Probolinggo, Patrolihukum.net — Perusahaan Umum Daerah Air Minum (**PERUMDAM**) Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo mulai mengambil langkah administratif terkait keluhan warga Desa Dringu, Kecamatan Dringu, dengan mengajukan **permohonan izin pemindahan atau relokasi jaringan pipa** yang selama ini melintas di atas tanah milik warga.
Hal tersebut tertuang dalam **surat resmi PERUMDAM Tirta Argapura Nomor 690/92/426.501/1/2026** tertanggal **29 Januari 2026**, yang ditujukan kepada **Kepala Desa Dringu**. Dalam surat tersebut, PDAM menyampaikan rencana pemindahan pipa sepanjang **85 meter** yang selama ini melintasi tanah milik warga Dusun Bandaran, Desa Dringu.
Dalam surat yang ditandatangani **Plt Direktur PERUMDAM Tirta Argapura, H. Suwito, SE**, PDAM juga meminta izin untuk **memanfaatkan bahu jalan desa** sebagai lokasi penempatan pipa hasil relokasi dari lahan warga.
“Melakukan pekerjaan pemindahan/relokasi pipa PERUMDAM Tirta Argapura yang melewati tanah milik warga sepanjang 85 meter serta memanfaatkan bahu jalan desa untuk menempatkan pipa dimaksud,” demikian salah satu poin dalam surat tersebut.
PDAM menegaskan bahwa pelaksanaan pekerjaan relokasi akan mengikuti ketentuan dan peraturan yang berlaku di Dusun Bandaran, Desa Dringu. Surat tersebut juga ditembuskan kepada **Bupati Probolinggo selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM)**, Ketua Pembina PERUMDAM Tirta Argapura, Dewan Pengawas, dan arsip internal.
Namun demikian, rencana relokasi tersebut memunculkan sejumlah **pertanyaan dan keberatan dari warga**. Berdasarkan informasi yang dihimpun media ini, **di lokasi yang menjadi objek sengketa tidak terdapat lahan milik desa** sebagaimana disebutkan dalam surat permohonan PDAM.
Fakta di lapangan menunjukkan bahwa **jalur yang direncanakan sebagai lokasi relokasi pipa** bukan merupakan aset desa, melainkan **jalan milik pribadi berupa akses tambak udang**, dengan lebar sekitar **4 meter** dan panjang kurang lebih **84 meter**. Jalan tersebut berada di sisi timur lahan warga yang sebelumnya digunakan untuk jalur pipa PDAM.
Warga menilai, apabila relokasi dilakukan ke jalur tersebut, maka secara otomatis PDAM tetap akan memanfaatkan **lahan milik pihak lain**, bukan tanah desa sebagaimana disebutkan dalam surat resmi.
Selain itu, warga menegaskan bahwa **mereka tidak mempermasalahkan rencana pemindahan atau relokasi pipa**. Namun yang menjadi tuntutan utama adalah **penyelesaian pemanfaatan tanah warga selama kurang lebih 14 tahun** oleh PDAM Tirta Argapura tanpa kompensasi.
“Relokasi silakan saja, tapi yang dipakai selama 14 tahun itu bagaimana? Itu harus diselesaikan dulu,” ujar salah satu warga.
Dalam ilustrasi yang disampaikan warga, **garis merah** menunjukkan jalur pipa PDAM yang berada di atas tanah milik warga, sedangkan **garis biru** merupakan jalan milik tambak udang yang kini direncanakan menjadi jalur relokasi pipa.
Sebelumnya, persoalan ini telah dibawa ke **Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPRD Kabupaten Probolinggo pada Desember 2025**, namun hingga kini belum menghasilkan penyelesaian konkret terkait tuntutan kompensasi warga.
Media ini juga telah mengonfirmasi persoalan tersebut kepada **Plt Direktur PERUMDAM Tirta Argapura, H. Suwito**. Ia menyampaikan bahwa PDAM masih menunggu rapat tindak lanjut bersama **Tim Pembina PDAM** dan hasil rapat tersebut akan disampaikan kepada publik.
Sementara itu, **Bupati Probolinggo Gus Haris** telah dikonfirmasi secara resmi oleh redaksi selaku **KPM PDAM Tirta Argapura**, namun hingga berita ini diturunkan **belum memberikan tanggapan**, meskipun pesan konfirmasi telah terkirim dan terbaca.
Kasus ini kembali menjadi perhatian publik karena tidak hanya menyangkut persoalan teknis relokasi pipa, tetapi juga **hak kepemilikan warga, dampak ekonomi akibat pemanfaatan lahan tanpa kompensasi, serta tata kelola dan tanggung jawab BUMD** di Kabupaten Probolinggo. (Edi D/Bbg/**)
