Menu

Mode Gelap
TNI AD Berjuang Bersama Rakyat, Kodim 0820 Peringati Hari Juang Ke-79 Polsek Widang Tingkatkan Patroli di Perbatasan Jelang Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 Advokat Muda Salamul Huda Nahkodai GP Ansor Kota Probolinggo Masa Khidmat 2024-2029 88 Karateka Ikuti Ujian Kenaikan Tingkat Kodim 1009/Tanah Laut Peringatan Hari Juang Kartika TNI AD Ke-79, Dandim Tanah Laut Ajak Rakyat Bersama TNI Jaga NKRI HUT Ke-10 Sanggar Seni Reog Singo Lawu: Dukungan PKB Marelan

Polri

Siekum Polres Tuban Sosialisasi Hukum Tentang Perpol Nomor 10 Tahun 2017

badge-check

Siekum Polres Tuban Sosialisasi Hukum Tentang Perpol Nomor 10 Tahun 2017Widang – Sosialisasi Bidang Hukum tentang Perpol Nomor 10 Tahun 2017 guna mencegah pelanggaran bagi anggota Polri berlangsung di Aula Mako Polsek Widang pada Rabu (24/1/24) pagi. Kegiatan ini menjadi pedoman, bermanfaat baik dalam dinas maupun dilingkungan guna mengantisipasi adanya pelanggaran yang berujung merugikan institusi.

” Usai di buka oleh Kapolsek Widang IPTU Narko, S.H., Kasikum Polres Tuban AKP Haryono langsung menyampaikan materi penyuluhan dalam rangka memberikan pemahaman mengenai peraturan Kapolri, baik mengenai Kode Etik Profesi maupun pelanggaran Disiplin Anggota Polri dan ASN Polri.

Siekum Polres Tuban Sosialisasi Hukum Tentang Perpol Nomor 10 Tahun 2017

Diterangkan, Perpol 10 tahun 2017 tentang barang mewah menegaskan bahwa alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, Kepolisian Negara Republik Indonesia harus mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih melalui penerapan pola hidup sederhana dengan tidak bergaya hidup mewah dalam kehidupan sehari-hari, ” ujarnya.

Rekan Rekan berkaitan Hidup Mewah ini, Pegawai Negeri pada Polri harus menyesuaikan kemampuan ekonomi sebagai cerminan sifat prihatin untuk mencegah terjadinya kesenjangan sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

” Hal ini guna mewujudkan aparatur negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotime. Karena itu seluruh anggota Polri diharapkan agar mempedomani pola hidup sederhana.,” imbuhnya.

Atensi langsung dari Pimpinan bahwa larangan pamer kemewahan dan tidak mengunggah foto atau video bagi anggota Polri dan keluarga agar anggota Polri tidak bersikap hedonis dan dihimbau menampilkan kesederhanaan sesuai dengan Isi Surat Telegram Kapolri, ” tegasnya.

Sebagaimana isi Surat Telegram Kapolri Nomor ST/30/XI/HUM.4.3/2019 bertanggal 15 November 2019 tentang penerapan pola hidup sederhana dengan tidak bergaya hidup mewah, sebagai berikut :

1. Tidak menunjukkan, memakai, memamerkan barang-barang mewah dalam kehidupan sehari-hari baik dalam interaksi sosial di kedinasan maupun di area publik.

2. Senantiasa menjaga diri, menempatkan diri pola hidup sederhana di lingkungan institusi Polri maupun kehidupan bermasyarakat.

3. Tidak mengunggah foto atau video pada medsos yang menunjukkan gaya hidup yang hedonis karena dapat menimbulkan kecemburuan sosial.

4. Menyesuaikan norma hukum, kepatutan, kepantasan, dengan kondisi lingkungan tempat tinggal.

5. Menggunakan atribut Polri yang sesuai dengan pembagian untuk penyamarataan.

6. Pimpinan kasatwil, perwira dapat memberikan contoh perilaku dan sikap yang baik, tidak memperlihatkan gaya hidup yang hedonis terutama Bhayangkari dan keluarga besar Polri.

7. Dikenakan sanksi yang tegas bagi anggota Polri yang melanggar.

Kemudian disampaikan mengenai barang yang tergolong mewah. Barang yang tergolong mewah dalam Perpol 10 tahun 2017 tentang Barang Mewah ini berupa alat transportasi pribadi melebihi harga Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), dan/atau tanah dan bangunan pribadi melebihi harga Rp1.000. 000.000,00 (satu miliar rupiah).

Batasan harga dapat diubah berdasarkan Keputusan Kapolri. Pegawai Negeri pada Polri tidak boleh menggunakan alat transportasi yang tergolong mewah pada saat, ” jelasnya.

Perlu diketahui bersama bahwa Hedonisme dapat dituntut / hukum dengan kode etik profesi karena dapat menimbulkan keresahan dan kecemburuan ditengah masyarakat sehingga berpengaruh dengan penurunan Citra Polri sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Perpol Nomor 7 Tahun 2022, ” pungkasnya.

 

Kontributor : B2
Published : Humas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Polresta Banyumas Bongkar Dugaan Prostitusi Libatkan Anak di Hotel Purwokerto, Tiga Mucikari Jadi Tersangka

22 Februari 2026 - 14:06 WIB

Polresta Banyumas Bongkar Dugaan Prostitusi Libatkan Anak di Hotel Purwokerto, Tiga Mucikari Jadi Tersangka

Tanggap dan Humanis, Polres Probolinggo Hadir di Tengah Bencana Banjir

22 Februari 2026 - 10:20 WIB

Tanggap dan Humanis, Polres Probolinggo Hadir di Tengah Bencana Banjir

Akses Sempat Tersendat, Polres Probolinggo Gerak Cepat Tangani Pohon Tumbang di Desa Sukodadi

22 Februari 2026 - 09:51 WIB

Akses Sempat Tersendat, Polres Probolinggo Gerak Cepat Tangani Pohon Tumbang di Desa Sukodadi

Brebes Terjebos Surga Obat ilegal Tramadol, Apakah APH Bernyali atau tidak Berdaya kah??

22 Februari 2026 - 08:22 WIB

Brebes Terjebos Surga Obat ilegal Tramadol, Apakah APH Bernyali atau tidak Berdaya kah??

Diduga Ada Oknum APH Terlibat Judi Sabung Ayam di Morowali?

21 Februari 2026 - 19:38 WIB

Diduga Ada Oknum APH Terlibat Judi Sabung Ayam di Morowali?
Trending di Hukum dan Kriminal