Bekasi, Patrolihukum.net – Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Effendi, kembali membuat gaduh publik. Alih-alih menjawab pertanyaan wartawan tentang tunjangan rumah anggota dewan, Sardi justru balik menyerang dengan menyamakan fasilitas mewah yang diterima DPRD dengan “advertorial receh” wartawan.
Pernyataan arogan itu langsung menuai kecaman luas. Publik menilai Sardi gagal menunjukkan sikap kenegarawanan sebagai pejabat publik. Bukannya menjelaskan transparansi penggunaan uang rakyat, ia malah melempar serangan personal yang merendahkan profesi jurnalis.
Ketua Umum Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWO-I), Baba Icang Rahardian, menyebut pernyataan Sardi sebagai bentuk pelecehan.
“Sardi Effendi jelas-jelas melecehkan profesi wartawan. Tidak semua media mendapat advertorial, dan kalaupun ada, jumlahnya tidak sebanding dengan tunjangan rumah atau fasilitas mewah anggota dewan. Apa yang dia katakan itu ngawur dan menyesatkan publik,” tegas Icang, Sabtu (13/9/2025).
Icang menilai ucapan Sardi bukan hanya merendahkan profesi wartawan, tapi juga membuka borok adanya relasi transaksional antara pejabat dan media tertentu.
“Ucapan itu justru menunjukkan bahwa kerja sama media sering diberikan kepada pihak tertentu yang dekat dengan pejabat. Jadi jangan lempar isu untuk menutupi ketidaktransparanan. Wartawan punya fungsi kontrol sosial, bukan ‘alat barter’ untuk membela pejabat,” lanjut Icang.
Kecaman juga datang dari kalangan masyarakat. Banyak yang menilai Sardi tidak pantas memimpin DPRD jika tidak siap dikritik. “Kalau setiap ditanya soal fasilitas langsung menyerang wartawan, berarti Sardi tidak layak duduk di kursi dewan. Wakil rakyat seharusnya terbuka, bukan alergi kritik,” tulis salah satu warganet di media sosial.
Pernyataan Sardi Effendi dianggap sebagai bentuk arogansi pejabat yang merasa tak tersentuh. Transparansi penggunaan anggaran publik seolah dianggap remeh, sementara kritik media dijawab dengan narasi merendahkan.
Kontroversi ini menambah daftar panjang pejabat publik yang gagal menjaga etika komunikasi. Bagi banyak pihak, apa yang dilakukan Sardi tidak bisa dianggap sepele. Ia bukan hanya merendahkan profesi wartawan, tapi juga berpotensi membungkam media kritis yang berperan menjaga demokrasi.
Dengan semakin derasnya kecaman, publik kini menunggu apakah Sardi Effendi berani meminta maaf secara terbuka atau memilih terus bersembunyi di balik pernyataan yang dinilai memalukan itu.
(Edi D/PRIMA)
