Kota Probolinggo // Patrolihukum.net –
Pemerintah Kota Probolinggo menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung penguatan sistem data nasional melalui kolaborasi strategis bersama Badan Pusat Statistik (BPS). Hal ini ditegaskan saat Wali Kota Probolinggo, dr. H. Aminuddin, menerima kunjungan Kepala BPS Kota Probolinggo, Mouna Sri Wahyuni, di ruang kerjanya pada Selasa (15/4).
Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas sejumlah program penting BPS yang akan dilaksanakan pada tahun 2025, khususnya terkait pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). DTSEN merupakan basis data terpadu hasil kerja sama antara Kementerian Sosial dan BPS yang menyajikan informasi sosial dan ekonomi masyarakat secara menyeluruh.
Wali Kota Aminuddin menyampaikan apresiasinya terhadap langkah BPS yang terus meningkatkan akurasi dan integrasi data lintas sektor. Menurutnya, data yang akurat adalah fondasi utama dalam pengambilan kebijakan publik dan pembangunan daerah yang tepat sasaran.
“Tentunya, Pemkot Probolinggo siap mendukung jalannya program BPS, agar pemanfaatan data lebih maksimal dan menjadi landasan objektif dalam setiap keputusan strategis,” ungkap Wali Kota Aminuddin.
Ia juga menekankan pentingnya kesepahaman antara pemerintah daerah dan BPS dalam pemanfaatan data tunggal melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU), yang akan menjamin hasil data benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan.
“Hasil data yang keluar untuk Kota Probolinggo nanti adalah single data. Dari situ kita bisa membuat prediksi, tren, serta langkah konkret, terutama dalam mengatasi inflasi. Semuanya harus berbasis data objektif, bukan asumsi sepihak,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala BPS Kota Probolinggo, Mouna Sri Wahyuni, menuturkan bahwa pihaknya tengah mendorong sinergi antarpemangku kepentingan, termasuk Diskominfo sebagai Wali Data dan Dinsos sebagai Produsen Data, untuk menciptakan keselarasan dalam pengelolaan statistik di tingkat kelurahan.
“Ini yang kami branding, bahwa Kota Probolinggo terlihat satu data kelurahannya sudah berjalan. Tapi ini tentu hasil kolaborasi, tidak bisa dikerjakan sendiri,” terang Mouna.
Ia menjelaskan bahwa BPS secara rutin merilis data inflasi yang menjadi indikator makro ekonomi penting dan menjadi rujukan dalam penyusunan kebijakan fiskal dan moneter.
“Inflasi Kota Probolinggo saat ini relatif stabil. Namun di balik angka ini, ada dinamika ekonomi yang perlu dicermati untuk menjaga keseimbangan harga dan daya beli masyarakat,” ujarnya.
Untuk memperkuat literasi data publik, BPS juga terus memperluas akses masyarakat terhadap informasi statistik melalui berbagai kanal, termasuk layanan Halo PST (Pusat Statistik Terpadu) yang dapat diakses secara daring melalui laman halopst.web.bps.go.id.
“Kami rutin menyampaikan diseminasi data melalui berita resmi statistik, publikasi, rilis, serta melalui layanan Halo PST yang kini telah dilengkapi dengan fitur AI bernama Ning AIDA,” jelas Mouna.
Layanan Halo PST menjadi wujud inovasi BPS dalam mendekatkan layanan konsultasi statistik kepada masyarakat secara mudah dan cepat. Masyarakat dapat mencari data, berkonsultasi langsung dengan petugas, serta mengakses berbagai publikasi resmi secara gratis.
Melalui sinergi antara BPS dan Pemkot Probolinggo, diharapkan sistem perencanaan pembangunan di kota ini semakin berbasis data, transparan, dan mampu menjawab tantangan sosial ekonomi secara komprehensif.
(Bambang/)*
