BUALEMO, BANGGAI – Corak kepemimpinan yang otoriter dan minim empati kembali mencoreng institusi pendidikan di wilayah Kabupaten Banggai, yang seharusnya menjadi ruang paling humanis. Kali ini, sorotan tajam dan kecaman publik tertuju pada salah satu Sekolah Luar Biasa (SLB) yang beroperasi di wilayah Kecamatan Bualemo. Seorang Kepala Sekolah yang memegang otoritas tertinggi di lembaga tersebut diduga kuat menunjukkan sikap arogansi akut, yang berujung pada mosi tidak percaya struktural berupa mundurnya sejumlah tenaga honorer.
Fenomena mundurnya para pahlawan tanpa tanda jasa di Bualemo ini bukan sekadar dinamika internal biasa, melainkan sebuah alarm keras atas bobroknya tata kelola manajerial di sekolah tersebut. Berdasarkan data dan informasi yang dihimpun di lapangan, keputusan ekstrem yang diambil para tenaga honorer ini merupakan akumulasi dari rasa frustrasi yang mendalam terhadap iklim kerja yang tidak lagi sehat, penuh tekanan psikologis, dan jauh dari prinsip keadilan.
Sejumlah sumber tepercaya membeberkan bahwa sang pimpinan lembaga di Bualemo tersebut terkesan mengabaikan esensi musyawarah dalam mengambil setiap kebijakan krusial sekolah. Alih-alih merangkul dan mengapresiasi dedikasi guru honorer yang menjadi ujung tombak pelayanan anak berkebutuhan khusus, oknum Kepala Sekolah tersebut dinilai kerap melontarkan teguran verbal yang tidak proporsional dan cenderung merendahkan martabat profesionalisme bawahan di hadapan publik sekolah.
Sikap arogan yang dipertontonkan secara berulang ini dinilai sangat ironis, mengingat SLB adalah institusi yang menuntut tingkat kesabaran, kepekaan emosional, dan humanisme yang tinggi. Bagaimana mungkin sebuah lembaga di wilayah Bualemo yang bertugas membentuk karakter dan kemandirian anak-anak disabilitas, justru dipimpin oleh figur yang diduga mengalami defisit moralitas dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan rekan sejawatnya sendiri?
Salah seorang mantan tenaga honorer yang meminta identitasnya dirahasiakan demi keamanan, mengungkapkan dengan nada getir bahwa keputusan mundur ini adalah puncak dari gunung es ketidakadilan yang mereka pendam. Selama bertahun-tahun, mereka bertahan di tengah minimnya kesejahteraan finansial di tingkat kecamatan semata-mata demi keberlangsungan masa depan anak-anak berkebutuhan khusus yang telah mereka anggap seperti anak sendiri.
”Kami mampu bertahan dengan honor yang sangat minim, tetapi kami tidak mampu bertahan di bawah kepemimpinan yang menginjak-injak harga diri kami. Ketika ruang dialog ditutup rapat dan yang ada hanya diktatorisme, maka keluar dari sekolah ini adalah satu-satunya cara kami menyelamatkan kesehatan mental dan integritas kami sebagai pendidik,” cetusnya dengan nada penuh kekecewaan.
Mundurnya para tenaga pendidik berpengalaman ini dipastikan membawa dampak sistemik yang sangat merugikan bagi stabilitas psikologis para siswa SLB di Bualemo. Perlu digarisbawahi bahwa mengajar anak berkebutuhan khusus memerlukan chemistry, kedekatan emosional, dan metode khusus yang telah dibangun dalam waktu lama; pergantian guru secara mendadak akibat konflik internal berpotensi besar memutus rantai perkembangan emosional dan akademik siswa.
Langkah mundur ini juga memicu gelombang kekhawatiran dan kecaman keras dari para orang tua murid di Bualemo yang merasa anak-anak mereka menjadi korban langsung dari ego sektoral sang pimpinan. Mereka menuntut kejelasan dan pertanggungjawaban mutlak dari pihak sekolah, karena hilangnya figur pengajar yang sudah dipercayai anak-anak mereka secara drastis dapat mengganggu konsentrasi serta kenyamanan belajar di kelas.
Kritik tajam pun mengalir dari para pemerhati pendidikan dan aktivis sosial kemasyarakatan di Kabupaten Banggai yang menilai kasus ini sebagai bentuk kegagalan fatal dalam sistem rekrutmen dan pengawasan kepala sekolah. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah,yang memegang kewenangan langsung atas tata kelola SLB,dituding lalai dan terkesan melakukan pembiaran secara struktural, sehingga riak-riak inkonsistensi kepemimpinan di tingkat bawah dibiarkan membesar hingga mengorbankan nasib para tenaga honorer.
Prinsip transparansi anggaran dan pengelolaan operasional sekolah pun kini mulai dipertanyakan oleh publik Bualemo seiring mencuatnya kasus arogansi ini. Otoritarianisme kepemimpinan sering kali menjadi kedok untuk menutupi minimnya akuntabilitas di dalam internal lembaga, sebuah celah yang semestinya sejak awal diantisipasi melalui fungsi pengawasan ketat oleh Cabang Dinas (Cabdis) Pendidikan Menengah Wilayah V Kabupaten Banggai selaku perpanjangan tangan dinas provinsi.
Guna menjaga perimbangan informasi secara adil (cover both sides) dan menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik, awak media telah berulang kali mencoba melakukan klarifikasi langsung kepada Kepala Sekolah yang bersangkutan, baik melalui sambungan telepon maupun upaya menemui langsung. Namun, hingga draf rilis ini dipublikasikan, sang pimpinan terkesan memilih bungkam, menghindar dari kejaran jurnalis, dan belum memberikan argumentasi resmi terkait tuduhan miring yang dialamatkan kepadanya.
Sikap diam dan enggan berkomentar dari pihak manajemen sekolah ini justru semakin memperkuat spekulasi publik bahwa ada persoalan manajerial yang jauh lebih besar yang sedang berusaha ditutupi dari pajangan ruang publik. Diam bukanlah solusi di tengah situasi krisis pendidikan seperti ini, karena publik Banggai, khususnya para wali murid di Bualemo, berhak mendapatkan jawaban yang jujur dan solutif atas nasib kelanjutan pendidikan anak-anak mereka.
Institusi berwenang, khususnya Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, kini didesak untuk segera menerjunkan tim investigasi independen ke Kecamatan Bualemo untuk memeriksa secara menyeluruh polemik ini secara objektif dan tanpa tebang pilih. Jika dugaan penyalahgunaan wewenang dan tindakan kesewenang-wenangan ini terbukti secara valid, maka pencopotan jabatan kepala sekolah adalah harga mati yang harus diambil demi mengembalikan marwah SLB sebagai rumah yang aman, ramah, dan mendidik bagi semua pihak. (Red)
7 Komentar