Surabaya, Patrolihukum.net — Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mengawal pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah pusat. Hal itu disampaikannya usai menghadiri rapat paripurna DPRD Jatim pada Senin (29/9/2025).
Emil menyebut, saat ini telah beroperasi sekitar 920 dapur MBG, sementara 2.100 dapur lainnya tengah dipantau progresnya. Pemprov Jatim, kata Emil, akan terus memastikan jalannya program strategis nasional tersebut agar benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.
“Apabila progresnya lambat maka dilakukan roll back, dan Pemprov Jatim akan terus mengawal program MBG tersebut,” ujar Emil.
Menurut Emil, MBG merupakan program strategis yang sangat besar dan membutuhkan sinergi lintas sektor. Ia menjelaskan, Pemprov Jatim secara intens berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memastikan arah kebijakan tetap satu pintu.
“Jadi kami semua bekerja, gubernur bekerja. Hari ini Kepala Dinas Kesehatan Jatim juga mengikuti rapat virtual dengan Kemendagri bersama seluruh kepala dinas kesehatan. Namun, jika terlalu banyak pintu komunikasi, khawatirnya informasi bisa simpang siur. Oleh karena itu, koordinasi tetap kita lakukan secara terpusat dengan BGN,” tambah Emil.
DPRD Jatim Soroti Dukungan Pemprov
Meski menjadi program pusat yang sepenuhnya dibiayai oleh APBN, DPRD Jatim menilai Pemprov tidak boleh berdiam diri. Anggota DPRD Jatim dari Fraksi Partai Gerindra, Aufa Zhafiri, mengungkapkan bahwa pada postur anggaran 2025 sebenarnya sempat tercatat alokasi sekitar Rp800 miliar untuk mendukung MBG. Namun, anggaran tersebut akhirnya dikembalikan ke kas daerah.
“Berdasarkan data faktual yang kami miliki, beberapa dapur MBG di daerah lain justru sudah mendapat dukungan dari Pemprov. Maka wajar jika kami mempertanyakan mengapa Jawa Timur belum menunjukkan dukungan konkret,” kata Aufa.
Multiplier Effect Ekonomi
Lebih jauh, Aufa menilai MBG memiliki dampak sosial-ekonomi yang sangat besar. Program ini bukan hanya menjamin asupan gizi masyarakat, tetapi juga berpotensi membuka lapangan kerja baru, mengurangi angka pengangguran, serta menggerakkan ekonomi di tingkat desa.
Bahkan, perputaran uang dari program ini diperkirakan bisa mencapai Rp4 triliun per bulan atau hampir Rp50 triliun per tahun 2026. Nilai tersebut, menurutnya, dua kali lipat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Timur.
“Maka jelas manfaatnya sangat nyata. Pertanyaan kami, mengapa dalam RAPBD 2026 tidak tampak adanya dukungan Pemprov untuk menyiapkan infrastruktur sosial, ekonomi, maupun kelembagaan yang menunjang program MBG?” tegas Aufa.
Pemprov Diminta Ambil Peran Lebih Besar
Dengan potensi sebesar itu, DPRD berharap Pemprov Jatim tidak hanya bersifat pasif sebagai penerima kebijakan, tetapi juga aktif mengambil peran dalam mendukung keberlanjutan MBG. Terutama dalam hal penguatan infrastruktur sosial, pengawasan pelaksanaan, dan pendampingan bagi masyarakat penerima manfaat.
Emil menutup keterangannya dengan menegaskan kembali komitmen Pemprov Jatim untuk tetap menjadi bagian penting dalam keberhasilan program nasional tersebut. “Kami akan terus bekerja sama dengan pemerintah pusat agar MBG benar-benar berjalan sesuai tujuan dan mampu memberi manfaat besar bagi rakyat Jawa Timur,” pungkasnya. (Edi D/*)
