Palu, Sulawesi Tengah – Praktik mafia bahan bakar minyak (BBM) subsidi kembali mencuat di wilayah Sulawesi Tengah. Kali ini, dugaan keterlibatan sebuah perusahaan ternama, PT Sri Globall Mandiri (SGM), menjadi sorotan setelah tiga unit mobil tangki dengan nomor polisi DN 8901 NF tertangkap tangan tengah mengangkut BBM subsidi secara ilegal di Kabupaten Poso.
Penangkapan ini menjadi perhatian serius publik setelah informasi awal menyebutkan bahwa BBM yang diangkut tidak berasal dari depot resmi Pertamina, melainkan dari pengepul minyak ilegal di wilayah Palopo, Sulawesi Selatan. Temuan ini pertama kali diungkap oleh pimpinan redaksi media online Berantastipikornews.co.id saat melakukan investigasi lapangan di wilayah Kota Tentena, Kabupaten Poso, pada Jumat (9/5/2025).
Salah satu sopir mobil tangki, berinisial R, secara terbuka mengakui bahwa BBM yang mereka angkut berasal dari pengepul di Palopo. Keterangan ini diperkuat oleh pengakuan seorang mantan sopir PT SGM, inisial Y, yang menyatakan bahwa pengambilan BBM dari luar depot resmi sudah menjadi praktik umum yang dilakukan perusahaan.
Yang mengejutkan, seorang oknum yang disebut-sebut sebagai penanggung jawab operasional pengangkutan, bernama Kafi, mengklaim bahwa aktivitas ilegal tersebut telah “aman” dan telah dikoordinasikan dengan pihak Polda Sulawesi Selatan dan Polda Sulawesi Tengah. Bahkan, ia menyebut nama pemilik PT SGM, yaitu Pak Wisnu, sebagai pihak yang mengetahui dan menyetujui kegiatan tersebut.
Namun, klaim ini segera dibantah secara tegas oleh AKBP Sugeng Lestari, Kasubdit Penmas Bidang Humas Polda Sulteng. Melalui pesan WhatsApp, AKBP Sugeng menyatakan bahwa pernyataan Kafi tersebut tidak benar dan tidak pernah ada koordinasi resmi dengan Polda Sulteng terkait aktivitas pengangkutan BBM ilegal itu.
“Tidak benar ada koordinasi dengan kami. Kami tegaskan bahwa tindakan ilegal seperti ini akan kami tindak sesuai hukum yang berlaku,” ujar AKBP Sugeng.
Kasus ini memunculkan tanda tanya besar mengenai peran dan tanggung jawab PT Sri Globall Mandiri dalam aktivitas ilegal ini. Apakah perusahaan tersebut secara aktif terlibat dalam praktik mafia BBM subsidi, ataukah hanya menjadi alat dari aktor-aktor tertentu di balik layar?
Publik pun mendesak agar Kapolri dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) segera turun tangan. Penindakan tegas terhadap praktik mafia BBM dinilai sangat penting demi mencegah kerugian negara yang besar serta demi menjaga keadilan bagi masyarakat yang berhak atas subsidi energi dari pemerintah.
Selain itu, tekanan juga mengarah pada pentingnya penegakan supremasi hukum tanpa pandang bulu. Aparat penegak hukum diharapkan mampu mengusut tuntas siapa saja pihak-pihak yang terlibat, baik di tingkat operasional maupun di level manajemen dan pemilik perusahaan.
Jika praktik ini dibiarkan berlarut-larut, maka dikhawatirkan akan terus menguntungkan segelintir oknum saja, sementara masyarakat kecil tetap menderita akibat kelangkaan dan harga BBM yang melonjak. Pemerintah dan aparat penegak hukum harus menunjukkan keberpihakan kepada rakyat dengan bertindak tegas terhadap para pelaku penyalahgunaan BBM subsidi.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak PT Sri Globall Mandiri terkait keterlibatan mereka dalam kasus pengangkutan BBM ilegal tersebut. Publik kini menanti transparansi dan langkah nyata dari aparat dalam memberantas mafia BBM yang telah lama menghantui distribusi energi bersubsidi di Indonesia. (Tim/Red/**)
Sumber: Herman
