Jakarta | Pada Kamis, 15 Oktober 2026, Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan Kabinet Merah Putih yang mencakup perubahan penugasan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kementerian Pertahanan. Perubahan tersebut menandai penyesuaian pada sejumlah posisi strategis, sekaligus memperlihatkan keterlibatan perwira tinggi dalam susunan pemerintahan. Dalam lingkup TNI, dua jabatan mengalami pergantian. Sementara itu, dua posisi wakil menteri pertahanan juga berubah, sehingga susunan pimpinan di kementerian tersebut turut diperbarui.
Perubahan jabatan ini berlangsung di tengah kebutuhan pemerintah untuk menyelaraskan kepemimpinan dan koordinasi antarlembaga. Posisi di lingkungan militer memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan kebijakan pertahanan, sedangkan wakil menteri pertahanan membantu mengelola agenda kementerian dan kerja lintas sektor. Karena itu, perombakan pada kedua lingkungan tersebut menjadi bagian yang mendapat perhatian dalam perubahan kabinet. Pengumuman resmi menetapkan pejabat baru untuk mengisi jabatan yang ditinggalkan, meskipun rincian tugas masing-masing tetap mengikuti ketentuan dan struktur institusi terkait.
Sejumlah perwira tinggi yang memperoleh penugasan baru sebelumnya telah memegang jabatan penting di institusi militer. Pengalaman tersebut menjadi latar bagi penempatan mereka pada posisi berikutnya, baik di lingkungan TNI maupun dalam pemerintahan. Perpindahan penugasan juga menunjukkan hubungan kebutuhan organisasi pertahanan dan penataan kabinet, tanpa mengubah prinsip bahwa setiap jabatan memiliki kewenangan serta tanggung jawab tersendiri. Bagi publik, informasi mengenai latar belakang dan rekam jabatan para pejabat dapat membantu memahami konteks perubahan, tetapi penilaian atas kinerja mereka memerlukan waktu dan tolok ukur yang jelas.
Dengan demikian, perombakan pada 15 Oktober mencakup empat perubahan posisi yang berkaitan dengan TNI dan Kementerian Pertahanan: dua jabatan di lingkungan TNI serta dua jabatan wakil menteri. Perubahan ini memperbarui susunan pejabat pada sektor pertahanan dan menghadirkan penugasan baru bagi sejumlah perwira tinggi. Dampaknya terhadap koordinasi maupun pelaksanaan kebijakan akan bergantung pada tindak lanjut pejabat, kesinambungan program, serta kerja sama antarlembaga setelah pergantian berlangsung.
Perombakan kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto pada 15 Oktober 2026 mencakup penugasan baru bagi dua perwira TNI di posisi penting. Maruli Simanjuntak dilantik sebagai Wakil Panglima TNI, sementara Tandyo Budi Revita ditugaskan sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Penempatan tersebut menandai perubahan pada susunan pimpinan di lingkungan TNI.
Maruli termasuk pejabat yang dilantik Prabowo dalam perombakan pada tanggal tersebut. Ia mengemban jabatan Wakil Panglima TNI, posisi yang berada dalam struktur kepemimpinan Tentara Nasional Indonesia. Penugasannya menjadi salah satu bagian dari perubahan personel pemerintahan yang diumumkan melalui pelantikan pada 15 Oktober 2026.
Pada saat yang sama, Tandyo Budi Revita ditugaskan sebagai KSAD. Jabatan itu menempatkannya pada posisi Kepala Staf Angkatan Darat. Bersama penugasan Maruli, penunjukan Tandyo menunjukkan adanya pembaruan pada jajaran pimpinan TNI yang menjadi bagian dari perombakan kabinet Prabowo.
Kedua penugasan tersebut perlu dipahami secara spesifik sesuai jabatan yang diberikan: Maruli sebagai Wakil Panglima TNI dan Tandyo sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Informasi ini mencatat siapa yang mengemban masing-masing posisi, tanpa mengaitkannya dengan rincian lain yang tidak disebutkan. Dengan demikian, fokus perubahan pada lingkungan TNI dalam perombakan ini terletak pada dua nama dan dua jabatan tersebut.
Pelantikan Maruli pada 15 Oktober 2026 juga menempatkannya di pejabat yang dilantik langsung oleh Presiden Prabowo dalam rangkaian perombakan. Sementara itu, penugasan Tandyo sebagai KSAD melengkapi perubahan kepemimpinan yang disebut dalam konteks yang sama. Keduanya menjadi bagian dari susunan pejabat yang memperoleh tugas baru, dengan ruang lingkup jabatan berbeda di lingkungan TNI.
Perubahan ini menjadi catatan dalam pembahasan mengenai perombakan kabinet Prabowo dan penempatan perwira TNI pada posisi pemerintahan. Penugasan Maruli dan Tandyo dapat disampaikan secara ringkas melalui jabatan masing-masing, tanpa menambahkan keterangan mengenai proses, alasan, atau rekam jabatan yang tidak tersedia dalam bahan. Fakta pokoknya adalah Maruli menjabat Wakil Panglima TNI, Tandyo menjadi KSAD, dan Maruli termasuk pejabat yang dilantik pada 15 Oktober 2026.
Dalam perombakan kabinet, Prabowo melantik Marsekal TNI Yusuf Jauhari dan Jenderal TNI Richard T. H. Tampubolon sebagai wakil menteri pertahanan. Pelantikan tersebut menambah dua pejabat dengan latar belakang militer ke dalam jajaran pimpinan Kementerian Pertahanan. Penempatan mereka berlangsung pada tingkat wakil menteri, sehingga keduanya akan mendampingi menteri dalam menjalankan tugas kementerian sesuai pembagian tanggung jawab yang ditetapkan. Perubahan ini menjadi salah satu bagian dari penataan susunan pemerintahan, khususnya pada lembaga yang menangani urusan pertahanan negara.
Keduanya menerima pembagian tugas yang berbeda untuk menangani bidang-bidang strategis di Kementerian Pertahanan. Informasi yang tersedia menyebutkan adanya pembagian tanggung jawab tersebut, tetapi tidak merinci bidang khusus yang menjadi kewenangan masing-masing. Karena itu, ruang lingkup tugas Yusuf Jauhari maupun Richard Tampubolon tidak dapat dijabarkan lebih jauh tanpa keterangan resmi tambahan. Penegasan ini penting agar penjelasan mengenai susunan baru tetap terbatas pada informasi yang telah disampaikan dan tidak mencampurkan dugaan tentang portofolio ataupun fungsi tertentu.
Dengan dua wakil menteri yang memiliki penugasan berbeda, pimpinan kementerian diharapkan dapat membagi perhatian pada sejumlah urusan strategis sesuai mandat yang diberikan. Namun, rincian pelaksanaan pembagian kerja, mekanisme koordinasi, serta bidang yang dikelola masing-masing pejabat belum dijelaskan dalam keterangan yang menjadi dasar informasi ini. Pelantikan tersebut memastikan perubahan pada komposisi pimpinan, sementara detail operasional mengenai tugas keduanya masih menunggu penjelasan lebih lanjut. Bagi publik, informasi yang dapat dipastikan saat ini adalah nama kedua pejabat, jabatan yang mereka emban, dan adanya pembagian tugas berbeda di lingkungan Kementerian Pertahanan.
Daftar jabatan yang tersedia menyebut sejumlah perwira TNI dan Polri dalam posisi penting di pemerintahan maupun dalam kepemimpinan institusi keamanan. Nama-nama tersebut perlu dibaca sesuai jabatan yang dicantumkan, tanpa menganggap daftar ringkas ini sebagai uraian lengkap mengenai seluruh pejabat berlatar belakang militer atau kepolisian. Bahan menyatakan ada sepuluh jenderal aktif TNI-Polri di kabinet, tetapi hanya merinci lima nama.
Agus Subiyanto tercantum sebagai Panglima TNI. Dalam daftar yang sama, Maruli Simanjuntak disebut menjabat Wakil Panglima TNI. Kedua jabatan tersebut berada dalam struktur kepemimpinan TNI, dengan peran yang berbeda. Informasi yang diberikan hanya mengidentifikasi nama dan posisi masing-masing; karena itu, uraian ini tidak menambahkan keterangan mengenai tugas, latar belakang, atau perubahan lain yang tidak dicantumkan dalam bahan.
Untuk kepolisian, Suyudi Ario Seto disebut sebagai Kapolri yang menggantikan Listyo Sigit Prabowo. Listyo kemudian tercantum sebagai Kepala Staf Kepresidenan, dengan masa jabatan yang disebut dimulai pada 1 Oktober 2026. Penyebutan keduanya menunjukkan perpindahan posisi sebagaimana dinyatakan dalam daftar, tetapi tidak menyediakan rincian lebih lanjut tentang proses pergantian maupun pertimbangan di balik penempatan tersebut.
Nama lain yang tercantum ialah Dedi Prasetyo, yang disebut memimpin Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN). Dengan demikian, lima nama yang dijabarkan meliputi Agus Subiyanto, Suyudi Ario Seto, Dedi Prasetyo, Listyo Sigit Prabowo, dan Maruli Simanjuntak. Jabatan mereka mencakup kepemimpinan TNI dan Polri, posisi di lingkungan kepresidenan, serta lembaga yang berkaitan dengan reforma agraria.
Meski bahan menyebut total sepuluh jenderal aktif TNI-Polri di kabinet, uraian yang tersedia hanya mengidentifikasi lima orang beserta jabatannya. Lima nama atau posisi lainnya tidak dirinci.
Baca juga: Purbaya Dicopot Prabowo, Ucapannya Soal “Negara Bukan Ladang Jarahan” Kembali Viral
