Jakarta | Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas mengenai penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada Senin malam, 12 Oktober 2026. Rapat tersebut menjadi forum pemerintah untuk membahas perkembangan terbaru terkait karhutla sekaligus menyusun langkah penanganan yang diperlukan.
Rapat berlangsung secara hybrid dari Istana Merdeka, Jakarta. Dengan format ini, pembahasan dapat diikuti secara langsung maupun melalui koneksi jarak jauh oleh pihak-pihak yang terlibat dalam koordinasi penanganan kebakaran hutan dan lahan. Pertemuan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo sebagai bagian dari perhatian pemerintah terhadap perkembangan karhutla.
Dalam rapat terbatas itu, pemerintah secara khusus menelaah kondisi kebakaran hutan dan lahan serta langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengendalikannya. Pembahasan diarahkan pada perkembangan kejadian karhutla dan penanganannya, sehingga koordinasi antarpihak dapat berjalan sesuai kebutuhan di lapangan.
Forum di Istana Merdeka tersebut menegaskan pentingnya respons yang terkoordinasi dalam menghadapi karhutla. Melalui rapat terbatas itu, perkembangan situasi dibahas secara terarah untuk mendukung pelaksanaan langkah penanganan yang diperlukan. Fokus pembicaraan tetap berada pada upaya menghadapi kebakaran hutan dan lahan serta memastikan penanganannya menjadi perhatian bersama.
Rapat koordinasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) diikuti oleh sejumlah pejabat utama secara langsung. Pertemuan tersebut mempertemukan unsur pemerintah, pertahanan, keamanan, serta sekretariat negara untuk menyatukan langkah dalam menghadapi karhutla di enam provinsi. Kehadiran lintas lembaga ini menunjukkan bahwa penanganan bencana memerlukan kerja sama terpadu, baik dalam pencegahan, pemadaman, maupun pengendalian dampak terhadap masyarakat dan lingkungan.
Dari unsur pemerintah dan keamanan, hadir Menko Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, serta Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono. Rapat juga dihadiri Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto. Keterlibatan pimpinan pertahanan dan keamanan tersebut diperlukan untuk memastikan dukungan personel, peralatan, serta koordinasi operasional dapat berjalan sesuai kebutuhan di lapangan.
Dari lingkungan sekretariat negara, hadir Mensesneg Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Sementara itu, aspek pengelolaan kawasan hutan dan konservasi turut diwakili oleh Direktur Jenderal Konservasi dan Sumber Daya Alam Kementerian Kehutanan Satyawan Pudyatmoko. Kehadiran pejabat teknis tersebut membantu memperkuat pembahasan mengenai perlindungan kawasan, pemantauan titik api, dan pemulihan wilayah terdampak.
Selain peserta yang hadir secara langsung, rapat diikuti melalui sambungan video-conference oleh Kepala BNPB, sejumlah pangdam, kapolda, dan gubernur dari wilayah yang mengalami karhutla. Partisipasi pejabat daerah memungkinkan penyampaian laporan mengenai kondisi terkini, kebutuhan dukungan, serta kendala pemadaman secara lebih cepat. Dengan format pertemuan gabungan ini, pemerintah pusat dapat berkoordinasi langsung dengan unsur di daerah untuk menyelaraskan prioritas dan mempercepat respons terhadap titik-titik kebakaran.
Situasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih memerlukan penanganan intensif di enam provinsi terdampak. Berdasarkan laporan Kepala BNPB, sekitar 639 hektare lahan masih berada dalam proses pemadaman. Luasan tersebut menjadi perhatian karena api dapat kembali meluas apabila kondisi cuaca tetap kering, angin menguat, dan titik panas muncul di sekitar area yang telah ditangani.
Fokus utama operasi saat ini diarahkan ke Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan. Kedua wilayah tersebut memerlukan pengerahan sumber daya yang lebih besar karena sebaran lahan terbakar dan tantangan akses menuju lokasi. Tim gabungan melakukan pemadaman secara bertahap, sekaligus mencegah api menjalar ke kawasan permukiman, perkebunan, serta lahan gambut yang memiliki potensi terbakar lebih lama.
Dukungan operasi darat melibatkan lebih dari 60.177 personel gabungan dari berbagai unsur. Mereka menjalankan pemadaman langsung, penyekatan, pembasahan lahan, patroli, serta pemantauan titik api. Upaya ini mencatat tingkat keberhasilan rata-rata di atas 80 persen dari luas lahan yang baru terbakar setiap hari. Capaian tersebut menunjukkan bahwa koordinasi antarlembaga berperan penting dalam mempercepat pengendalian di lapangan.
Selain pengerahan pasukan darat, operasi udara menggunakan teknik water bombing terus dilakukan untuk menjangkau area yang sulit diakses dan mempercepat pemadaman. Perkembangan yang lebih baik dilaporkan terjadi di Riau, Kalimantan Barat, Jambi, dan Kalimantan Selatan. Meski demikian, pemantauan tetap diperlukan untuk mengantisipasi munculnya kembali api, terutama pada lahan gambut dan wilayah yang belum sepenuhnya padam.
Rapat koordinasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) membahas langkah lanjutan untuk memperkuat upaya pemadaman di enam provinsi. Salah satu langkah yang ditekankan ialah optimalisasi operasi modifikasi cuaca. Operasi tersebut diarahkan untuk memanfaatkan pertumbuhan awan hujan yang terpantau di sejumlah wilayah, sehingga peluang terjadinya hujan dapat digunakan secara maksimal dalam mendukung penanganan karhutla.
Optimalisasi operasi modifikasi cuaca dilakukan dengan menyesuaikan pelaksanaan kegiatan terhadap kondisi atmosfer dan perkembangan awan hujan. Langkah ini menjadi bagian dari koordinasi antarlembaga dalam mengerahkan berbagai sumber daya yang tersedia. Pemanfaatan pertumbuhan awan hujan diharapkan dapat mendukung percepatan pemadaman pada area yang masih mengalami kebakaran atau berpotensi terdampak asap.
Pembahasan tersebut juga dikaitkan dengan perkiraan awal musim hujan yang mulai merata pada pertengahan hingga akhir Oktober 2026. Perkiraan itu menjadi salah satu pertimbangan dalam menyusun langkah penanganan, tanpa mengurangi kebutuhan untuk melanjutkan pengendalian karhutla selama kondisi kering masih berlangsung di sejumlah daerah. Operasi pemadaman dan pemantauan tetap perlu dijalankan secara terkoordinasi sesuai perkembangan di lapangan.
Presiden mengarahkan agar penanganan karhutla terus diperkuat. Seluruh sumber daya diminta digunakan secara optimal untuk mendukung operasi di wilayah terdampak. Upaya pemadaman juga perlu dipercepat, dengan penguatan koordinasi dan pengerahan kemampuan yang tersedia, agar kebakaran tidak meluas ke wilayah lainnya.
Baca juga: Tingkatkan Kesadaran Bahaya Karhutla, TNI Kembali Laksanakan Penyuluhan Pencegahan Karhutla di Kabupaten Sambas | Polri Perkuat Koordinasi PPNS melalui Rakor Korwas PPNS 2026 | TNI Perkuat Penanganan Karhutla di Melawi, Salurkan Peralatan Pemadam kepada Masyarakat
