Komisi III DPR Sambangi Kediaman Kapolri Suyudi, Bahas Pembenahan Polri

Komisi III DPR Sambangi Kediaman Kapolri Suyudi, Bahas Pembenahan Polri
banner 468x60

JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 4 Oktober 2026, Sejumlah anggota Komisi III DPR RI menyambangi kediaman Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto di Jakarta pada Sabtu, 3 Oktober 2026. Kunjungan tersebut menjadi salah satu agenda awal setelah Suyudi dipercaya memimpin Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pertemuan berlangsung dalam suasana komunikasi kelembagaan parlemen dan kepolisian, terutama untuk membahas arah pembenahan institusi Polri ke depan.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman membenarkan adanya kunjungan tersebut. Ia menjelaskan bahwa kehadiran para anggota Komisi III di kediaman Kapolri bukan agenda yang bersifat luar biasa, melainkan bagian dari kebiasaan yang telah dilakukan komisinya setiap kali terjadi pergantian pucuk pimpinan Polri. Tradisi itu menjadi kesempatan bagi Komisi III untuk menyampaikan sejumlah perhatian sekaligus membangun komunikasi awal dengan Kapolri yang baru.

Bacaan Lainnya
banner 300x250

Menurut Habiburokhman, Komisi III memang memiliki kebiasaan mendatangi kediaman Kapolri setiap kali terjadi pergantian Kapolri. Kebiasaan tersebut dilakukan sebagai bentuk penghormatan dan upaya menjaga hubungan kerja DPR, khususnya Komisi III, dengan pimpinan Polri. Dengan demikian, kunjungan kepada Suyudi merupakan kelanjutan dari tradisi yang selama ini dijalankan, bukan pertemuan yang muncul tanpa konteks kelembagaan.

Pertemuan itu juga menjadi momentum untuk membicarakan kebutuhan pembenahan Polri secara lebih terarah. Komisi III DPR memiliki fungsi pengawasan terhadap bidang penegakan hukum dan keamanan, sedangkan Kapolri bertanggung jawab memastikan institusinya bekerja sesuai ketentuan serta menjawab harapan masyarakat. Komunikasi sejak awal masa kepemimpinan diharapkan dapat memperkuat koordinasi, memperjelas prioritas perbaikan, dan mendukung terwujudnya pelayanan kepolisian yang profesional, transparan, serta akuntabel.

Pertemuan Komisi III DPR dengan Kapolri Suyudi di kediaman pribadinya berlangsung dalam suasana hangat dan terbuka. Dalam kesempatan tersebut, Suyudi memperkenalkan seluruh anggota keluarganya kepada para anggota Komisi III DPR yang hadir. Momen perkenalan itu memberikan nuansa kekeluargaan di tengah agenda pertemuan yang membahas arah pembenahan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Perkenalan tersebut juga memperlihatkan sisi personal Suyudi sebagai tuan rumah yang menyambut langsung rombongan parlemen. Interaksi keluarga Suyudi dan anggota Komisi III menjadi bagian dari rangkaian pertemuan, sebelum pembicaraan berlanjut pada berbagai gagasan mengenai kepemimpinan dan peningkatan kualitas pelayanan kepolisian. Suasana yang cair membantu membuka ruang dialog pimpinan Polri dan para wakil rakyat.

Namun, kunjungan itu tidak berhenti sebagai ajang silaturahmi atau perkenalan keluarga. Dalam pertemuan tersebut, Suyudi kembali menegaskan komitmennya untuk memaksimalkan konsep “polisi sahabat masyarakat”. Gagasan itu menempatkan kedekatan dengan warga sebagai unsur penting dalam pelaksanaan tugas kepolisian, termasuk ketika aparat menjaga keamanan, memberikan pelayanan, dan merespons berbagai persoalan publik.

Habiburokhman menekankan bahwa pertemuan tersebut memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar agenda saling mengenal. Menurutnya, Suyudi ingin menunjukkan arah pendekatan yang akan dikedepankan dalam memimpin Polri, yakni membangun hubungan yang lebih dekat, humanis, dan responsif dengan masyarakat. Penegasan itu menjadi bagian penting dari pembahasan pembenahan Polri, karena kepercayaan publik sangat dipengaruhi oleh kualitas interaksi polisi dan warga.

Melalui konsep polisi sahabat masyarakat, Suyudi diharapkan dapat mendorong perubahan yang terasa dalam pelayanan di lapangan. Pendekatan tersebut menuntut kehadiran polisi yang mudah dijangkau, mampu mendengar keluhan, serta bertindak secara profesional dan proporsional. Dengan demikian, pertemuan di kediaman Kapolri menjadi ruang untuk memperkenalkan keluarga sekaligus memperjelas visi kepemimpinan dan prioritas pembenahan institusi.

Anggota Komisi III DPR menyampaikan dukungan kepada Suyudi untuk melakukan pembenahan di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Dukungan tersebut disampaikan bersamaan dengan kunjungan ke kediaman Kapolri sebagai bagian dari komunikasi parlemen dan pimpinan kepolisian. Komisi III berharap Suyudi dapat menjalankan kepemimpinannya dengan memperkuat perbaikan internal serta mendorong institusi Polri menjadi lebih baik dalam melayani masyarakat.

Dalam pertemuan itu, sejumlah anggota Komisi III juga menyampaikan keluhan mengenai adanya oknum pejabat Polri yang dinilai bersikap arogan. Keluhan tersebut menjadi salah satu hal yang diperhatikan karena sikap pejabat dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Namun, penyampaian itu ditempatkan sebagai masukan bagi upaya pembenahan, bukan sebagai gambaran terhadap seluruh jajaran Polri.

Habiburokhman menyampaikan bahwa anggota Komisi III memberikan dukungan kepada Suyudi sekaligus menyampaikan sejumlah persoalan yang perlu diperbaiki. Ia menuturkan adanya keluhan dari beberapa anggota mengenai perilaku oknum pejabat Polri yang dianggap arogan. Keterangan tersebut disampaikan dalam konteks evaluasi dan harapan agar persoalan yang ada dapat ditangani di bawah kepemimpinan Kapolri yang baru.

Harapan Komisi III, pembenahan itu tidak berhenti pada penyampaian keluhan, tetapi berlanjut melalui langkah nyata di lingkungan Polri. Perbaikan sikap, tata kelola, dan hubungan dengan masyarakat dinilai penting untuk menjaga wibawa institusi sekaligus membangun kepercayaan publik. Dengan dukungan dan masukan dari DPR, Suyudi diharapkan mampu menindaklanjuti persoalan tersebut secara proporsional serta memastikan pelayanan kepolisian berjalan dengan sikap yang lebih terbuka dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Proses Suyudi menjadi Kapolri berlangsung melalui tahapan konstitusional yang melibatkan Presiden dan DPR. Presiden Prabowo Subianto terlebih dahulu mengajukan Suyudi sebagai calon tunggal Kapolri. Pengajuan tersebut dilakukan untuk memperoleh persetujuan parlemen melalui mekanisme uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test di Komisi III DPR.

Surat presiden mengenai pengajuan Suyudi diterima DPR pada Rabu, 30 September 2026. Penerimaan surat tersebut menjadi dasar bagi DPR untuk memproses pencalonan dan menjadwalkan tahapan pemeriksaan terhadap calon kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam proses itu, Komisi III DPR memiliki kewenangan untuk menilai rekam jejak, kapasitas, visi, serta kesiapan Suyudi dalam memimpin institusi kepolisian.

Sehari setelah surat presiden diterima, tepatnya pada Kamis, 1 Oktober 2026, Komisi III DPR menggelar uji kepatutan dan kelayakan terhadap Suyudi. Tahapan tersebut menjadi forum bagi anggota dewan untuk menggali pandangan calon Kapolri mengenai pembenahan internal, peningkatan profesionalisme, penguatan pelayanan publik, serta berbagai tantangan keamanan dan penegakan hukum.

Setelah menjalani seluruh rangkaian uji kepatutan dan kelayakan, Suyudi memperoleh persetujuan Komisi III DPR untuk menjabat sebagai Kapolri. Persetujuan itu sekaligus menempatkannya sebagai pengganti Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo. Dengan keputusan tersebut, proses pengangkatan berlanjut ke tahap pelantikan oleh Presiden.

Suyudi kemudian resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada Kamis sore. Pelantikan itu menandai dimulainya masa kepemimpinan Suyudi sebagai Kapolri sekaligus mengesahkan pergantian pucuk pimpinan Polri sesuai prosedur kenegaraan. Rangkaian tersebut menunjukkan bahwa pengangkatan Kapolri dilakukan melalui tahapan pengajuan presiden, pemeriksaan parlemen, persetujuan DPR, dan pelantikan resmi. 5,159 views

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60