Probolinggo, Patrolihukum.net — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan pemerintah pusat tidak hanya dimaknai sebagai upaya pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak usia sekolah. Di Desa Karanggeger, Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo, program tersebut juga diposisikan sebagai instrumen strategis untuk menggerakkan ekonomi desa berbasis potensi lokal.
Komitmen itu ditegaskan dalam pertemuan yang digelar Pemerintah Desa Karanggeger pada Senin (12/1/2026) di kantor desa setempat. Kepala Desa Karanggeger, Bawon Santoso, secara langsung mengundang para pelaku usaha desa agar terlibat aktif dalam rantai pasok kebutuhan pangan Program MBG.
Sejumlah pelaku ekonomi lokal hadir dalam forum tersebut, mulai dari pedagang tahu-tempe, peternak ayam potong dan petelur, hingga petani sayur dan buah. Mereka disiapkan untuk menjadi pemasok utama bahan pangan yang dibutuhkan dapur MBG di wilayah desa.
“Kami tidak ingin program besar dari pemerintah pusat ini hanya dinikmati secara administratif. Tujuan kami jelas, bagaimana program ini memberi manfaat ganda. Anak-anak mendapatkan asupan gizi yang layak, sementara ekonomi masyarakat Karanggeger ikut bergerak karena uangnya berputar di desa sendiri,” ujar Bawon Santoso.
Menurut Bawon, keterlibatan pelaku usaha lokal merupakan langkah konkret untuk memperkuat kemandirian desa. Selain memangkas rantai distribusi, kebijakan ini juga diharapkan mampu menciptakan kepastian pasar bagi usaha mikro dan kecil yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi desa.
Namun demikian, Pemerintah Desa Karanggeger menegaskan bahwa prinsip pemberdayaan lokal tidak mengesampingkan standar kualitas. Ketua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Desa Karanggeger, Duwi, menjelaskan bahwa setiap calon pemasok wajib memenuhi standar ketat sesuai pedoman pemerintah pusat.
“Kualitas bahan pangan, kebersihan, serta ketepatan waktu distribusi adalah hal yang tidak bisa ditawar. Kami memberikan edukasi teknis kepada para pelaku usaha agar bahan makanan yang dikirim benar-benar sehat, aman, dan sesuai standar gizi yang ditetapkan,” kata Duwi.
Ia menambahkan, mekanisme kerja sama dirancang agar para pelaku usaha lokal dapat beradaptasi secara profesional dengan sistem pengadaan MBG. Dengan demikian, sinergi yang terbangun tidak bersifat sementara, melainkan berkelanjutan.
Langkah proaktif Desa Karanggeger ini dinilai berpotensi menjadi contoh bagi desa-desa lain di Kabupaten Probolinggo. Integrasi antara program nasional dan potensi ekonomi lokal dinilai mampu menciptakan dampak sosial-ekonomi yang lebih luas.
Melalui kolaborasi antara pemerintah desa, SPPG, dan pelaku usaha, Program Makan Bergizi Gratis di Karanggeger tidak hanya berorientasi pada kesehatan anak, tetapi juga pada penguatan ekonomi kerakyatan. Harapannya, desa dapat tumbuh sebagai ekosistem yang sehat secara fisik sekaligus tangguh secara ekonomi melalui pemberdayaan usaha mikro dan sektor pangan lokal.
(Bambang)
