Sekda Ugas Ungkap 5 Alasan Pelantikan di Ranu Segaran, Libas88 Tetap Soroti Efisiensi dan Pelayanan Publik

banner 468x60

PROBOLINGGO – PATROLIHUKUM.NET – Polemik rencana pelantikan, pengukuhan, dan pengambilan sumpah/janji jabatan sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo di kawasan wisata Ranu Segaran, Kecamatan Tiris, mulai mendapat penjelasan dari Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo, Ugas Irwanto.

Ugas mengungkapkan bahwa pemilihan lokasi pelantikan yang dijadwalkan pada Jumat (20/11/2026) pukul 13.00 WIB tersebut bukan sekadar untuk kepentingan seremonial. Menurutnya, terdapat lima pertimbangan yang mendasari keputusan Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo dalam menentukan lokasi kegiatan tersebut.

Penjelasan itu disampaikan menyusul sorotan Ketua Libas88 Nusantara, Muhyiddin, yang sebelumnya mempertanyakan urgensi pelaksanaan kegiatan, efisiensi waktu, serta potensi terganggunya pelayanan publik akibat pelantikan yang melibatkan sejumlah pejabat pada hari kerja.

Dalam keterangannya, Ugas menjelaskan bahwa alasan pertama adalah menjadikan kegiatan pemerintahan sebagai sarana promosi wisata daerah.

Menurutnya, Bupati Probolinggo selama ini berupaya menggabungkan agenda pemerintahan dengan promosi destinasi wisata. Hal tersebut, kata dia, telah dilakukan melalui kegiatan Seven Lakes Festival di kawasan Ranu Segaran dan Seven Beaches Festival.

Dengan menggelar pelantikan di lokasi wisata, pemerintah daerah berharap kegiatan tersebut turut memperkenalkan potensi Ranu Segaran kepada masyarakat luas tanpa harus mengeluarkan biaya promosi tambahan.

Alasan kedua berkaitan dengan konsep pemerintahan yang harus lebih dekat dengan masyarakat hingga ke wilayah pedesaan.

Ugas menyampaikan bahwa Bupati menginginkan para pejabat tidak hanya bekerja dan merasa nyaman di lingkungan perkantoran, tetapi juga memiliki kemauan untuk turun langsung ke lapangan, mengunjungi desa, serta melihat kondisi masyarakat di wilayah paling ujung.

“Pesan yang ingin disampaikan, pejabat jangan hanya nyaman di kantor saja, tetapi harus mau turun ke lapangan, ke desa, ke masyarakat paling ujung. Maka dilantiklah di tengah alam, di tengah rakyat,” demikian penjelasan Ugas.

Pertimbangan ketiga adalah filosofi air danau sebagai simbol persatuan dan kehidupan.

Ugas mengaitkan pelaksanaan pelantikan tersebut dengan prosesi penuangan air dari tujuh ranu dalam kegiatan Seven Lakes Festival. Menurutnya, simbol tersebut menggambarkan penyatuan potensi dan harapan masyarakat.

Filosofi itu diharapkan menjadi pengingat bagi pejabat yang dilantik agar mampu menjadi pemersatu, memberikan manfaat bagi masyarakat, serta menghadirkan kesejukan dalam menjalankan tugas pemerintahan.

Selanjutnya, alasan keempat adalah mendorong perputaran ekonomi masyarakat setempat.

Menurut Ugas, pelaksanaan kegiatan di kawasan Ranu Segaran diharapkan memberikan dampak langsung kepada pelaku usaha lokal, mulai dari UMKM, BUMDes, juru parkir, pemilik warung, hingga pengemudi ojek.

Ia menilai kegiatan pemerintahan di kawasan wisata dapat menjadi kesempatan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar, bukan hanya memusatkan aktivitas di lingkungan Pendopo Kabupaten Probolinggo.

Sementara alasan kelima berkaitan dengan pesan moral kepada para pejabat yang akan mengemban amanah jabatan.

Ugas menjelaskan bahwa pemilihan lokasi yang memiliki panorama alam indah, tetapi masih menghadapi tantangan akses jalan dan potensi longsor, dimaksudkan untuk membangun pola pikir baru bagi para pejabat.

Pesan yang ingin ditanamkan adalah jabatan bukan untuk dinikmati, melainkan sebagai amanah untuk membangun daerah, termasuk wilayah yang memiliki tantangan infrastruktur dan aksesibilitas.

Meski telah mendapatkan penjelasan mengenai lima alasan pemilihan lokasi, Ketua Libas88 Nusantara, Muhyiddin, menegaskan bahwa aspek teknis pelaksanaan tetap harus menjadi perhatian pemerintah daerah.

Menurutnya, alasan promosi wisata, pemerataan pembangunan, filosofi kepemimpinan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan tujuan yang dapat dipahami. Namun, seluruh konsep tersebut harus tetap diimbangi dengan pengaturan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik.

“Kalau pelantikan melibatkan kepala puskesmas, kepala sekolah, sampai pejabat struktural dilakukan pada jam kerja hari Jumat di lokasi yang cukup jauh, tentu harus dipastikan dulu bagaimana pengaturan pelayanannya di bawah,” ujar Muhyiddin saat dimintai tanggapan, Kamis (19/11/2026).

Ia mengingatkan agar semangat membawa pemerintahan lebih dekat kepada masyarakat tidak justru menimbulkan persoalan baru dalam pelaksanaan tugas aparatur.

“Jangan sampai semangat turun ke desa justru membuat unit layanan di tempat asal kekurangan kendali pada hari yang sama,” tegasnya.

Muhyiddin juga menyoroti persoalan akses menuju lokasi kegiatan. Menurutnya, pesan moral untuk membangun wilayah yang memiliki tantangan infrastruktur memang positif, tetapi kondisi perjalanan menuju kawasan tersebut juga harus diperhitungkan.

“Pesan membangun daerah yang jalannya rawan longsor itu bagus secara moral, tetapi faktanya akses yang sulit juga membawa risiko perjalanan bagi peserta dan tamu,” katanya.

Lebih lanjut, ia meminta pemerintah daerah tidak hanya melihat kegiatan tersebut dari sisi simbolis dan promosi wisata, tetapi juga melakukan pengukuran secara objektif terhadap efektivitas penggunaan anggaran serta waktu kerja aparatur.

“Yang paling penting, pemerintah daerah perlu mengukur secara terbuka apakah pola ini benar-benar efisien bagi anggaran dan waktu kerja pegawai, atau sekadar menjadi panggung simbolik,” tambahnya.

Rencana pelantikan tersebut tertuang dalam surat undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo bernomor 400.14.1.1/410/426.51/2026 tertanggal 19 November 2026 dengan klasifikasi “Sangat Segera”.

Undangan ditujukan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Pejabat Administrator (Eselon III), Pejabat Pengawas (Eselon IV), kepala puskesmas, serta kepala sekolah di lingkungan Pemkab Probolinggo.

Terlepas dari berbagai pertimbangan yang disampaikan Sekda, sejumlah aspek teknis masih menjadi perhatian, terutama pengaturan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan aktivitas organisasi perangkat daerah selama kegiatan berlangsung.

Selain itu, keterbukaan mengenai penggunaan anggaran, fasilitas kegiatan, serta langkah antisipasi keselamatan perjalanan juga penting untuk memberikan gambaran utuh kepada masyarakat.

Publik berharap pelantikan pejabat tidak hanya menjadi momentum penyegaran birokrasi dan promosi wisata, tetapi juga benar-benar menghasilkan aparatur yang profesional, responsif, serta mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Kini, perhatian masyarakat tertuju pada pelaksanaan kegiatan tersebut dan bagaimana pemerintah daerah memastikan seluruh tujuan yang disampaikan dapat berjalan seiring dengan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan kepentingan publik.

(TIM REDAKSI)

407 views
banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60