Patrolihukum.net — Prabu Siliwangi, atau dikenal juga sebagai Sri Baduga Maharaja, adalah seorang pemimpin yang diakui dalam sejarah Jawa Barat sebagai tokoh yang memimpin dengan gaya egaliterisme. Dilahirkan pada tahun 1401 di Kawali, Ciamis, Sri Baduga memerintah Kerajaan Sunda Galuh selama 39 tahun, dari tahun 1482 hingga 1521.
Dikenal dengan nama Siliwangi, ia mencapai puncak kejayaan Kerajaan Pajajaran di Pakuan Bogor, di mana ia dinobatkan sebagai Sri Baduga Maharaja Ratu Haji di Pakuan Pajajaran Sri Sang Ratu Dewata. Prabu Siliwangi adalah putra dari Prabu Dewa Niskala dan Umadewi, dan memiliki keturunan yang termasuk Prabu Kian Santang dan Nyimas Rara Santang.
Selama masa pemerintahannya, Prabu Siliwangi dikenal sebagai pemimpin yang menganut gaya egalitarianisme, yaitu paham yang memegang teguh azas kesetaraan dalam kehidupan sosial. Dia dikenal sebagai pengembara ksatria yang pemberani dan tangkas, yang mengambil tindakan untuk menunaikan amanat dari kakeknya, Niskala Wastu Kancana, untuk mengurus ibu kota di Jayagiri dan Sunda Sembawa.
Salah satu kebijakan utama Sri Baduga adalah membebaskan penduduk dari beberapa jenis pajak, seperti pajak tenaga perorangan dan kolektif, serta pajak hasil pertanian tertentu. Ini mencerminkan perhatiannya terhadap kesejahteraan rakyatnya.
Namun, masa pemerintahan Sri Baduga juga ditandai dengan beberapa peristiwa penting, termasuk pergolakan politik dengan Cirebon dan Demak. Meskipun demikian, Sri Baduga berhasil menjaga perdamaian dengan kedua pihak, menunjukkan kebijaksanaan dan keterampilannya dalam diplomasi.
Di luar sejarah resmi, dalam kepercayaan tradisional Sunda Wiwitan, Prabu Siliwangi dihormati sebagai gambaran pemimpin ideal masyarakat Sunda, bahkan diakui sebagai leluhur bangsa Sunda.
Dengan warisan kebijaksanaannya, Sri Baduga Maharaja tetap diabadikan dalam ingatan masyarakat Jawa Barat sebagai salah satu tokoh yang memimpin dengan keadilan dan egalitarianisme, dan dihormati sebagai salah satu leluhur bangsa Sunda. (**)
