Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan Dokumen SKMHT, Proses Penyidikan Polda Aceh Jadi Sorotan

banner 468x60

KOTA LANGSA – Penanganan laporan dugaan tindak pidana pemalsuan tanda tangan dalam sejumlah dokumen Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) di Kota Langsa, Aceh, mulai menjadi perhatian publik. Pasalnya, perkembangan proses penyidikan yang ditangani Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Aceh masih dipertanyakan oleh pihak pelapor maupun pemerhati sosial masyarakat.

Perkara tersebut bermula dari laporan Cut Nona Sari, warga Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, yang secara resmi melaporkan dugaan pemalsuan dokumen ke Polda Aceh pada 2 Oktober 2026.

Bacaan Lainnya
banner 300x250

Berdasarkan dokumen Surat Tanda Terima Laporan Polisi (STTLP) Nomor STTLP/B/296/X/2026/SPKT/POLDA ACEH, laporan tersebut diterima pada pukul 18.47 WIB.

Dalam laporan itu, peristiwa yang dipersoalkan disebut terjadi pada 4 Februari 2022 di kantor Notaris/PPAT Rikha Anggraini Dewi, S.H., M.Kn., di Kota Langsa.

Pelapor mempersoalkan empat dokumen SKMHT dengan nomor 133/2022, 134/2022, 135/2022, dan 184/2022. Dokumen-dokumen tersebut diduga memuat tanda tangan serta sidik jari yang menurut pelapor bukan miliknya.

Dalam laporan kepolisian tersebut, nama Mailinda dicantumkan sebagai pihak terlapor. Namun, dugaan keterlibatan maupun tanggung jawab pihak-pihak yang disebutkan masih harus dibuktikan melalui proses penyelidikan dan penyidikan oleh aparat penegak hukum.

Persoalan ini disebut berdampak serius terhadap pelapor. Pasalnya, aset yang sebelumnya diagunkan kepada Bank Syariah Indonesia (BSI) dikabarkan telah dilelang. Cut Nona Sari mengaku mengalami kerugian yang ditaksir mencapai Rp4 miliar.

Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana pemalsuan sebagaimana diatur dalam Pasal 391 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Meski demikian, penentuan terpenuhi atau tidaknya unsur pidana sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik dan lembaga peradilan.

Pemerhati Sosial Pertanyakan Perkembangan Penyidikan

Menanggapi persoalan tersebut, seorang pemerhati sosial masyarakat Aceh di Kota Langsa, yang dikenal dengan sapaan Bung Karo-Karo, turut menyampaikan perhatian terhadap perkembangan penanganan laporan tersebut.

Dalam keterangannya kepada sejumlah wartawan pada Rabu (19/11/2026), ia mempertanyakan sejauh mana perkembangan penyidikan yang dilakukan Ditreskrimum Polda Aceh, khususnya terkait pemeriksaan saksi-saksi yang dinilai memiliki keterkaitan dengan dokumen yang dipersoalkan.

Menurutnya, berdasarkan informasi yang diterimanya dari pihak pelapor, pemeriksaan yang telah dilakukan sejauh ini disebut masih terbatas pada permintaan keterangan dari pihak perbankan, yakni BSI.

Ia berharap penyidik tidak hanya berhenti pada pemeriksaan pihak bank, tetapi juga menindaklanjuti keterangan para saksi lain yang berkaitan dengan penerbitan maupun penggunaan dokumen SKMHT tersebut.

“Kalau memang sudah ada laporan resmi sejak 2 Oktober 2026, tentu masyarakat berharap proses penanganannya berjalan secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum. Jangan sampai muncul kesan bahwa perkara ini berjalan lambat tanpa kejelasan perkembangan,” ujarnya.

Bung Karo-Karo juga meminta agar penyidik mendalami seluruh dokumen yang dipersoalkan, termasuk melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang mengetahui proses pembuatan, penandatanganan, serta penggunaan dokumen tersebut.

Menurutnya, pemeriksaan secara menyeluruh penting dilakukan agar persoalan dugaan pemalsuan tanda tangan dan sidik jari dapat memperoleh kejelasan hukum.

“Saya berharap Ditreskrimum Polda Aceh segera menuntaskan proses penyidikan secara objektif. Apabila ditemukan bukti yang cukup, hendaknya diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Hak pelapor untuk mendapatkan kepastian hukum juga harus diperhatikan,” tegasnya.

Menunggu Penjelasan Resmi Polda Aceh

Hingga berita ini disusun, perkembangan lebih lanjut mengenai pemeriksaan saksi-saksi, pendalaman dokumen SKMHT, serta hasil penyidikan Ditreskrimum Polda Aceh masih menjadi perhatian.

Kejelasan mengenai tahapan penanganan perkara sangat diperlukan untuk menghindari munculnya berbagai spekulasi di tengah masyarakat.

Media ini memandang bahwa setiap laporan masyarakat harus ditangani secara profesional, transparan, dan akuntabel tanpa mengesampingkan hak-hak seluruh pihak yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Konfirmasi kepada Ditreskrimum Polda Aceh terkait perkembangan penyidikan, pemeriksaan para saksi, serta langkah hukum selanjutnya perlu dilakukan guna memperoleh informasi yang berimbang.

Apabila terdapat klarifikasi atau penjelasan resmi dari pihak kepolisian maupun pihak-pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini, media akan memberikan ruang sesuai prinsip keberimbangan dan kode etik jurnalistik.

(Jihandak Belang/Sumber: Pemerhati Sosial Publik Aceh) 61 views

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60