KOTA KEDIRI — Sebuah ancaman baru dalam praktik pinjaman online ilegal kini semakin mengkhawatirkan.
Bukan lagi sekadar penawaran utang instan, melainkan jebakan sistematis yang dikenal dengan istilah “trap debt membership” atau pencairan paksa—modus licik yang menempatkan korban dalam jerat utang tanpa pernah merasa meminjam.
Praktisi hukum Kediri, Dedy Luqman Hakim, mengungkap bahwa fenomena ini bukan sekadar penipuan biasa, melainkan bentuk eksploitasi data pribadi yang terstruktur dan agresif.
“Korban bahkan tidak pernah menekan tombol ‘setuju’. Tiba-tiba uang masuk, lalu teror dimulai. Ini bukan transaksi, ini jebakan,” tegasnya.
Transfer Tanpa Persetujuan: Awal Jerat yang Mematikan
Modus “pencairan paksa” dimulai dari transfer dana ke rekening korban secara sepihak—biasanya dalam jumlah kecil, sekitar Rp1 juta. Tanpa kontrak, tanpa tanda tangan, tanpa persetujuan.
Namun di balik transfer tersebut, tersimpan skenario penagihan brutal. Korban langsung dianggap telah menerima pinjaman dan diwajibkan membayar bunga fantastis—bahkan bisa mencapai 100% hanya dalam hitungan hari.
“Trap Membership”: Status Fiktif, Tagihan Nyata
Setelah dana masuk, pelaku mengklaim korban telah menjadi “member premium” dalam sistem mereka.
Status ini dijadikan dasar untuk menarik biaya administrasi dan bunga yang tidak masuk akal.
Padahal, menurut Dedy, ini hanyalah rekayasa digital.
“Tidak ada dasar hukum yang sah. Ini manipulasi sistem untuk menciptakan utang fiktif,” ujarnya.
Kebocoran Data: Pintu Masuk Kejahatan
Pertanyaan krusial pun muncul: bagaimana pelaku bisa mengetahui rekening korban?
Investigasi menunjukkan dua jalur utama:
Kebocoran data (data leak) dari aplikasi pinjol ilegal sebelumnya.
Izin akses aplikasi, di mana pengguna tanpa sadar memberikan akses ke kontak, galeri, hingga SMS perbankan.
Data inilah yang kemudian digunakan untuk menjalankan operasi penjebakan.
Teror Digital: Dari Intimidasi hingga Pencemaran Nama Baik
Jika korban menolak membayar, maka fase teror dimulai. Dalam waktu 3–5 hari, pelaku akan:
Menyebarkan SMS massal ke seluruh kontak korban.
Mengedit foto korban menjadi konten asusila atau buronan.
Mengancam pelaporan ke polisi—ironisnya oleh pihak yang ilegal.
Tekanan psikologis ini kerap membuat korban panik dan memilih membayar, meski tahu itu tidak benar.
Langkah Penyelamatan: Jangan Panik, Jangan Terjebak
Dedy menegaskan, langkah pertama yang harus dilakukan korban adalah tidak menggunakan uang tersebut.
Selanjutnya:
Laporkan ke bank untuk meminta pemblokiran atau pengembalian dana secara resmi (reverse).
Jangan pernah mentransfer balik ke rekening yang dikirim via SMS atau WhatsApp, karena itu biasanya rekening penampung yang tidak terverifikasi.
Laporkan! Negara Tidak Diam
Masyarakat diminta aktif melapor ke Otoritas Jasa Keuangan melalui Satgas PASTI:
WhatsApp: 0811-571-57157
Email: waspadainvestasi@ojk.go.id
Selain itu, laporan juga bisa diajukan ke kepolisian melalui situs resmi patrolisiber.id.
Kesimpulan: Mereka Tidak Butuh Persetujuanmu—Hanya Datamu
Fenomena ini menjadi alarm keras bahwa kejahatan digital telah berevolusi. Pinjol ilegal tidak lagi menunggu korban mengajukan pinjaman—mereka menciptakan utang secara sepihak.
“Selama data pribadi masih mudah bocor, kejahatan seperti ini akan terus terjadi. Kunci utamanya adalah literasi digital dan kewaspadaan,” pungkas Dedy, yang juga menjabat sebagai Ketua LBH Cakra Tirta Mustika (CAKRAM) Kediri Raya.
Waspada. Jangan klik sembarangan. Sekali lengah, data Anda bisa menjadi senjata untuk menjerat Anda sendiri.
(Luck)
