Jakarta | Presiden RI Prabowo Subianto menyoroti kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia dalam pidatonya pada sidang kabinet paripurna. Sidang tersebut berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (21/10/2026). Isu karhutla disampaikan sebagai perhatian pemerintah, dengan penekanan pada penyebab kebakaran dan perlunya melihat tindakan manusia di balik peristiwa tersebut. Pernyataan itu menempatkan persoalan kebakaran bukan semata sebagai kejadian alam, tetapi sebagai masalah yang perlu ditelusuri secara serius oleh pihak berwenang.
Dalam pandangannya, Prabowo menegaskan bahwa kebakaran tersebut terjadi karena campur tangan manusia. Pernyataan ini menjadi inti sikap yang disampaikan kepada jajaran kabinet. Dengan menggarisbawahi faktor manusia, Presiden mengarahkan perhatian pada kemungkinan tindakan yang memicu atau menyebabkan kebakaran, bukan hanya pada kondisi yang membuat api meluas. Namun, dalam penyampaian tersebut, ia tidak merinci wilayah mana yang dimaksud maupun menjabarkan peristiwa kebakaran satu per satu. Karena itu, pembahasan tetap berada pada tingkat umum sesuai keterangan yang disampaikan.
Penekanan tersebut juga menunjukkan bahwa penanganan karhutla perlu mempertimbangkan aspek tanggung jawab. Jika kebakaran berkaitan dengan tindakan manusia, maka penyebab dan pihak yang terlibat perlu diperiksa melalui proses yang dapat dipertanggungjawabkan. Pernyataan Presiden dalam sidang kabinet menegaskan pentingnya perhatian pemerintah terhadap persoalan itu, sekaligus mengingatkan bahwa kebakaran hutan dan lahan tidak seharusnya dipandang sebagai kejadian yang berlangsung tanpa sebab. Penelusuran yang cermat diperlukan agar penilaian terhadap peristiwa tidak bertumpu pada dugaan semata.
Sidang kabinet paripurna menjadi forum bagi Prabowo untuk menyampaikan sorotan tersebut kepada jajaran pemerintah. Pesan utamanya adalah bahwa campur tangan manusia menjadi faktor penyebab kebakaran yang perlu diperhatikan. Dengan demikian, isu karhutla yang muncul di beberapa wilayah Indonesia memerlukan perhatian terhadap asal mula terjadinya api dan kemungkinan tanggung jawab atas tindakan yang memicunya. Prabowo tidak menyebutkan rincian wilayah atau kasus tertentu dalam keterangan yang menjadi dasar pembahasan ini. Fokus pernyataannya tetap pada penyebab manusiawi dan perlunya persoalan tersebut ditangani secara serius.
Prabowo menyebut tindakan membakar hutan dengan sengaja sebagai bentuk terorisme lingkungan. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pembakaran bukan sekadar pelanggaran biasa, karena dampaknya dapat meluas dan merugikan masyarakat serta lingkungan. Api yang sengaja dinyalakan berpotensi merusak kawasan hutan, mengganggu kehidupan warga, dan menimbulkan ancaman yang harus ditangani secara serius. Karena itu, pihak yang terbukti melakukan pembakaran perlu diusut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Dalam keterangannya, Prabowo juga menyampaikan bahwa tanggung jawab atas kebakaran hutan tidak hanya berkaitan dengan tindakan perorangan. Sejumlah korporasi, menurutnya, turut bertanggung jawab dalam persoalan tersebut. Pernyataan itu mencakup dugaan keterlibatan atau tanggung jawab perusahaan, tanpa menyebut identitas korporasi tertentu. Penilaian terhadap masing-masing pihak tetap memerlukan pemeriksaan dan pembuktian oleh aparat berwenang, sehingga dugaan tidak serta-merta diperlakukan sebagai kesimpulan hukum.
Prabowo turut menyebut adanya warga yang menangkap oknum yang diduga sengaja melakukan pembakaran. Informasi ini menunjukkan bahwa masyarakat ikut menemukan dan merespons dugaan tindakan tersebut. Namun, orang yang ditangkap warga masih disebut sebagai pihak yang diduga, sehingga proses selanjutnya perlu memastikan fakta dan peran setiap orang. Tidak ada identitas pelaku yang disampaikan dalam substansi pernyataan itu, dan tidak tepat menambahkan nama atau rincian yang tidak tersedia.
Dengan menyebut pembakaran sengaja sebagai terorisme lingkungan, Prabowo menekankan beratnya konsekuensi tindakan tersebut dan perlunya penegakan hukum. Pengusutan diharapkan dapat menjelaskan bagaimana kebakaran terjadi, siapa saja yang bertanggung jawab, serta apakah terdapat kaitan dengan kegiatan perusahaan. Proses yang cermat juga penting untuk membedakan dugaan dari fakta yang telah terbukti. Dengan demikian, pernyataan mengenai warga yang menangkap terduga pelaku maupun tanggung jawab sejumlah korporasi tetap ditempatkan sebagai keterangan yang perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan resmi. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan penanganan dilakukan berdasarkan bukti, bukan semata-mata tuduhan, sekaligus memberi kejelasan mengenai tanggung jawab atas kerusakan hutan dan dampaknya bagi masyarakat terdampak di sekitar kawasan.Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum dan lembaga terkait menyelidiki pihak-pihak yang diduga membakar hutan. Arahan itu mencakup kepolisian, kejaksaan, Kementerian Kehutanan, Tentara Nasional Indonesia (TNI), serta unsur intelijen. Pelibatan berbagai unsur tersebut dimaksudkan agar penanganan tidak terbatas pada satu lembaga, melainkan dilakukan melalui koordinasi sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Pemeriksaan diharapkan menelusuri informasi mengenai asal kebakaran, aktivitas di sekitar kawasan terdampak, dan kemungkinan adanya tindakan sengaja. Namun, arahan penyelidikan ini tidak berarti bahwa pemerintah telah menetapkan pelaku atau menyimpulkan penyebab kebakaran.
Prabowo menegaskan bahwa persoalan kebakaran hutan ditangani pemerintah secara masif. Karena itu, penanganan tidak hanya berfokus pada pemadaman api dan dampak langsung terhadap masyarakat, tetapi juga pada upaya mencari pihak yang bertanggung jawab apabila ditemukan unsur pelanggaran. Aparat dan lembaga yang ditugaskan perlu mengumpulkan serta memeriksa informasi secara cermat, termasuk dengan berkoordinasi agar proses penelusuran berjalan terarah. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan persoalan kebakaran ditangani secara serius dan tidak berhenti pada respons darurat di lapangan.
Prabowo juga meminta agar pengusutan dilakukan sampai tuntas. Artinya, setiap informasi yang relevan perlu ditindaklanjuti melalui prosedur yang berlaku, dengan tetap mengedepankan pembuktian dan kewenangan masing-masing lembaga. Kepolisian dan kejaksaan dapat menjalankan fungsi penegakan hukum, sementara Kementerian Kehutanan, TNI, dan unsur intelijen mendukung penyelidikan sesuai peran mereka. Pemerintah belum menyampaikan hasil penyelidikan ataupun penetapan tersangka dalam arahan tersebut. Dengan demikian, fokus saat ini adalah memastikan seluruh unsur bekerja sama untuk menelusuri dugaan pembakaran hutan secara menyeluruh dan mengusutnya hingga tuntas.
Prabowo menilai pembakaran hutan yang dilakukan dengan sengaja bukan pelanggaran biasa, melainkan kejahatan terhadap kemanusiaan. Alasannya, dampak kebakaran tidak berhenti di kawasan yang terbakar atau pada kerugian pemilik lahan. Asap dapat menyebar jauh, mencemari udara, dan mengancam kesehatan masyarakat dalam skala luas. Jutaan warga Indonesia berisiko terpapar, termasuk anak-anak, lansia, serta orang yang memiliki gangguan pernapasan. Karena itu, tindakan yang membahayakan kesehatan publik tersebut, menurut Prabowo, tidak boleh dianggap remeh atau diperlakukan sekadar sebagai persoalan administratif.
Penilaian itu menjadi dasar bagi seruannya agar dugaan pembakaran hutan ditangani secara serius dan para pelakunya diusut. Penegakan hukum, dalam pandangannya, perlu menyasar pihak yang bertanggung jawab, termasuk perusahaan apabila bukti menunjukkan keterlibatan atau pelanggaran. Pemerintah, ia memperingatkan, dapat mencabut izin perusahaan yang terbukti melanggar ketentuan. Ancaman sanksi tersebut menegaskan bahwa izin usaha bukan jaminan untuk terus beroperasi ketika perusahaan mengabaikan aturan dan menimbulkan kerusakan yang merugikan masyarakat. Proses pemeriksaan dan pembuktian tetap menjadi bagian penting agar keputusan diambil berdasarkan fakta dan ketentuan hukum.
Prabowo juga menyampaikan pernyataan mengenai kemungkinan membuka perusahaan-perusahaan milik negara tertentu yang, menurutnya, gemar menghina Indonesia. Pernyataan itu disampaikan sebagai bagian dari sikap tegas yang ia tunjukkan dalam menanggapi tindakan yang dianggap merugikan atau merendahkan kepentingan nasional. Namun, tanpa informasi lebih lanjut mengenai entitas yang dimaksud, pernyataan tersebut tidak perlu ditafsirkan sebagai tuduhan terhadap perusahaan tertentu. Pokok pesannya adalah pemerintah tidak seharusnya bersikap lunak terhadap pelanggaran yang berdampak besar. Dalam konteks kebakaran hutan, prioritasnya ialah melindungi kesehatan masyarakat, memastikan penyelidikan berjalan, dan menerapkan sanksi secara proporsional apabila pelanggaran terbukti.
Baca juga: Cegah Karhutla, Polres Bondowoso Patroli Kawasan Hutan, Ingatkan Sanksi Hukum Pembakar Hutan | Prabowo Menyoroti Pakar yang Disangka Mengkritik Tanpa Dasar | Profil Victor Dethan: Pemain Muda Persija yang Terancam di Media Sosial
