Kota Peruri | Menteri Keuangan Suahasil Nazara dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menyatakan pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN), termasuk pegawai negeri sipil (PNS), tetap berjalan dengan mekanisme yang berlaku. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa skema penggajian pegawai pemerintah tidak berubah berdasarkan informasi yang disampaikan kedua pejabat. Mereka juga tidak menyampaikan adanya rencana untuk mengalihkan pembayaran gaji ASN melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Penegasan ini penting di tengah pembahasan mengenai peran koperasi dalam berbagai kegiatan di tingkat desa dan kelurahan. Wacana atau usulan yang berkaitan dengan koperasi tidak dengan sendirinya mengubah tata cara pembayaran gaji pegawai negeri. Untuk menyatakan adanya perubahan skema, diperlukan keputusan resmi dan keterangan yang jelas dari pihak berwenang. Hingga pernyataan kedua menteri tersebut, mekanisme pembayaran gaji ASN dinyatakan tetap menggunakan ketentuan yang berjalan.
Dengan demikian, kabar mengenai kemungkinan keterlibatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dalam penyaluran gaji perlu dibedakan dari kebijakan yang telah ditetapkan. Suahasil dan Rini tidak mengumumkan kebijakan untuk memindahkan pembayaran gaji ke koperasi, sehingga usulan tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai keputusan pemerintah. Pembahasan mengenai koperasi dapat terus berlangsung, tetapi statusnya berbeda dari aturan penggajian yang berlaku bagi ASN.
Bagi pegawai, informasi yang tersedia saat ini menunjukkan bahwa pembayaran gaji tetap mengikuti mekanisme yang selama ini digunakan. Perubahan baru hanya dapat dipastikan apabila pemerintah mengeluarkan keputusan atau pengumuman resmi yang menjelaskan aturan, pelaksanaan, serta pihak-pihak yang terlibat. Sampai ada keterangan semacam itu, tidak ada dasar dari pernyataan kedua menteri untuk menyimpulkan bahwa gaji PNS akan dibayarkan melalui koperasi. Karena itu, pemberitaan mengenai usulan tersebut sebaiknya tetap menggunakan istilah pembahasan atau wacana, bukan kebijakan yang sudah berlaku.
Rini menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ada rencana untuk mengalihkan skema penggajian aparatur sipil negara (ASN). Pernyataan itu disampaikan saat ia ditemui di Taman Kota Peruri, Jakarta, pada Rabu (21/10/2026). Dengan demikian, mekanisme yang selama ini berjalan tetap menjadi acuan, sementara gagasan mengenai pembayaran melalui koperasi belum menjadi keputusan. Ia menekankan bahwa hal utama ialah memastikan pegawai menerima haknya dengan lancar dan tanpa hambatan. Bagi ASN, kepastian mengenai proses pembayaran gaji merupakan bagian penting dari layanan yang perlu dijaga, terlepas dari pembahasan tentang kemungkinan mekanisme lain.
Menurut Rini, layanan penggajian harus terasa nyaman bagi para pegawai, berlangsung secara transparan, dan mudah diakses. Prinsip-prinsip tersebut perlu menjadi perhatian ketika pemerintah menilai atau membahas usulan apa pun terkait cara pembayaran. Kemudahan akses membantu ASN memahami proses penerimaan gaji, sedangkan keterbukaan memberi kejelasan mengenai mekanisme yang berlaku. Karena itu, perubahan tidak semestinya dilakukan tanpa mempertimbangkan kebutuhan penerima layanan dan kepastian atas hak mereka. Pernyataan tersebut menempatkan kenyamanan pegawai sebagai pertimbangan praktis, sekaligus menegaskan bahwa sistem pembayaran perlu dapat dipahami dan dijangkau oleh ASN.
Terkait usulan pembayaran gaji melalui koperasi, Rini mengatakan masih perlu meminta informasi lebih lanjut kepada Menteri Keuangan. Keterangan tersebut menunjukkan bahwa pembahasan mengenai mekanisme koperasi masih memerlukan penjelasan, dan belum dapat dipandang sebagai kebijakan yang sudah ditetapkan. Ia belum menyampaikan adanya keputusan untuk mengganti skema yang berjalan. Fokus yang disampaikannya tetap pada kemudahan ASN dalam menerima hak secara tertib, jelas, dan tepat melalui layanan yang dapat diakses. Dengan begitu, pembicaraan mengenai usulan tersebut masih berada pada tahap mencari informasi, sementara kebutuhan pegawai atas kepastian pembayaran tetap menjadi perhatian utama dalam penyelenggaraan penggajian.
Mekanisme pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN) tetap berjalan seperti biasa dan tidak mengalami perubahan. Gaji pegawai tetap ditransfer langsung ke rekening masing-masing, bukan disalurkan melalui koperasi. Penegasan ini disampaikan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara ketika menanggapi pertanyaan tentang wacana pembayaran gaji ASN melalui koperasi.
Suahasil memberikan keterangan tersebut di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2026). Dengan demikian, usulan yang beredar mengenai penggunaan koperasi sebagai perantara pembayaran belum mengubah skema yang berlaku. Hak pegawai tetap dibayarkan melalui mekanisme transfer ke rekening pribadi mereka.
Perbedaan mekanisme yang berjalan dan wacana yang masih dibicarakan penting untuk diperhatikan. Pembahasan mengenai koperasi tidak serta-merta berarti keputusan telah dibuat atau pelaksanaannya dimulai. Untuk saat ini, keterangan Suahasil menegaskan bahwa pembayaran gaji ASN tetap mengikuti cara yang selama ini digunakan, yakni langsung kepada pegawai melalui rekening masing-masing.
Skema transfer langsung juga menjelaskan bahwa koperasi bukan saluran pembayaran gaji dalam mekanisme yang berlaku saat ini. Informasi mengenai wacana tersebut perlu dipahami sesuai statusnya sebagai hal yang masih dibahas, bukan sebagai perubahan kebijakan. Pegawai tidak perlu menyamakan usulan itu dengan instruksi baru terkait penerimaan gaji.
Penjelasan tersebut memberi kejelasan di tengah pertanyaan publik tentang kemungkinan keterlibatan koperasi dalam penyaluran gaji. Sampai ada keterangan atau keputusan resmi yang mengubah ketentuan, mekanisme pembayaran tetap berlangsung melalui transfer langsung ke rekening pegawai. Karena itu, ASN dapat merujuk pada penegasan yang disampaikan Suahasil, sementara perkembangan pembahasan mengenai usulan koperasi tetap menunggu informasi lebih lanjut dari pihak berwenang. Pernyataan itu tidak menguraikan rincian lain mengenai usulan tersebut, sehingga tidak tepat menarik kesimpulan lebih jauh tentang bentuk maupun waktu penerapannya. Pokok yang disampaikan terbatas pada kepastian bahwa cara pembayaran gaji sekarang tidak berubah dan dana tetap masuk ke rekening pribadi setiap ASN.
Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyatakan gagasan agar koperasi ikut menyalurkan pembayaran gaji pegawai negeri sipil (PNS) dan pensiunan akan dibicarakan bersama Menteri Keuangan. Usulan tersebut belum menjadi keputusan pemerintah dan masih berada pada tahap wacana. Karena itu, skema pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN) yang berlaku saat ini tetap berjalan.
Ferry mengatakan dirinya telah berbicara dengan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara setelah menghadiri rapat kabinet paripurna pada Rabu (21/10/2026). Dalam komunikasi itu, keduanya membahas rencana untuk mengadakan pertemuan bersama. Pembahasan lanjutan diperlukan agar gagasan koperasi dapat ditelaah oleh kementerian yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara dan pembayaran gaji.
Menurut Ferry, pertemuan tersebut belum berlangsung. Ia juga belum memaparkan rincian mengenai bagaimana koperasi dapat terlibat, termasuk bentuk kerja sama, pihak yang akan menjalankan layanan, ataupun mekanisme penyaluran dana kepada penerima. Detail seperti itu, kata dia, belum dapat dijelaskan sebelum pembahasan bersama dilakukan. Dengan demikian, belum ada kepastian mengenai perubahan proses pembayaran yang diterima PNS maupun pensiunan.
Ferry turut menegaskan bahwa koperasi bukan satu-satunya instrumen yang ditawarkan dalam gagasan tersebut. Artinya, pemerintah masih dapat mempertimbangkan berbagai pilihan ketika membahas cara penyaluran pembayaran. Pernyataan itu belum menjelaskan lembaga atau model lain yang mungkin dipertimbangkan, sehingga ruang pembahasannya masih terbuka.
Rencana membawa usulan ini ke meja pembicaraan bersama Menteri Keuangan menunjukkan bahwa gagasan tersebut masih perlu dikaji sebelum dapat dinilai lebih jauh. Pembahasan dapat menjadi kesempatan untuk menimbang kelayakan, tata kelola, serta kesesuaiannya dengan sistem yang sudah berjalan, tetapi belum ada hasil atau keputusan yang diumumkan. Sampai pertemuan terlaksana dan pemerintah menyampaikan hasilnya, keterlibatan koperasi dalam pembayaran gaji PNS dan pensiunan sebaiknya dipahami sebagai usulan, bukan kebijakan yang telah diterapkan.
