Patrolihukum.net // Jakarta – Sebuah video yang memperlihatkan dugaan perselisihan antara dua pengendara di kawasan Jalan Duri Utama Raya, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, viral di media sosial. Dalam rekaman tersebut, seorang wanita pengendara mobil diduga melakukan intimidasi terhadap pengendara lain sembari memperlihatkan sebuah Kartu Tanda Anggota (KTA) yang disebut sebagai identitas kepolisian.
Berdasarkan informasi yang beredar, peristiwa itu bermula ketika seorang pengendara wanita hendak berbelok ke kanan dari arah seberang Buddy Pool. Pada saat bersamaan, sebuah mobil berwarna putih datang dari arah kawasan Indomaret.
Meski tidak terjadi tabrakan maupun senggolan antar kendaraan, situasi di lokasi kemudian berubah menjadi adu mulut. Wanita yang mengemudikan mobil putih diduga meminta pengendara lain menghentikan kendaraannya dan terlibat cekcok di tengah jalan.
Dalam video yang beredar, wanita tersebut juga diduga menunjukkan sebuah KTA yang diklaim sebagai identitas kepolisian. Ia bahkan diduga mengucapkan kalimat bernada ancaman kepada pengendara lain. Kebenaran status maupun keabsahan identitas yang diperlihatkan tersebut hingga kini belum dapat dipastikan.
Merasa tidak nyaman dengan situasi yang terjadi, pengendara yang berselisih kemudian merekam kejadian menggunakan telepon genggam. Namun, berdasarkan narasi yang beredar di media sosial, upaya perekaman itu diduga mendapat respons agresif. Korban juga mengaku sempat diteriaki dengan sebutan “maling”, sehingga menarik perhatian warga sekitar.
Akibat teriakan tersebut, situasi di lokasi sempat memanas karena sejumlah warga berdatangan. Beruntung, tidak dilaporkan adanya aksi kekerasan lebih lanjut maupun korban jiwa dalam peristiwa tersebut.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari pihak kepolisian mengenai kronologi lengkap, identitas para pihak yang terlibat, maupun keaslian KTA yang diperlihatkan dalam video viral tersebut.
Publik pun berharap aparat penegak hukum segera melakukan penyelidikan secara objektif guna mengungkap fakta yang sebenarnya, termasuk menelusuri dugaan penyalahgunaan identitas apabila terbukti terjadi. Penanganan yang transparan dinilai penting agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
(Edi D/Bbg/**)
6 Komentar