Kabupaten Pidie Jaya | Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperkuat langkah antisipasi bencana sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Kepala BNPB Letjen Kristomei Sianturi menyampaikan bahwa kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana di berbagai wilayah Indonesia menjadi perhatian Presiden dalam rapat di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin, 9 November 2026. Arahan tersebut menekankan perlunya kesiapan yang memadai agar penanganan dapat dilakukan saat keadaan darurat terjadi.
Dalam rapat itu, Prabowo meminta agar stok sarana penanganan bencana ditambah. Persediaan tersebut diperlukan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat ketika bencana membutuhkan respons darurat. BNPB diminta memperkuat ketersediaan perlengkapan, sehingga sarana yang dibutuhkan dapat segera disiapkan dan digunakan. Penambahan stok menjadi bagian dari upaya menjaga kesiapan menghadapi potensi bencana di berbagai wilayah Indonesia, sesuai arahan Presiden.
Perlengkapan yang dirinci meliputi velbed, tenda, generator set atau genset, perahu karet, selimut, dan alat pemurni air atau water purifier. Setiap jenis sarana tersebut termasuk dalam stok peralatan yang diminta untuk diperkuat. Ketersediaan velbed, tenda, dan selimut disebut bersama kebutuhan genset, perahu karet, serta alat pemurni air sebagai perlengkapan penanganan bencana. Arahan Presiden mencakup penambahan persediaan sarana tersebut agar kebutuhan masyarakat dapat segera dipenuhi dalam keadaan darurat.
Kristomei menyampaikan keterangan mengenai arahan itu kepada wartawan pada Selasa, 10 November 2026. Ia menjelaskan bahwa Presiden menekankan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana sekaligus meminta penambahan stok peralatan. Dengan demikian, langkah BNPB untuk memperkuat persediaan perlengkapan darurat sejalan dengan pesan yang disampaikan Prabowo dalam rapat sehari sebelumnya. Perlengkapan yang disebutkan menjadi bagian dari stok yang perlu diperkuat, agar dukungan bagi masyarakat dapat tersedia ketika keadaan darurat memerlukan penanganan. Arahan tersebut disampaikan Kristomei tanpa mengubah rincian kebutuhan yang telah disebutkan, yakni velbed, tenda, genset, perahu karet, selimut, dan alat pemurni air.
BNPB melaporkan banjir terjadi di 12 kabupaten/kota selama periode 24 Oktober hingga 8 November 2026. Dari seluruh wilayah yang terdampak, tujuh kabupaten/kota dilaporkan telah mengalami surut. Sementara itu, lima kabupaten masih menjadi perhatian dalam laporan tersebut, yakni Pidie Jaya di Aceh; Langkat, Deli Serdang, dan Serdang Bedagai di Sumatra Utara; serta Lumajang di Jawa Timur.
Menurut Kristomei, lima kabupaten itu mencakup 22 kecamatan dengan total 11.404 kepala keluarga. Angka tersebut menggambarkan cakupan warga yang disebut dalam laporan BNPB untuk wilayah-wilayah yang masih menjadi perhatian. Rincian itu disampaikan bersamaan dengan pembaruan mengenai banjir dalam rentang waktu tersebut, termasuk informasi bahwa sebagian wilayah terdampak telah surut.
Dampak terbesar yang tercatat dalam keterangan itu berada di Pidie Jaya, dengan 4.969 kepala keluarga terdampak. Berikutnya, Kabupaten Langkat mencatat 3.157 kepala keluarga. Kedua angka tersebut merupakan bagian dari total 11.404 kepala keluarga di lima kabupaten yang masih menjadi perhatian, bukan jumlah keseluruhan untuk seluruh 12 kabupaten/kota yang mengalami banjir.
Untuk tiga kabupaten lainnya—Deli Serdang dan Serdang Bedagai di Sumatra Utara, serta Lumajang di Jawa Timur—keterangan yang tersedia menempatkannya dalam daftar wilayah yang masih menjadi perhatian dan menyebut cakupan gabungan lima kabupaten. Tidak terdapat rincian angka kepala keluarga per kabupaten untuk ketiga wilayah tersebut dalam informasi yang disampaikan di sini. Karena itu, angka dampak khusus yang disebut secara eksplisit tetap merujuk pada Pidie Jaya dan Langkat.
Pembaruan ini membedakan kondisi tujuh wilayah yang dilaporkan telah surut dari lima kabupaten yang masih menjadi perhatian. BNPB menyampaikan jumlah wilayah, kecamatan, dan kepala keluarga dalam konteks pemantauan banjir pada periode 24 Oktober hingga 8 November 2026. Data tersebut memberi gambaran terukur mengenai sebaran kejadian dan jumlah keluarga yang tercakup, tanpa merinci perkembangan lanjutan ataupun kebutuhan di masing-masing kabupaten.
BNPB memetakan potensi bencana hingga 11 November 2026 sebagai bagian dari pemantauan kondisi kebencanaan di berbagai wilayah. Dalam pemetaan tersebut, tiga kecamatan berada pada status awas, sementara 74 kecamatan lainnya berstatus siaga. Kecamatan-kecamatan berstatus siaga tersebar di enam provinsi. Informasi ini menunjukkan bahwa tingkat kewaspadaan yang diperlukan berbeda antarlokasi dan dapat berubah mengikuti perkembangan situasi.
Tiga lokasi yang tercatat berstatus awas berada di Aceh, yaitu Aceh Barat, Aceh Barat Daya, dan Aceh Tengah. Status tersebut menandai perlunya perhatian lebih pada wilayah yang masuk dalam kategori tersebut. Adapun status siaga berlaku di puluhan kecamatan di enam provinsi, sebagaimana tercantum dalam pemetaan BNPB. Rincian ini menjadi salah satu acuan untuk melihat sebaran potensi bencana dalam periode pemantauan hingga tanggal yang disebutkan.
Selain pemetaan potensi, Kristomei menyampaikan adanya sejumlah kejadian bencana di daerah. Di antaranya gempa bumi di Nusa Tenggara Timur, cuaca ekstrem di beberapa wilayah, serta tanah longsor di Badung, Bali. Informasi tersebut memperlihatkan bahwa jenis kejadian yang dipantau mencakup gejala geologis maupun dampak cuaca. Namun, angka dampak untuk gempa di Nusa Tenggara Timur dan longsor di Badung tidak dicantumkan dalam laporan yang dirujuk, sehingga tidak dapat dirinci lebih jauh.
Laporan cuaca ekstrem bertanggal 7 November mencatat dampak di beberapa kabupaten. Di Serdang Bedagai, kejadian tersebut berdampak pada 10 keluarga. Di Ciamis, dampak dilaporkan mengenai 61 kepala keluarga, sedangkan di Bogor tercatat 31 kepala keluarga terdampak. Cuaca ekstrem juga dilaporkan terjadi di Kendal, tetapi laporan tidak menyebutkan angka dampak di wilayah tersebut. Karena itu, jumlah untuk Kendal tidak dapat disamakan atau diperkirakan berdasarkan data daerah lain.
Rangkaian informasi ini memberi gambaran mengenai pemetaan status dan kejadian yang menjadi perhatian BNPB. Pembacaan data perlu tetap merujuk pada kategori serta angka yang tersedia, tanpa menambahkan perkiraan yang belum disampaikan. Dengan demikian, lokasi berstatus awas, wilayah siaga, dan kejadian yang dilaporkan dapat dibedakan secara jelas, sementara informasi dampak yang belum tersedia tetap dinyatakan sebagai tidak dicantumkan.
Kristomei menyampaikan bahwa pemantauan aktivitas gunung api terus dilakukan sebagai bagian dari kesiapsiagaan nasional. Pemantauan ini menjadi salah satu upaya untuk mengetahui perkembangan kondisi di sekitar gunung api dan mendukung langkah antisipasi apabila terjadi perubahan aktivitas. Kesiapan menghadapi bencana tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan personel dan peralatan, tetapi juga dengan informasi yang diperbarui secara berkala. Karena itu, data status gunung api menjadi perhatian dalam upaya memperkuat koordinasi penanganan kebencanaan.
Berdasarkan keterangan yang disampaikan, tidak ada gunung api yang berada pada status awas. Tiga gunung api tercatat berstatus siaga. Selain itu, terdapat 24 gunung api yang disebut dalam pemantauan tanpa rincian kategori status pada keterangan tersebut, sementara 42 gunung api lainnya berstatus normal. Rincian itu menggambarkan kondisi yang dipantau pada saat informasi disampaikan, sehingga perkembangan aktivitas tetap perlu diperhatikan. Penyebutan jumlah tersebut tidak mengubah perlunya kewaspadaan, terutama bagi masyarakat yang tinggal atau beraktivitas di sekitar kawasan gunung api.
Anak Krakatau tercatat berstatus siaga sejak 2 Juli, dengan rekomendasi radius lima kilometer dari puncak. Untuk Merapi, jarak yang disebutkan adalah tiga kilometer dari puncak, serta tujuh kilometer ke arah selatan-barat daya. Sementara itu, pada Semeru, radius yang dicantumkan mencapai lima kilometer dari puncak dan 13 kilometer ke arah tenggara. Rincian jarak tersebut menjadi acuan kewaspadaan di kawasan yang berpotensi terdampak, sesuai keterangan yang tersedia.
Baca juga: Kedua, warga sekitar diminta waspada terhadap lontaran batu pijar, abu lebat, aliran lava, dan potensi erupsi sekunder | Kami ingin anggaran dan program pencegahan benar-benar menyentuh daerah rawan, bukan hanya bergerak ketika bencana sudah terjadi | Heru Subagia Mengaku Didatangi Sosok Berpangkat Kolonel dan Diminta Menghapus 13 Konten 76 kunjungan
