Partai Amanat Nasional (PAN) tidak mengajukan nama untuk posisi wakil presiden (wapres) karena menjaga soliditas koalisi pendukung pemerintahan. Bila PAN atau partai lainnya mengajukan nama wapres, pasti nanti akan timbul masalah. Ungkapan demikian disampaikan Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi kepada wartawan, Jakarta, 19/11/2026.
Siapa pengganti Gibran, menurut pria yang juga menjadi Wakil Menteri Transmigrasi itu sepenuhnya diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Ditegaskan siapa yang nanti akan mendampingi presiden, ia harus memiliki chemistry dan energi yang sama. “Tidak menjadi kompetitor politik Pak Prabowo di Pilpres 2029”, ujarnya.
Ditambahkan, wapres terpilih harus bisa bekerja sama dan membantu seluruh tugas presiden dalam tata kelola pemerintahan dan negara. “Wapres terpilih harus satu visi dan pemikiran dengan Presiden Prabowo”, ujarnya. Hal demikian penting sebab jangan sampai nantinya terjadi dualisme kepemimpinan karena faktor elektoral.
Bukan menjadi kompetitor presiden merupakan hal yang penting sebab masalah ini jangan sampai menjadi pemecah belah energi. “Fokus sekarang hingga 2029 adalah merealisasikan Asta Cita Presiden dalam bentuk program-program pembangunan hingga semuanya bisa berjalan dengan baik”, ujar mantan Presidium MN KAHMI itu.
Viva Yoga mengakui tiga nama yang muncul, baik itu Sugiono, Ahmad Muzani, dan Sufmi Dasco Ahmad sebagai calon wapres semua bagus. Namun PAN merasa senang dan gembira bila yang terplih Dasco. “Mas Dasco orangnya inklusif, mudah berkomunikasi, dan menjadi jembatan dari dinamika ekonomi dan politik”, ungkap pria asal Lamongan, Jawa Timur, itu.
Selama ini Dasco disebut mampu menjalankan tugas dan menuntaskan berbagai persoalan yang ada sehingga menciptakan stabilitas ekonomi dan politik. Lebih lanjut dikatakan, Dasco bukan kompetitor politik Presiden Prabowo. Ia akan fokus bekerja untuk menjalankan tata kelola pemerintahan dan membantu kerja presiden. “Tidak ada persaingan elektoral dengan presiden”, tuturnya.
Viva Yoga mengingatkan meski siapa wapres terpilih sudah ada di kantong Prabowo, namun ditegaskan masih pentingnya verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Hal ini perlu dijaga agar tidak menimbulkan sengketa hukum di kemudian hari. “Ini penting agar menjadi legitimasi politik kandidat”, tegasnya. Dirinya menganggap berdasarkan pengalaman kemarin ternyata ada ketelendoran dari berbagai pihak sehingga persoalan persyaratan administrasi itu menjadi masalah besar.
2 views













