Jakarta | Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Rustian telah selesai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta. Ia sebelumnya diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang berkaitan dengan dugaan korupsi dana kebencanaan. Setelah menjalani pemeriksaan secara intensif, Rustian meninggalkan gedung lembaga antirasuah tersebut pada Rabu, 14 November 2026.
Rustian terlihat keluar dari Gedung Merah Putih KPK di kawasan Kuningan sekitar pukul 14.50 WIB. Saat meninggalkan lokasi, ia tampak mengenakan masker dan kemeja putih. Penampilannya menjadi perhatian wartawan yang telah menunggu di sekitar gedung untuk memperoleh keterangan mengenai pemeriksaan yang baru saja dijalaninya.
Namun, Rustian tidak memberikan komentar ketika berjalan menuju kendaraan. Ia juga tidak menyampaikan penjelasan terkait proses pemeriksaan maupun perkara dugaan korupsi dana kebencanaan yang menjadi latar belakang OTT tersebut. Setelah keluar dari area gedung, Rustian kemudian pergi menggunakan taksi.
Kepulangan Rustian berlangsung setelah KPK melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak yang diamankan dalam operasi tersebut. Informasi mengenai kegiatan itu sebelumnya menyebutkan bahwa Rustian termasuk pihak yang diamankan dan menjalani pemeriksaan secara intensif oleh penyidik. Hingga ia meninggalkan Gedung Merah Putih, belum ada keterangan tambahan yang disampaikan kepada wartawan mengenai hasil pemeriksaan tersebut.
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Prasetyo menyampaikan bahwa Rustian telah selesai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK. Setelah memberikan keterangan kepada penyidik, Rustian terlihat meninggalkan lokasi pemeriksaan. Keterangan tersebut menempatkan kehadiran Rustian dalam konteks proses penyelidikan dan pemeriksaan yang dilakukan KPK setelah operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan korupsi dana kebencanaan.
Budi juga menjelaskan bahwa dalam perkara yang sedang ditangani, KPK telah menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka. Para tersangka tersebut selanjutnya akan menjalani penahanan sesuai dengan ketentuan hukum dan kebutuhan proses penyidikan. Penahanan merupakan bagian dari tahapan penanganan perkara setelah penyidik memperoleh dasar yang cukup untuk menetapkan status hukum seseorang.
Di sisi lain, pihak-pihak yang status hukumnya masih sebagai saksi dapat kembali setelah pemeriksaan selesai. Status sebagai saksi menunjukkan bahwa seseorang dimintai keterangan untuk membantu mengungkap perkara, tetapi belum dapat dimaknai sebagai penetapan tersangka. Karena itu, kepulangan Rustian dari Gedung Merah Putih tidak dengan sendirinya menunjukkan keterlibatan pidana atau peran tertentu dalam perkara tersebut.
Hingga keterangan itu disampaikan, KPK belum memaparkan secara terperinci konstruksi perkara, termasuk rangkaian peristiwa, dugaan aliran dana, maupun pembagian peran setiap pihak. Informasi yang tersedia baru menjelaskan adanya OTT, pemeriksaan terhadap sejumlah orang, serta penetapan beberapa tersangka. Dengan demikian, peran Rustian dan pihak lain masih perlu menunggu penjelasan resmi KPK dan perkembangan penyidikan. Pemberitaan mengenai perkara ini perlu berpegang pada informasi yang telah dikonfirmasi, tanpa menarik kesimpulan di luar keterangan penyidik.
Keterangan yang disampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan bahwa operasi tangkap tangan tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi dana siap pakai untuk kebencanaan. Informasi ini menempatkan penggunaan atau pengelolaan dana kebencanaan sebagai pokok perkara yang sedang ditangani. Namun, KPK belum memaparkan secara terperinci bagaimana dugaan korupsi itu berlangsung, termasuk rangkaian peristiwa yang mendasarinya.
Dalam penanganan perkara tersebut, KPK mengamankan sejumlah barang bukti. Barang bukti itu berupa uang tunai dan logam mulia emas. Nilai uang tunai yang diamankan disebut mencapai Rp1,4 miliar. Adapun rincian mengenai bentuk, jumlah, atau nilai logam mulia yang turut diamankan belum disampaikan secara lengkap kepada publik.
Informasi mengenai barang bukti tersebut masih perlu dipahami secara terbatas pada keterangan resmi yang telah diberikan KPK. Lembaga antirasuah itu belum menjelaskan hubungan setiap barang bukti dengan dugaan korupsi dana siap pakai untuk kebencanaan. Karena itu, belum dapat disimpulkan apakah seluruh barang tersebut memiliki peran yang sama dalam perkara atau berkaitan dengan bagian tertentu dari penyidikan.
KPK juga belum merinci pihak-pihak yang diduga terlibat dalam perkara ini. Identitas, peran, serta hubungan para pihak dan barang bukti masih menunggu penjelasan lebih lanjut dari proses penyidikan. Demikian pula, belum ada uraian mengenai modus, waktu, lokasi, atau peruntukan dana yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Perkembangan berikutnya diharapkan memberikan gambaran yang lebih lengkap berdasarkan bukti dan keterangan yang diperoleh penyidik.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan menghormati proses hukum yang dijalankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait operasi tangkap tangan yang menyeret perkara dugaan korupsi dana kebencanaan. Sikap tersebut disampaikan sebagai bentuk penghormatan terhadap kewenangan aparat penegak hukum dalam melakukan pemeriksaan, penyelidikan, dan penyidikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Juru Bicara BNPB Berton Padjaitan menegaskan bahwa lembaganya menjunjung asas praduga tak bersalah. Menurut dia, setiap pihak yang diperiksa tetap memiliki hak untuk diperlakukan sesuai hukum sampai terdapat keputusan berkekuatan hukum tetap. BNPB juga tidak akan membuat kesimpulan mengenai substansi perkara maupun menyatakan kesalahan pihak tertentu selama seluruh proses hukum masih berlangsung.
Dalam mendukung penanganan perkara, BNPB berkomitmen bersikap kooperatif terhadap KPK dan aparat penegak hukum lainnya. Dukungan tersebut dilakukan dengan memberikan data, dokumen, serta akses informasi yang diperlukan, sepanjang permintaan itu disampaikan sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Langkah ini diharapkan dapat membantu proses pemeriksaan berlangsung secara tertib dan transparan.
Berton menambahkan, BNPB tidak akan mengintervensi penyelidikan dan penyidikan yang sedang dilakukan. Lembaga tersebut menyerahkan proses hukum kepada aparat yang berwenang, sembari memastikan kegiatan kelembagaan dan layanan penanggulangan bencana tetap berjalan. Sikap resmi ini mencerminkan komitmen BNPB untuk menjaga integritas, memenuhi kewajiban hukum, dan menghormati tahapan penanganan perkara hingga terdapat perkembangan resmi dari KPK atau putusan pengadilan.
Baca juga: Penyidikan KPK dalam Dugaan Korupsi PMB UNSOED | Skandal Korupsi di Universitas Jenderal Soedirman Terkait Penerimaan Mahasiswa Baru | Dana CSR Rp50 Juta Dilaporkan ke Kejati Jatim, Muncul Dugaan Pengondisian Dispopar Kota Probolinggo–Aliansi LSM, Kadis: No Comment”
