PROBOLINGGO, PATROLIHUKUM.NET – Kecelakaan lalu lintas maut yang melibatkan bus karyawan PT Kutai Timber Indonesia (KTI) dan sepeda motor di Jalan Raya Mastrip, tepatnya di depan SMKN 2 Kota Probolinggo, Kamis (12/11/2026) sore, menuai perhatian serius dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) LIRA Kota Probolinggo.
Peristiwa tragis tersebut mengakibatkan seorang pelajar perempuan berinisial DS (16), warga Kelurahan Kedunggaleng, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo, meninggal dunia di lokasi kejadian. Korban diketahui merupakan siswi MAN Kota Probolinggo yang saat itu mengendarai sepeda motor Honda Beat bernomor polisi N-3688-QI.
Menyikapi peristiwa tersebut, Wali Kota LSM LIRA Probolinggo, Louis Hariona, angkat bicara. Ia menilai kecelakaan yang merenggut nyawa seorang pelajar tersebut harus menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Probolinggo, khususnya dalam melakukan evaluasi terhadap sistem transportasi angkutan karyawan dan pengawasan kendaraan besar.
Mengawali pernyataannya, Louis atas nama keluarga besar LSM LIRA Kota Probolinggo menyampaikan belasungkawa mendalam kepada keluarga korban.
“Kami atas nama keluarga besar LSM LIRA Kota Probolinggo menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas musibah kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Mastrip yang telah merenggut korban jiwa. Semoga keluarga korban diberikan ketabahan dan kekuatan,” ujar Louis, Jumat (13/11/2026).
Louis mengungkapkan, persoalan operasional bus pengangkut karyawan PT KTI sebenarnya sudah berkali-kali disampaikan dalam berbagai kesempatan, termasuk melalui rapat dengar pendapat (RDP).
Menurutnya, salah satu usulan yang pernah disampaikan adalah agar perusahaan menyediakan halte atau titik kumpul khusus bagi karyawan sebelum diangkut menuju tempat kerja.
Ia menilai pola operasional bus karyawan selama ini perlu dibenahi karena terkesan seperti angkutan kota. Bus disebut berhenti di sejumlah gang untuk menaikkan maupun menurunkan penumpang.
“Sudah berkali-kali dalam rapat dengar pendapat kami menyampaikan agar bus pengangkut karyawan PT KTI dibuatkan halte. Jadi, setiap karyawan memiliki titik kumpul masing-masing. Jangan seperti sekarang, bus karyawan terkesan seperti angkutan kota, setiap gang menaikkan atau menurunkan penumpang,” tegas Louis.
Menurutnya, pola pemberhentian tersebut berpotensi mengganggu kelancaran lalu lintas, terutama di Jalan Cokroaminoto dan Jalan Mastrip yang setiap hari mengalami kepadatan pada jam berangkat sekolah, jam kerja, hingga sore hari.
Selain persoalan halte, Louis juga menyoroti penggunaan pelat nomor kendaraan bus pengangkut karyawan PT KTI. Ia menyebut tidak seluruh bus menggunakan pelat nomor N yang terdaftar di wilayah Probolinggo. Menurut pengamatannya, sebagian armada justru menggunakan pelat nomor dari luar daerah.
Louis mempertanyakan kontribusi kendaraan berpelat luar daerah terhadap daerah setempat dan meminta pemerintah melakukan evaluasi sesuai ketentuan yang berlaku.
“Ini juga harus menjadi perhatian pemerintah daerah. Kami melihat tidak semua bus menggunakan pelat nomor N atau pelat wilayah Probolinggo. Banyak yang menggunakan pelat luar daerah. Pemerintah perlu mengkaji bagaimana kontribusi dan ketentuan administrasi kendaraan tersebut,” ungkapnya.
Selanjutnya, Louis meminta Pemkot Probolinggo melalui Dinas Perhubungan bersikap tegas dalam mengatur kendaraan besar yang memasuki wilayah perkotaan, khususnya dari kawasan Wonoasih menuju Jalan Cokroaminoto.
Ia mengusulkan pemasangan papan informasi maupun rambu-rambu lalu lintas yang secara jelas mengatur jalur kendaraan besar, termasuk bus dan mobil bertonase besar.
Selain itu, petugas Dinas Perhubungan diharapkan ditempatkan secara rutin di perempatan Wonoasih dan sejumlah titik strategis lainnya untuk mengawasi kendaraan yang keluar masuk wilayah Kota Probolinggo.
Louis juga menyoroti keberadaan pos pantau di kawasan Wonoasih yang menurut pengamatannya belum terlihat dijaga petugas secara rutin. Padahal, pengawasan di lokasi tersebut dinilai penting untuk mencegah kendaraan besar melintas tidak sesuai ketentuan.
Tidak hanya itu, ia meminta pemerintah dan perusahaan mengevaluasi ukuran serta kelas kendaraan yang digunakan untuk mengangkut karyawan. Penggunaan armada berukuran lebih kecil perlu dipertimbangkan apabila lebih sesuai dengan kapasitas jalan.
Pemeriksaan kelayakan teknis bus, kelengkapan keselamatan, serta persyaratan operasional juga harus dilakukan secara berkala.
Sementara itu, berdasarkan keterangan Kasatlantas Polres Probolinggo Kota AKP Marjono, kecelakaan tersebut melibatkan bus karyawan PT KTI bernomor polisi N-7672-UR yang dikemudikan Ferdinan Hadi Hidayat dan sepeda motor Honda Beat N-3688-QI yang dikendarai korban.
Polisi menjelaskan, kecelakaan diduga bermula ketika korban berusaha mendahului bus dari arah utara menuju selatan. Pada saat bersamaan, muncul sepeda motor dari arah berlawanan sehingga terjadi senggolan. Korban kehilangan kendali, terjatuh, kemudian masuk ke bawah bus hingga meninggal dunia di lokasi kejadian.
Jenazah korban selanjutnya dievakuasi ke RSUD dr. Moch. Saleh Kota Probolinggo. Polisi telah meminta keterangan pengemudi bus dan sejumlah saksi serta mengamankan kendaraan yang terlibat untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut.
Menutup pernyataannya, Louis menegaskan bahwa tragedi tersebut harus menjadi tamparan keras sekaligus bahan evaluasi bagi Pemerintah Kota Probolinggo agar segera membenahi sistem pengaturan transportasi dan pengawasan lalu lintas.
“Jalur Mastrip sampai Cokroaminoto memang padat, apalagi pada jam sekolah dan jam kerja. Sore hari juga demikian. Kami berharap kejadian ini menjadi evaluasi serius bagi pemerintah. Jangan sampai menunggu jatuhnya korban jiwa lagi baru dilakukan pembenahan,” pungkasnya.
(Edi D/Red/**)
23 kunjungan
