Probolinggo, Patrolihukum.net – Focus Group Discussion (FGD) yang digelar KPU Kabupaten Probolinggo pada 23–24 Februari 2025 di Aula KPU Kabupaten Probolinggo menjadi ajang kritik terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024. Salah satu sorotan tajam datang dari politisi PKB, Habib Mustofa Assegaf atau yang akrab disapa Yek Mus, yang menilai keterlambatan regulasi KPU menyebabkan pemilu kurang matang dan sulit bagi peserta.
FGD ini menghadirkan berbagai elemen, termasuk perwakilan partai politik, media, pemantau pemilu, dan Bawaslu. Menurut Lukman Hakim, anggota KPU Kabupaten Probolinggo sekaligus Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi, diskusi ini bertujuan mengevaluasi penyelenggaraan pemilu agar lebih baik di masa mendatang.
Masa Kerja Pantarlih Dinilai Terlalu Singkat
Salah satu kritik utama yang mengemuka dalam FGD adalah masa kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) yang hanya 30 hari dalam Pilkada, jauh lebih singkat dibandingkan Pemilu Legislatif dan Pilpres yang mencapai 60 hari.
“Waktu 30 hari ini jelas tidak cukup untuk melakukan pemutakhiran data secara maksimal, terutama di daerah dengan medan sulit. Selain durasi kerja, jumlah personel juga perlu ditambah agar hasilnya lebih akurat,” ujar Lukman Hakim.
Regulasi KPU Turun di Injury Time, Partai Kesulitan Adaptasi
Yek Mus menyoroti kebiasaan KPU yang mengeluarkan regulasi baru di saat-saat terakhir atau injury time, sehingga menyulitkan partai politik dalam mempersiapkan diri.
“Regulasi baru sering kali turun mendekati tahapan pemilu, sehingga peserta pemilu tidak punya cukup waktu untuk mempelajari dan mempersiapkan kewajiban mereka,” tegasnya.
Selain itu, ia juga mengkritik minimnya sosialisasi terkait laporan keuangan kampanye berbasis aplikasi. Menurutnya, tidak semua partai memiliki sumber daya manusia (SDM) yang ahli dalam akuntansi dan teknologi informasi, sementara laporan harus diselesaikan dalam waktu singkat.
“Partai-partai kecil yang minim SDM di bidang akuntansi dan IT jelas kesulitan. Sosialisasi yang kurang hanya membuat beban mereka semakin berat,” tambahnya.
Akses Internet Terbatas Jadi Hambatan Pemilu Digital
Kendala lain yang dibahas dalam FGD adalah infrastruktur digital yang belum merata. Yek Mus menekankan bahwa keterbatasan akses internet di daerah terpencil menghambat penyelenggaraan pemilu berbasis teknologi.
“Bukan hanya di luar Jawa, di Kabupaten Probolinggo sendiri masih ada daerah dengan akses internet terbatas. Ini menghambat peserta pemilu maupun penyelenggara dalam menjalankan tugas mereka,” ujarnya.
Ia berharap pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas jaringan internet, bukan hanya untuk kepentingan pemilu, tetapi juga untuk menunjang berbagai aktivitas berbasis digital lainnya.
Rekomendasi FGD Akan Dibawa ke Evaluasi Nasional
Menanggapi berbagai masukan dalam FGD, Lukman Hakim memastikan bahwa rekomendasi yang dihasilkan akan ditabulasi dan diajukan sebagai bahan evaluasi nasional.
“Kami berharap hasil FGD ini bisa menjadi masukan konstruktif bagi penyelenggaraan pemilu lima tahun mendatang agar lebih baik dan lebih matang,” pungkasnya.
Pewarta: Bambang H
Editor: Edi D
1 Komentar