Jakarta | Pemerintah meningkatkan bantuan masker dan memperkuat kapasitas rumah oksigen untuk membantu melindungi warga dari dampak kesehatan kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan. Langkah ini menjadi bagian dari respons kesehatan yang dipercepat ketika karhutla menimbulkan ancaman bagi masyarakat di wilayah terdampak. Dukungan tersebut diarahkan untuk membantu memenuhi kebutuhan medis dan perlindungan dasar, terutama saat kondisi kebakaran menyebabkan kualitas udara memburuk. Pemerintah menekankan bahwa penanganan kesehatan perlu berjalan seiring dengan upaya menghadapi kebakaran, sehingga masyarakat dapat memperoleh bantuan yang diperlukan secara tepat waktu.
Respons tersebut dibahas dalam rapat koordinasi penanganan karhutla bidang kesehatan yang berlangsung di Jakarta pada Sabtu (17/10). Rapat itu menjadi forum untuk menyelaraskan langkah dan kebutuhan pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi risiko kesehatan akibat kebakaran. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Sugiono, menekankan bahwa langkah darurat harus dilakukan secara terpadu. Koordinasi lintas pemerintahan dinilai penting agar bantuan yang disiapkan dapat menjangkau warga terdampak dan pelaksanaan penanganan tidak berjalan sendiri-sendiri. Dengan kerja bersama, kebutuhan lapangan diharapkan dapat ditindaklanjuti secara lebih cepat dan terarah.
Sugiono juga menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan medis dan logistik harus segera dilaksanakan. Persediaan masker serta kesiapan rumah oksigen merupakan bagian dari dukungan yang perlu diperhatikan dalam upaya melindungi kesehatan masyarakat. Semua pihak terkait diminta bergerak cepat menghadapi ancaman yang muncul, sekaligus memastikan koordinasi tetap berlangsung selama penanganan dibutuhkan. Kecepatan respons menjadi penting agar bantuan tidak tertunda ketika warga memerlukan perlindungan atau layanan kesehatan. Pemerintah pusat dan daerah diharapkan saling mendukung dalam mengidentifikasi kebutuhan, menyalurkan dukungan, dan menyesuaikan langkah dengan perkembangan kondisi. Melalui pendekatan terpadu tersebut, penanganan dampak kesehatan karhutla di Sumatera dan Kalimantan dapat dilakukan secara lebih sigap, dengan perhatian pada kebutuhan warga serta kesiapan layanan kesehatan di wilayah terdampak.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengarahkan agar distribusi logistik medis ke wilayah terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera dan Kalimantan dipercepat. Langkah ini ditujukan untuk memastikan masyarakat tetap memperoleh perlindungan dan layanan kesehatan, terutama ketika asap mengganggu aktivitas sehari-hari serta meningkatkan risiko gangguan pernapasan. Kementerian Kesehatan berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat agar penyaluran bantuan mengikuti kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah.
Dalam arahan tersebut, setiap provinsi terdampak diminta menerima tambahan 500 ribu masker. Perlengkapan itu disertai oxygen concentrator dan obat-obatan, dengan jumlah yang disesuaikan berdasarkan kebutuhan daerah. Penyesuaian penting karena tingkat paparan asap, jumlah warga yang memerlukan layanan, serta kapasitas fasilitas kesehatan dapat berbeda satu wilayah dan wilayah lainnya. Dengan demikian, dukungan logistik diharapkan lebih tepat sasaran dan dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat maupun tenaga kesehatan.
Puskesmas di kawasan terdampak juga diminta membuka layanan rumah oksigen untuk membantu warga yang membutuhkan dukungan pernapasan. Fasilitas tersebut perlu memastikan ketersediaan obat, khususnya untuk penanganan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dan diare. Kedua gangguan kesehatan itu perlu diantisipasi selama kondisi darurat, sehingga warga dapat memperoleh pemeriksaan dan penanganan tanpa harus menunggu gejala memburuk. Kesiapan tenaga, peralatan, dan persediaan obat menjadi bagian penting dari layanan tersebut.
Budi menegaskan bahwa pemenuhan logistik kesehatan tidak boleh tertunda. Karena itu, koordinasi pemerintah pusat, dinas kesehatan, puskesmas, dan pemerintah daerah diperlukan untuk memperlancar pengiriman serta memastikan bantuan sampai ke lokasi yang membutuhkan. Dukungan pemerintah daerah juga dibutuhkan dalam mengidentifikasi kebutuhan, mengatur distribusi, dan menjaga kesiapan layanan di lapangan. Respons yang cepat dan terkoordinasi diharapkan membantu mengurangi dampak karhutla terhadap kesehatan warga, sekaligus memperkuat kemampuan fasilitas kesehatan setempat menghadapi keadaan darurat.
Koordinasi respons kesehatan di tengah karhutla mencakup pemangku layanan dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota, fasilitas pelayanan kesehatan, serta unit kerja Kementerian Kesehatan. Keterlibatan lintas tingkat ini menjangkau tujuh wilayah terdampak, yaitu Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Cakupan tersebut menjadi dasar untuk menghubungkan kebutuhan daerah dengan dukungan kesehatan yang dikoordinasikan.
Di setiap wilayah, unsur yang dilibatkan meliputi kepala dinas kesehatan tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Kepala puskesmas juga termasuk dalam koordinasi, bersama kepala unit pelaksana teknis (UPT) Kementerian Kesehatan dari wilayah-wilayah tersebut. Dengan adanya perwakilan dari berbagai jenjang, koordinasi mencakup pihak yang memiliki peran dalam pengelolaan layanan kesehatan di daerah maupun dukungan dari unit pemerintah pusat.
Susunan peserta tersebut berkaitan langsung dengan pengaturan distribusi bantuan dan penyiapan layanan di daerah terdampak. Dinas kesehatan provinsi serta kabupaten/kota dapat menjadi penghubung dalam koordinasi kebutuhan kesehatan pada wilayah masing-masing. Kepala puskesmas membawa keterkaitan dengan layanan kesehatan di tingkat fasilitas, sementara kepala UPT Kemenkes turut berada dalam jalur koordinasi dukungan. Pembagian peran ini membantu memastikan pembahasan mengenai bantuan dan kesiapan layanan melibatkan unsur yang relevan di berbagai tingkat.
Karena kondisi dan kebutuhan dapat berbeda antardaerah, komunikasi para pemangku layanan menjadi bagian penting dalam menyelaraskan dukungan. Koordinasi memungkinkan informasi mengenai penyiapan layanan dan distribusi bantuan dibicarakan bersama oleh pihak yang berwenang pada tingkat provinsi, kabupaten/kota, puskesmas, dan UPT Kemenkes. Cakupan koordinasi yang melibatkan tujuh wilayah tersebut menunjukkan bahwa respons kesehatan tidak hanya bertumpu pada satu tingkat pemerintahan atau satu jenis fasilitas.
Pelibatan kepala dinas kesehatan, kepala puskesmas, dan kepala UPT Kemenkes menempatkan layanan daerah sebagai bagian dari koordinasi respons karhutla. Fokusnya adalah menyambungkan dukungan dengan kesiapan layanan di wilayah terdampak, sekaligus menjaga agar komunikasi antarpemangku layanan berlangsung dalam cakupan yang sama. Dengan demikian, koordinasi distribusi bantuan dan penyiapan layanan daerah melibatkan unsur kesehatan yang beragam di Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, serta Kalimantan Tengah.
Untuk menjaga layanan kesehatan tetap dapat diakses selama kebakaran hutan dan lahan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) berkoordinasi dengan pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, serta tenaga kesehatan setempat. Mereka menyiagakan pelayanan posyandu dengan pola kunjungan dari rumah ke rumah, terutama bagi anak-anak, ibu hamil, dan lanjut usia. Langkah ini disiapkan karena kelompok tersebut membutuhkan pemantauan kesehatan dan dukungan yang berkelanjutan, sementara kondisi asap dapat membatasi mobilitas warga. Melalui koordinasi lintas pihak, petugas dapat menjangkau keluarga yang memerlukan pemeriksaan tanpa mengharuskan mereka datang ke fasilitas kesehatan.
Pelayanan jemput bola tersebut juga penting ketika warga diimbau untuk bertahan di dalam rumah guna mengurangi paparan asap. Tenaga kesehatan dapat memeriksa kondisi dasar, menyampaikan informasi kesehatan, serta membantu mengidentifikasi warga yang membutuhkan penanganan lebih lanjut. Bila ditemukan keluhan atau tanda kondisi yang memerlukan perhatian, petugas dapat mengarahkan warga untuk memperoleh layanan sesuai kebutuhan dan kemampuan fasilitas setempat. Dengan demikian, imbauan untuk membatasi aktivitas di luar rumah tidak serta-merta memutus akses kelompok rentan terhadap pelayanan. Keterlibatan pemerintah daerah dan organisasi masyarakat membantu mendukung jangkauan serta kelancaran kunjungan di wilayah terdampak.
Menteri Kesehatan juga mengarahkan tenaga kesehatan agar memberikan pertolongan medis kepada petugas pemadam kebakaran yang membutuhkan layanan saat bertugas di lapangan. Dukungan ini diperlukan karena pemadaman berlangsung dalam lingkungan berisiko, dan kondisi kesehatan petugas perlu diperhatikan selama operasi. Selain itu, tim Pusat Krisis Kesehatan kembali diterjunkan untuk memantau distribusi bantuan, operasional rumah oksigen, serta kebutuhan warga.
Baca juga: Respons Cepat Diperkuat, Lanud Sjamsudin Noor Siagakan Tangki Portable Untuk Penanganan di Titik Rawan Karhutla | Penanganan Karhutla Sektor Selatan Kalbar Diperkuat, TNI Alihkan Perkuatan Pasukan | Tak Hanya Logistik, Hercules TNI AU Bawa Dukungan Kesehatan dan Peralatan Untuk Menopang Perjuangan Pasukan Karhutla Kalsel
