Jakarta | Pemerintah sedang menyiapkan berbagai langkah untuk menangani dan meminimalkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Listyo Sigit Prabowo menyampaikan bahwa agenda tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan karhutla dapat ditangani secara lebih terarah. Pernyataan itu disampaikan Listyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Minggu, 11 Oktober 2026.
Menurut Listyo, pemerintah tengah menyusun langkah penanganan yang diperlukan agar persoalan karhutla dapat diminimalkan. Persiapan itu mencakup berbagai upaya yang akan digunakan untuk memperkuat penanganan di lapangan serta memastikan respons pemerintah berjalan sesuai kebutuhan. Pemerintah menempatkan penanganan karhutla sebagai agenda yang memerlukan kesiapan dan pelaksanaan langkah secara terukur.
Berbagai langkah tersebut disiapkan sebagai bagian dari strategi pemerintah untuk menghadapi karhutla secara terpadu. Dengan persiapan yang dilakukan, pemerintah berupaya agar penanganan dapat berlangsung secara efektif dan tidak berhenti pada tindakan sesaat. Agenda ini juga menunjukkan fokus pemerintah untuk menekan dampak karhutla melalui kebijakan dan pelaksanaan yang disusun secara berkelanjutan.
Listyo menegaskan bahwa pemerintah akan terus menyiapkan langkah yang relevan untuk mencapai tujuan tersebut. Pemerintah berupaya memastikan setiap kebutuhan dalam penanganan karhutla dapat diantisipasi melalui strategi yang telah disusun. Pernyataan ini menjadi penegasan bahwa pemerintah sedang memusatkan perhatian pada upaya penanganan sekaligus pengurangan risiko karhutla.
Pemerintah tengah menyiapkan penataan badan restorasi gambut agar lembaga tersebut memiliki ruang gerak yang lebih fleksibel dalam mendukung upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Fleksibilitas itu dipandang penting karena tantangan di kawasan gambut memerlukan pendekatan yang dapat menyesuaikan kondisi lapangan, termasuk dalam pengelolaan ekosistem dan pengurangan risiko kebakaran.
Menurut Listyo, persiapan pembentukan atau penataan badan restorasi gambut masih berlangsung. Proses tersebut belum dinyatakan selesai, sehingga pemerintah masih melakukan tahapan yang diperlukan sebelum menyampaikan perkembangan lebih lanjut. Pernyataan itu menunjukkan bahwa rencana penguatan badan restorasi gambut masih berada dalam tahap persiapan dan belum dapat dipastikan bentuk akhirnya.
Listyo tidak menjelaskan secara rinci kapan proses persiapan tersebut akan rampung. Karena itu, belum ada kepastian mengenai jadwal penyelesaian maupun waktu pelaksanaan penataan badan yang dimaksud. Pemerintah masih memproses rencana tersebut tanpa memberikan batas waktu yang dapat dijadikan acuan publik.
Rencana ini ditempatkan sebagai bagian dari strategi terpadu untuk menekan karhutla, khususnya melalui perhatian yang lebih besar terhadap kawasan gambut. Restorasi dan pemeliharaan gambut dapat menjadi unsur penting dalam menjaga kondisi lahan agar tidak mudah terbakar, tetapi pelaksanaannya tetap menunggu penyelesaian proses persiapan yang sedang dilakukan pemerintah.
Dengan demikian, informasi yang tersedia baru menunjukkan adanya upaya mempersiapkan badan restorasi gambut agar lebih fleksibel menghadapi kebutuhan pencegahan karhutla. Belum terdapat penjelasan lebih lanjut mengenai bentuk kelembagaan, kewenangan, atau jadwal pembentukannya. Pemerintah masih melanjutkan proses persiapan, sementara rincian mengenai hasil penataan tersebut belum disampaikan.
Pemerintah menyusun strategi terpadu untuk menekan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui dua jalur yang saling melengkapi, yakni penanganan langsung dan pencegahan. Pendekatan tersebut diperlukan agar upaya mengatasi kebakaran tidak hanya berfokus pada api yang sudah muncul, tetapi juga mendorong pengurangan risiko terjadinya karhutla. Dengan kerangka terpadu, pemerintah berupaya memastikan setiap langkah berjalan searah dan mendukung perlindungan lingkungan serta masyarakat.
Dalam penanganan langsung, pemadaman melibatkan satuan tugas udara dan satuan tugas darat. Kedua unsur tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk merespons karhutla yang terjadi. Keterlibatan satuan tugas udara dan darat menunjukkan bahwa pemadaman ditempatkan sebagai langkah penting dalam mengendalikan kebakaran. Pemerintah terus mendorong pelaksanaan penanganan tersebut agar kejadian karhutla dapat ditangani melalui koordinasi yang terpadu.
Selain pemadaman, strategi pemerintah juga menekankan pencegahan. Listyo menyebut tiga pendekatan yang didorong, yaitu sosialisasi, edukasi, dan perbaikan regulasi. Sosialisasi dan edukasi menjadi bagian dari langkah pencegahan yang diarahkan untuk memperkuat pemahaman mengenai pentingnya mencegah karhutla. Sementara itu, perbaikan regulasi dipandang sebagai unsur pendukung untuk memperkuat kerangka pencegahan yang sedang dibangun.
Ketiga pendekatan tersebut berjalan berdampingan dengan pemadaman, bukan sebagai langkah yang terpisah. Pemerintah mendorong seluruh upaya itu secara bersamaan supaya penanganan karhutla memiliki cakupan yang lebih menyeluruh. Pemadaman berfungsi menangani kejadian yang berlangsung, sedangkan sosialisasi, edukasi, dan perbaikan regulasi diarahkan untuk memperkuat pencegahan. Strategi ini mencerminkan upaya pemerintah membangun penanganan karhutla yang tidak hanya reaktif, tetapi juga berorientasi pada pengurangan risiko secara berkelanjutan.
Presiden Prabowo Subianto mengarahkan agar penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh unsur terkait. TNI, Polri, pemerintah daerah, serta masyarakat perlu menjalankan peran masing-masing dalam menghadapi potensi karhutla secara terpadu. Arahan tersebut menempatkan koordinasi lintas pihak sebagai bagian penting dalam setiap upaya penanganan, sehingga langkah yang diambil tidak berjalan sendiri-sendiri.
Keterlibatan pemerintah daerah diperlukan untuk memperkuat pelaksanaan penanganan sesuai kondisi wilayah, sementara TNI dan Polri mendukung langkah-langkah yang telah dikoordinasikan bersama. Masyarakat juga menjadi bagian dari upaya tersebut melalui kewaspadaan dan kerja sama dengan pihak berwenang. Pola kerja bersama ini diarahkan untuk memastikan informasi, pemantauan, dan tindakan lapangan dapat terhubung dalam satu koordinasi yang jelas.
Pemerintah saat ini melakukan berbagai pemantauan sebagai bagian dari proses penanganan dan pengawasan karhutla. Pemantauan tersebut mencakup perkembangan situasi di lapangan serta informasi yang diperlukan oleh para pemangku kepentingan. Menurut Listyo, hasil pemantauan itu menjadi bahan kajian untuk menentukan langkah terbaik. Dengan demikian, setiap keputusan berikutnya disusun berdasarkan informasi yang terus dihimpun dan penilaian terhadap kondisi yang berkembang, dengan tetap melibatkan unsur pemerintah, aparat, dan masyarakat secara terkoordinasi.
Baca juga: Tingkatkan Kesadaran Bahaya Karhutla, TNI Kembali Laksanakan Penyuluhan Pencegahan Karhutla di Kabupaten Sambas | Tanamkan Kepedulian Sejak Dini, Pelajar Antusias Terima Materi Karhutla dari Tim Penyuluh | Strategi Pengoptimalan Aset Properti TelkomGroup
