Kota Serang | Sejumlah kos-kosan di Kota Serang dilaporkan disewakan dengan sistem per jam dan diduga disalahgunakan untuk kegiatan yang melanggar norma, termasuk perbuatan asusila. Informasi tersebut menjadi perhatian pemerintah kota karena pola sewa singkat dinilai perlu diawasi, terutama apabila tempat tinggal sementara itu digunakan bukan sesuai peruntukannya. Namun, laporan mengenai penyalahgunaan tersebut belum dapat diperlakukan sebagai bukti bahwa seluruh kos-kosan yang menawarkan sewa per jam terlibat dalam praktik serupa.
Wali Kota Serang Budi Rustandi menyatakan telah menerima laporan terkait persoalan itu. Ia juga membenarkan adanya indikasi sejumlah kos-kosan digunakan untuk tujuan tersebut. Pernyataan itu menunjukkan bahwa pemerintah daerah mengetahui adanya dugaan yang perlu ditindaklanjuti, tetapi tidak serta-merta menetapkan pihak tertentu bersalah ataupun memastikan skala kejadian secara menyeluruh. Keterangan mengenai indikasi dan laporan perlu dibedakan dari hasil pemeriksaan resmi, yang membutuhkan pengecekan lapangan serta informasi pendukung.
Persoalan ini berkaitan dengan pengawasan tempat indekos dan tanggung jawab pengelola dalam memastikan penggunaan bangunan sesuai ketentuan. Sistem sewa per jam sendiri tidak otomatis membuktikan terjadinya pelanggaran, sehingga penilaian perlu didasarkan pada keadaan dan bukti di masing-masing lokasi. Pemerintah kota diharapkan menelusuri laporan secara cermat, termasuk memeriksa informasi yang diterima dan meminta keterangan dari pihak terkait. Pendekatan tersebut penting agar tindakan pengawasan tidak didasarkan pada dugaan semata, sekaligus memberi ruang bagi penegakan aturan apabila ditemukan pelanggaran. Dengan demikian, inti persoalan saat ini adalah adanya laporan dan indikasi penyalahgunaan yang telah diketahui wali kota, sementara kepastian mengenai lokasi, pola, serta pihak yang terlibat masih memerlukan verifikasi. Informasi yang terukur akan membantu mencegah generalisasi terhadap seluruh usaha kos-kosan dan memastikan respons pemerintah proporsional.Pemerintah Kota Serang menyiapkan razia gabungan untuk menindaklanjuti kos-kosan yang diduga disalahgunakan. Budi menyatakan telah memerintahkan dinas terkait agar segera turun ke lapangan dan melakukan pengawasan. Langkah tersebut diarahkan pada lokasi yang terindikasi memiliki persoalan, bukan semata-mata untuk memeriksa seluruh tempat kos tanpa pertimbangan. Pelaksanaan razia secara bersama-sama diharapkan membuat koordinasi antarpihak lebih terarah, sekaligus membantu petugas memperoleh gambaran mengenai kondisi di lapangan. Pemerintah belum merinci waktu pelaksanaan maupun instansi yang akan terlibat dalam kegiatan tersebut.
Dalam rencana itu, pemeriksaan ditujukan untuk memastikan penggunaan tempat tinggal sesuai dengan ketentuan dan tidak menimbulkan gangguan bagi lingkungan sekitar. Dinas terkait diminta bergerak segera, sehingga informasi mengenai dugaan penyalahgunaan dapat ditindaklanjuti. Pendekatan lapangan juga memberi kesempatan kepada petugas untuk berkoordinasi dengan pengelola kos dan unsur masyarakat setempat. Namun, proses pengawasan tetap perlu dilakukan secara tertib dan berdasarkan indikasi yang jelas. Dengan demikian, tindakan tidak hanya mengandalkan laporan, tetapi juga mempertimbangkan temuan serta keterangan yang relevan selama pemeriksaan berlangsung.
Selain razia gabungan, Pemkot Serang berencana membentuk satuan tugas di kelurahan yang terindikasi memiliki banyak kos-kosan. Budi menyebut Kasatpol telah diperintahkan menyiapkan pembentukan satgas tersebut. Pengawasan di tingkat kelurahan dimaksudkan agar pemantauan dapat dilakukan lebih dekat dan berkelanjutan, terutama di wilayah dengan konsentrasi rumah kos yang tinggi. Kehadiran satgas dapat mendukung koordinasi aparat, pemerintah kelurahan, dan pihak terkait ketika muncul informasi mengenai aktivitas yang perlu diperiksa. Rencana ini masih memerlukan persiapan, termasuk penentuan wilayah sasaran serta pembagian tugas petugas. Pemkot diharapkan menjelaskan mekanisme kerja dan jalur pelaporan kepada warga, agar pengawasan berlangsung transparan, proporsional, dan tidak mengganggu penghuni maupun usaha kos yang beroperasi sesuai aturan. Warga juga dapat menyampaikan informasi melalui saluran resmi pemerintah setempat, sehingga tindak lanjut dapat dilakukan secara terukur dan tidak berkembang menjadi tuduhan tanpa dasar. Hasil pemantauan nantinya menjadi bahan bagi pemerintah untuk menentukan langkah sesuai ketentuan yang berlaku.
Satuan tugas yang direncanakan Pemerintah Kota Serang akan menjalankan pendataan terhadap rumah kos di wilayah kota. Pendataan ini diperlukan untuk mengetahui lokasi, jumlah kamar, serta pihak yang mengelola setiap tempat usaha. Dengan informasi yang lebih teratur, pemerintah dapat memiliki dasar untuk melakukan pengawasan dan menindaklanjuti laporan masyarakat. Satgas juga diharapkan memastikan bahwa rumah kos digunakan sesuai peruntukannya, bukan dialihkan menjadi tempat untuk kegiatan yang melanggar aturan. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya penertiban yang disiapkan pemerintah.
Pengawasan tidak hanya menyangkut fungsi bangunan, tetapi juga kepatuhan terhadap ketentuan perizinan. Pemeriksaan terhadap izin kos-kosan dapat membantu memastikan bahwa pengelola menjalankan usaha sesuai aturan yang berlaku. Jika ditemukan persoalan, pemerintah dapat menelusuri status perizinan dan meminta keterangan dari pihak terkait. Pendataan serta pemeriksaan izin diharapkan berjalan secara terarah, sehingga pengawasan tidak hanya dilakukan ketika muncul laporan atau persoalan di lingkungan sekitar.
Budi meminta para penyedia kos-kosan mematuhi aturan dan tidak mengubah fungsi tempat tersebut untuk kepentingan lain. Ia berharap langkah penertiban yang direncanakan dapat memberikan efek jera kepada pengusaha yang mengalihkan fungsi rumah kos. Kepatuhan pengelola dinilai penting agar kegiatan usaha tetap berlangsung sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan masalah bagi warga. Pemerintah juga diharapkan dapat menyampaikan aturan dengan jelas, sehingga para pemilik dan pengelola memahami kewajiban yang harus dipenuhi.
Laporan yang diterima Budi, menurut keterangannya, juga mencakup dugaan adanya orang mabuk di lingkungan kos. Informasi tersebut menjadi salah satu hal yang perlu diperiksa lebih lanjut, bukan langsung dianggap sebagai bukti pelanggaran. Melalui pendataan dan pengawasan, satgas dapat menelusuri laporan, melihat kondisi di lapangan, serta memastikan penggunaan tempat sesuai aturan. Pemeriksaan yang dilakukan secara cermat diharapkan membantu membedakan persoalan perizinan, penyalahgunaan fungsi, dan gangguan ketertiban. Dengan demikian, penertiban dapat dilakukan berdasarkan temuan yang jelas dan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku.
Budi menyiapkan peraturan wali kota (perwali) yang akan mengatur perizinan kos-kosan di wilayah Serang. Rencana tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah kota untuk menata ketentuan mengenai usaha tempat tinggal sementara itu melalui aturan yang lebih jelas. Dalam keterangannya pada Rabu, 28 Oktober 2026, Budi menyampaikan bahwa penyusunan perwali sedang berjalan dan ia telah menghubungi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) agar segera merumuskan aturan terkait perizinan kos-kosan.
Menurut Budi, pembahasan mengenai ketentuan perizinan perlu mulai dirumuskan oleh perangkat daerah terkait selagi proses penyusunan perwali berlangsung. Karena itu, ia meminta Bapenda segera menyiapkan rumusan aturan yang diperlukan. Langkah tersebut disebut sebagai bagian dari proses menyiapkan dasar pengaturan bagi perizinan kos-kosan, bukan sebagai pengganti penyusunan perwali yang masih berjalan. Pernyataan itu menegaskan adanya dua pekerjaan yang dilakukan secara beriringan: penyusunan peraturan wali kota dan perumusan aturan perizinan oleh Bapenda.
Rencana perwali ini menjadi perhatian dalam agenda Pemkot Serang untuk mengawasi kos-kosan. Namun, informasi yang disampaikan Budi dalam pernyataannya berfokus pada penyusunan regulasi dan permintaan kepada Bapenda. Belum ada rincian lain yang disampaikan mengenai bentuk persyaratan izin, mekanisme pengajuan, pihak yang akan dikenai ketentuan, ataupun waktu penerapan aturan. Dengan demikian, substansi aturan masih menunggu hasil perumusan dan proses penyusunan perwali. Budi menyampaikan rencana tersebut pada Rabu, 28 Oktober 2026, tanpa menyebutkan jadwal pelaksanaan razia atau keterangan tambahan mengenai pelaksanaannya. Informasi mengenai isi akhir perwali dan aturan perizinan baru dapat dipastikan setelah proses penyusunan serta perumusan yang sedang berlangsung menghasilkan ketentuan resmi.
