Denpasar | Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyampaikan bahwa kebutuhan listrik untuk mendukung pusat data di Indonesia diperkirakan meningkat dalam jumlah besar. Tambahan daya yang diperlukan mencapai sekitar 20 gigawatt (GW), atau setara dengan 20 persen dari kapasitas listrik yang tersedia saat ini. Angka tersebut menggambarkan besarnya kebutuhan energi yang perlu diperhatikan seiring berkembangnya pusat data di Tanah Air.
Bahlil menyampaikan perkiraan itu dalam sambutannya pada Bali Tech Week 2026 di Denpasar, Senin, 19 Oktober 2026. Dalam kesempatan tersebut, ia mengaitkan kebutuhan listrik pusat data dengan pentingnya pasokan energi yang memadai bagi digitalisasi dan industrialisasi. Dengan demikian, ketersediaan energi menjadi bagian penting dalam mendukung kedua proses tersebut, terutama ketika kebutuhan listrik untuk pusat data diperkirakan terus bertambah.
Perkiraan tambahan sebesar 20 GW menempatkan kebutuhan pusat data sebagai tambahan yang tergolong besar dibandingkan kapasitas listrik yang ada saat ini. Besaran itu setara seperlima dari kapasitas tersebut, sehingga menunjukkan skala kebutuhan yang disampaikan Bahlil. Pernyataannya menekankan bahwa pasokan energi yang memadai diperlukan untuk menopang digitalisasi dan industrialisasi di Indonesia. Angka yang disampaikan tersebut memberi gambaran mengenai besarnya tambahan listrik yang diperkirakan dibutuhkan, tanpa mengubah pokok pesan mengenai skala kebutuhan itu. Dalam sambutan yang sama, Bahlil menyebut kebutuhan pusat data sebagai bagian dari kebutuhan energi yang perlu dicermati seiring perkembangan digitalisasi serta industrialisasi. Dengan perkiraan tambahan 20 GW, kebutuhan tersebut bukan tambahan kecil, melainkan jumlah yang signifikan jika dibandingkan dengan kapasitas listrik Indonesia saat ini. Pernyataan ini menegaskan hubungan ambisi pengembangan pusat data dan kebutuhan pasokan listrik dalam skala besar, sebagaimana disampaikan dalam acara di Denpasar tersebut.
Perkembangan kecerdasan buatan mengubah skala kebutuhan infrastruktur pusat data. Pada era komputasi awan, fasilitas umumnya memerlukan daya sekitar 10–30 megawatt untuk menjalankan layanan penyimpanan, aplikasi, dan pemrosesan data bagi banyak pengguna. Kebutuhan tersebut sudah menuntut pasokan listrik yang stabil, tetapi masih berbeda jauh dari skala yang dibutuhkan pusat data yang dirancang khusus untuk beban kerja AI. Pelatihan model besar dan pengoperasian komputasi intensif memerlukan kelompok prosesor berdaya tinggi yang bekerja terus-menerus, sehingga kapasitas energi menjadi pertimbangan utama sejak tahap perencanaan.
Menurut bahan sumber, pusat data AI dapat membutuhkan daya mulai dari 100 megawatt hingga 1 gigawatt. Rentang itu menunjukkan bahwa pengembangan fasilitas generasi baru bukan sekadar memperbesar bangunan atau menambah jumlah server. Pengembang perlu memastikan sambungan ke jaringan listrik mampu menyediakan kapasitas besar secara andal, sekaligus merencanakan cadangan dan kesinambungan pasokan. Apabila kebutuhan tersebut tidak dihitung dengan cermat, proyek berisiko menghadapi keterlambatan, biaya tambahan, atau pembatasan operasional. Karena itu, ketersediaan energi menjadi bagian penting dalam menentukan lokasi dan jadwal investasi.
Namun, listrik bukan satu-satunya prasyarat. Pusat data membutuhkan air untuk mendukung sistem pendinginan, sementara jaringan serat optik yang cepat dan andal diperlukan untuk menghubungkan fasilitas dengan pengguna, penyedia layanan, dan pusat jaringan lainnya. Kesiapan lokasi juga mencakup tata ruang, akses infrastruktur, serta kemampuan daerah mendukung pembangunan berskala besar. Faktor-faktor ini harus dipertimbangkan bersama agar investasi dapat beroperasi secara efektif, bukan hanya diumumkan atau dibangun tanpa dukungan ekosistem yang memadai. Penilaian menyeluruh sejak awal dapat membantu mengurangi risiko dan memastikan fasilitas sesuai dengan kebutuhan jangka panjang.
Pandangan Bahlil menegaskan pentingnya keterkaitan agenda digitalisasi dan kesiapan energi. Digitalisasi yang berkembang tanpa dukungan energi memadai dapat menimbulkan persoalan baru, mulai dari tekanan terhadap pasokan listrik hingga hambatan bagi kegiatan ekonomi lain. Maka, ambisi membangun pusat data AI perlu diiringi perencanaan pasokan energi, air, konektivitas, dan lokasi secara terpadu. Dengan menyelaraskan pembangunan infrastruktur digital dan energi, Indonesia dapat mendorong investasi sekaligus menjaga keandalan layanan dan keberlanjutan pemanfaatan sumber daya.
Pemerintah menyiapkan Batam, Karimun, dan Bintan sebagai kawasan baru untuk pengembangan pusat data, melengkapi ekosistem yang telah berkembang di Singapura dan Malaysia. Rencana ini mencerminkan upaya Indonesia mengambil bagian lebih besar dalam pertumbuhan kebutuhan komputasi, penyimpanan data, dan layanan digital di kawasan Asia Tenggara. Ketiga wilayah tersebut dinilai memiliki posisi strategis karena berdekatan dengan pusat bisnis regional serta dapat terhubung dengan jaringan telekomunikasi dan infrastruktur lintas batas.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyebut sejumlah pertimbangan yang mendukung pengembangan tersebut. Ketersediaan air menjadi salah satu faktor, mengingat fasilitas pusat data memerlukan sumber daya untuk mendukung sistem pendinginan dan operasional. Kepadatan penduduk di kawasan itu juga relatif lebih rendah dibandingkan Jawa Barat, Jakarta, atau Bali. Kondisi tersebut dapat memberi ruang bagi pembangunan fasilitas berskala besar, meskipun perencanaan tetap perlu mempertimbangkan tata ruang, kebutuhan masyarakat, dan daya dukung lingkungan.
Peluang menggunakan energi baru terbarukan turut menjadi alasan penting. Pusat data membutuhkan pasokan listrik yang besar dan andal, sehingga akses terhadap sumber energi yang lebih bersih dapat membantu memenuhi kebutuhan operasional sekaligus mendukung sasaran pengurangan emisi. Pengembangan kawasan perlu disertai perencanaan jaringan listrik, kapasitas pembangkit, dan sistem penyimpanan yang memadai agar pertumbuhan beban tidak mengurangi keandalan pasokan bagi pelanggan lain.
Skala rencana di Batam sudah terlihat dari kapasitas pusat data yang tersedia, telah berkomitmen, maupun sedang dikembangkan, yang mencapai 1,47 gigawatt. Angka tersebut menunjukkan besarnya minat investasi sekaligus kebutuhan infrastruktur pendukung. PLN Batam dan DayOne juga menandatangani kontrak pasokan listrik sebesar 450 megawatt. Menurut sumber, kesepakatan itu merupakan kontrak pasokan listrik terbesar untuk pusat data di Indonesia. Realisasi berbagai proyek di Batam, Karimun, dan Bintan pada akhirnya akan bergantung pada kepastian pasokan energi, kesiapan jaringan, investasi, serta pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan.
Rencana penyediaan listrik dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034 mencakup tambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 gigawatt. Dari jumlah tersebut, 42,6 gigawatt direncanakan berasal dari energi baru terbarukan, sedangkan 10,3 gigawatt dialokasikan untuk sistem penyimpanan energi. Pembangkit berbahan bakar fosil menyumbang 16,6 gigawatt dalam perencanaan itu. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa pengembangan kapasitas tidak hanya bergantung pada pembangkit, tetapi juga memasukkan penyimpanan sebagai bagian dari sistem pasokan. Nilai potensi investasi yang terkait dengan rencana RUPTL tersebut diperkirakan mencapai Rp2.967,4 triliun.
Salah satu agenda yang menonjol adalah pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dengan kapasitas sekitar 100 gigawatt-peak. Rencana ini mencakup beberapa jenis pengembangan, yaitu PLTS skala besar, PLTS terapung, PLTS atap, serta pembangkit surya di kawasan industri. Ragam bentuk tersebut memberi ruang bagi pemanfaatan lokasi dan kebutuhan yang berbeda, mulai dari proyek berskala luas hingga pemasangan yang terhubung dengan bangunan atau kegiatan industri. Angka sekitar 100 gigawatt-peak itu merupakan sasaran pengembangan PLTS yang disampaikan dalam konteks rencana energi, bukan kapasitas yang telah tersedia saat ini. Pelaksanaan setiap jenis proyek tetap berkaitan dengan penyiapan lokasi, jaringan, pendanaan, dan koordinasi antarpihak.
Dalam kaitannya dengan kebutuhan listrik pusat data, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia berencana meminta calon investor menyampaikan lokasi pusat data yang akan dibangun. Informasi lokasi tersebut diperlukan agar pemerintah dan penyedia energi dapat menyiapkan pasokan sesuai kebutuhan proyek.
Baca juga: Wakapolri: Pusat Studi Unri-Polda Riau Tambah Jejaring 100 Pusat Studi Kepolisian
