Palembang, Sumatera Selatan, 2 Oktober 2026 — Warga menyampaikan protes terhadap penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui sebuah petisi. Petisi tersebut menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyuarakan keresahan atas respons pemerintah yang dinilai belum memadai ketika asap mengganggu kesehatan masyarakat selama musim kemarau.
Hingga pukul 17.20 WIB, petisi itu telah dibagikan sebanyak 932 kali dan ditandatangani oleh 794 orang. Anisa Irawan disebut sebagai pembuat petisi. Dalam petisi tersebut, ia menilai respons pemerintah terhadap karhutla berjalan lamban, terutama dalam menghadapi gangguan asap yang dirasakan masyarakat selama periode kemarau.
Keluhan warga tidak hanya berkaitan dengan kecepatan penanganan di lapangan. Mereka juga menyoroti minimnya koordinasi antarpihak dalam menghadapi karhutla. Kondisi tersebut dinilai menyulitkan masyarakat untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai langkah pemerintah dalam mencegah serta menanggulangi kebakaran hutan dan lahan.
Petisi itu turut menyoroti kurangnya transparansi pemerintah, termasuk keterbatasan informasi mengenai upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla. Warga mengharapkan adanya penyampaian informasi yang lebih terbuka, sehingga masyarakat dapat mengetahui perkembangan penanganan dan langkah yang dilakukan oleh pihak terkait.
Selain itu, warga mempertanyakan kejelasan proses investigasi terhadap kebakaran yang terjadi. Langkah penindakan terhadap pembakaran hutan secara ilegal juga dinilai belum jelas. Melalui petisi tersebut, masyarakat meminta perhatian terhadap sejumlah persoalan itu, sekaligus mendorong respons pemerintah yang lebih terkoordinasi, transparan, dan tegas dalam menangani karhutla.
Permintaan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Selatan muncul karena warga menilai dampaknya telah berulang, meluas, dan menyentuh berbagai aspek kehidupan. Evaluasi tidak hanya diperlukan untuk menilai respons pemerintah ketika kebakaran terjadi, tetapi juga untuk mengukur efektivitas pencegahan, koordinasi antarlembaga, penegakan hukum, serta perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak asap.
Anisa Irawan menyampaikan bahwa Sumsel termasuk provinsi dengan tingkat kebakaran hutan tertinggi di Indonesia. Pada 2022, lebih dari 5.000 hektare lahan dilaporkan terbakar. Kondisi tersebut diikuti peningkatan tajam kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), terutama ketika asap menyelimuti kawasan permukiman. Menurutnya, persoalan ini bukan sekadar angka luas lahan atau jumlah kasus kesehatan, melainkan ancaman nyata terhadap kehidupan sehari-hari dan masa depan generasi mendatang. Aktivitas belajar, bekerja, serta mobilitas warga dapat terganggu, sementara kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan penderita gangguan pernapasan menghadapi risiko lebih besar.
Melalui petisi tersebut, warga menuntut keterbukaan dalam proses penegakan hukum terhadap pihak yang diduga bertanggung jawab atas karhutla. Mereka juga meminta akses informasi publik yang mudah, jelas, dan dapat diverifikasi, termasuk laporan rutin mengenai perkembangan penanganan, hasil penyelidikan, serta rencana tindak lanjut pemerintah. Transparansi dinilai penting agar masyarakat dapat memantau kinerja lembaga terkait dan memastikan setiap kebijakan berjalan secara akuntabel.
Selain itu, petisi mendorong kerja sama yang lebih kuat pemerintah, lembaga penegak hukum, pemangku kepentingan, dan masyarakat sipil. Upaya pencegahan perlu diperkuat sejak dini melalui pemantauan wilayah rawan, edukasi, kesiapan sumber daya, dan respons cepat. Warga juga mengusulkan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan untuk mendeteksi titik api lebih awal tanpa menambah beban ekologis. Petisi itu disebut sebagai ajakan masyarakat Palembang dan Sumatera Selatan untuk memperoleh udara bersih serta lingkungan yang sehat.
Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyampaikan keprihatinannya setelah muncul protes warga terkait kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ia menyatakan bahwa kondisi yang dialami masyarakat bukan persoalan yang dapat diabaikan, terutama ketika kualitas udara mengganggu aktivitas sehari-hari serta menimbulkan kekhawatiran terhadap kesehatan. Deru menegaskan bahwa dirinya turut merasakan persoalan tersebut bersama para kepala daerah lainnya. Sebagai pihak yang memiliki keluarga dan memimpin masyarakat, mereka juga menghadapi dampak dari situasi yang sedang terjadi.
Dalam penjelasannya, Deru menyebut kabut asap yang menyelimuti Palembang dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah kondisi topografi wilayah Palembang yang rendah. Menurutnya, keadaan tersebut membuat Palembang menjadi tempat berkumpulnya asap. Dengan demikian, asap dari wilayah lain dapat terkumpul dan membuat kondisi udara di kota tersebut terasa lebih pekat, meskipun titik kebakaran berada di lokasi yang berbeda.
Deru juga menjelaskan bahwa arah angin dari titik-titik karhutla menuju Palembang turut memengaruhi munculnya kabut asap. Pergerakan asap mengikuti arah angin sehingga dampak kebakaran di sejumlah wilayah dapat dirasakan oleh masyarakat Palembang. Penjelasan itu disampaikan untuk menggambarkan bahwa kondisi kabut asap tidak hanya berkaitan dengan lokasi kebakaran, tetapi juga dengan arah pergerakan asap dan keadaan wilayah yang menjadi tempat berkumpulnya asap.
Dengan menyampaikan keprihatinan tersebut, Deru menunjukkan bahwa pemerintah daerah memahami keresahan warga yang menyuarakan protes. Ia menempatkan persoalan kabut asap sebagai masalah yang turut dirasakan oleh pemerintah dan masyarakat, khususnya karena dampaknya menyentuh keluarga serta warga yang berada di wilayah kepemimpinannya. Penjelasan mengenai topografi rendah dan arah angin menjadi bagian dari tanggapan gubernur terhadap kondisi udara yang dialami masyarakat Palembang.
Sebagai respons terhadap dampak asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Herman Deru menyampaikan kebijakan untuk memastikan masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan memperoleh penanganan segera. Salah satu perhatian utama diarahkan kepada warga dengan keluhan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) yang muncul atau memburuk akibat paparan asap. Pemerintah menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir untuk mendapatkan pertolongan medis ketika mengalami gejala pernapasan.
Seluruh fasilitas kesehatan tingkat pertama, termasuk puskesmas, diinstruksikan untuk siaga selama 24 jam. Kesiapsiagaan ini ditujukan agar layanan kesehatan tetap dapat merespons kebutuhan masyarakat kapan pun keluhan akibat asap terjadi. Tim medis juga diminta bergerak cepat dalam melayani pasien, khususnya mereka yang mengalami sesak napas, batuk, atau gangguan pernapasan lain yang berkaitan dengan kondisi udara akibat karhutla.
Keputusan penting lainnya adalah jaminan bahwa pengobatan ISPA yang disebabkan oleh asap karhutla diberikan secara gratis atau tidak dipungut biaya. Kebijakan tersebut menempatkan keselamatan dan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan sebagai prioritas. Dengan puskesmas yang siaga sepanjang waktu dan pembebasan biaya pengobatan bagi pasien ISPA akibat asap, pemerintah berupaya memastikan dampak kesehatan karhutla dapat ditangani secara cepat dan tidak menjadi beban tambahan bagi warga. Arahan ini sekaligus meminta seluruh jajaran layanan kesehatan untuk memberikan perhatian serius terhadap setiap laporan gangguan pernapasan selama kondisi asap masih berdampak pada masyarakat.
