguhan dapat dicabut dan SPPG dapat kembali beroperasi. Pencabutan tersebut bergantung pada hasil verifikasi, sehingga pengelola sebaiknya tidak menganggap operasional otomatis pulih hanya karena laporan sudah dikirim. Pastikan ada kejelasan mengenai hasil pemeriksaan dan status terbaru sebelum layanan dijalankan kembali. Selama masa penangguhan, insentif tidak diberikan kepada SPPG yang bersangkutan. Ketentuan ini membuat penyelesaian administrasi menjadi hal yang perlu diprioritaskan, di samping memastikan seluruh catatan penggunaan dana tersimpan rapi. Dengan memenuhi kewajiban pelaporan dan menindaklanjuti verifikasi, SPPG memiliki jalur untuk memperoleh kembali status operasionalnya berdasarkan ketentuan BGN.
Ketut Sumedana menegaskan bahwa Laporan Penggunaan Dana Harian (LPDH) tidak sepatutnya dipandang semata-mata sebagai urusan administratif yang harus diselesaikan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Laporan tersebut merupakan bagian dari pertanggungjawaban atas penggunaan dana program Makan Bergizi Gratis (MBG). Melalui LPDH, pengelola program dapat menunjukkan bagaimana dana yang diterima digunakan untuk mendukung pelaksanaan layanan sesuai kebutuhan. Karena itu, kelengkapan dan ketertiban pencatatan harian memiliki makna lebih luas daripada pemenuhan prosedur. Informasi dalam laporan membantu menjelaskan kegiatan dan kebutuhan operasional yang dibiayai, sekaligus menyediakan dasar untuk menilai pertanggungjawaban pengelolaan dana. Penegasan ini menempatkan pelaporan sebagai unsur penting dalam tata kelola program, bukan sekadar dokumen yang disimpan setelah kegiatan selesai.
LPDH juga berfungsi menjaga akuntabilitas kinerja dan transparansi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pencatatan yang tertib memungkinkan penggunaan dana ditelusuri berdasarkan kebutuhan dan kegiatan yang dilaporkan SPPG. Dengan demikian, laporan memberi gambaran mengenai hubungan dana yang tersedia, aktivitas layanan, serta kebutuhan operasional. Informasi tersebut penting agar kinerja pengelolaan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka, sementara penggunaan APBN dapat dipahami secara lebih jelas. Ketika data disusun secara konsisten, pihak yang melakukan pemantauan dapat menilai kondisi pelaksanaan program berdasarkan catatan, bukan hanya perkiraan. LPDH karena itu mendukung kejelasan informasi tentang pelaksanaan dan penggunaan anggaran pada tingkat SPPG.
Selain itu, catatan LPDH membantu mengukur kebutuhan anggaran SPPG dalam rentang harian, mingguan, dan bulanan.
