Terungkap! Pasutri di Blitar Diduga Jadikan Konten Eksklusif Ladang Penghasilan

banner 468x60

BLITAR, PATROLIHUKUM.NET – Sepasang suami istri (pasutri) asal Kabupaten Blitar, Jawa Timur, diamankan aparat kepolisian setelah diduga terlibat dalam produksi dan distribusi konten bermuatan pornografi melalui platform media sosial berbayar.

Kedua terduga pelaku masing-masing berinisial PEK (40) dan K (38), warga Desa Kalitengah, Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar. Kasus tersebut terungkap setelah jajaran Satreskrim Polres Blitar Kota melakukan patroli siber dan menemukan akun media sosial yang diduga menawarkan konten bermuatan pornografi kepada pelanggan dengan sistem berlangganan.

Kasat Reskrim Polres Blitar Kota, AKP Rudi Kuswoyo, menjelaskan bahwa kedua terduga pelaku memiliki pembagian tugas dalam menjalankan aktivitas tersebut.

PEK diduga berperan sebagai pengelola sekaligus penggagas kegiatan. Ia disebut bertugas mencari platform digital, membuat akun menggunakan identitas istrinya, serta mengatur mekanisme pembayaran untuk mengakses konten eksklusif.

Sementara itu, K diduga berperan sebagai pemeran dalam materi yang diproduksi. Selain itu, ia juga bertugas mengunggah konten dan menjalin komunikasi dengan pelanggan yang telah berlangganan.

Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, aktivitas tersebut diduga telah berlangsung sejak Maret 2025 hingga November 2026. Dalam menjalankan kegiatannya, pasangan tersebut disebut rutin mengunggah materi sebanyak dua kali dalam sepekan.

Untuk memperoleh akses terhadap konten eksklusif tersebut, pelanggan dikenakan biaya berlangganan sebesar 10 dolar Amerika Serikat per bulan atau setara kurang lebih Rp181 ribu.

Di balik aktivitas yang kini menjadi perkara hukum tersebut, muncul dugaan bahwa faktor ekonomi menjadi salah satu latar belakang pasangan ini menjalankan bisnis konten berbayar.

Usaha yang sebelumnya dikelola PEK dikabarkan mengalami kebangkrutan. Kondisi tersebut diduga mendorong keduanya mencari sumber penghasilan alternatif melalui platform digital.

Meski demikian, alasan ekonomi tidak serta-merta menghapus konsekuensi hukum apabila unsur tindak pidana dalam perkara tersebut terbukti melalui proses peradilan.

Saat ini, kasus tersebut menjadi perhatian aparat penegak hukum. Penanganannya dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan kepolisian.

Perkara ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pemanfaatan platform digital untuk memperoleh keuntungan tetap harus memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.

Kepolisian diharapkan dapat mengusut perkara tersebut secara menyeluruh, termasuk menelusuri aktivitas akun, mekanisme transaksi, serta pihak-pihak yang terlibat.

PATROLIHUKUM.NET – Mengedepankan informasi yang berimbang, akurat, dan berpedoman pada kode etik jurnalistik.

19 kunjungan
banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60