Probolinggo, Patrolihukum.net – Pemerintah Desa Sukomulyo, Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo, sukses menggelar Musyawarah Desa (Musdes) dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2026. Kegiatan yang dilaksanakan di Balai Desa Sukomulyo pada Selasa (9/12/25) tersebut menjadi langkah penting dalam memastikan perencanaan anggaran yang lebih terarah, transparan, dan partisipatif.
BNN Ungkap Penyelundupan 3,37 Ton Ganja, Kabar Mantan Wakil Bupati Diamankan Masih Menunggu Konfirmasi
Musyawarah ini dihadiri oleh berbagai unsur penting desa, mencerminkan kuatnya semangat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Hadir dalam kegiatan ini Kepala Desa Sukomulyo Sulaksono, Camat Pajarakan Sudarmono, ST.MM beserta staf kecamatan, jajaran Danramil dan Polsek, pengurus BUMDes, Koperasi Merah Putih, tenaga kesehatan (Nakes), Pendamping Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh agama (Toga), tokoh masyarakat (Tomas), RT/RW, serta seluruh perangkat desa.
Prioritaskan Program Strategis Nasional
Dalam sambutannya, Kepala Desa Sukomulyo Sulaksono menegaskan bahwa penyusunan APBDes 2026 akan diarahkan untuk mendukung berbagai program strategis nasional yang telah menjadi acuan pemerintah pusat. Ia membeberkan sejumlah prioritas utama yang menjadi perhatian desa, di antaranya:
- Penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa.
- Penetapan penerima Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk balita, lansia, dan ibu hamil.
- Penetapan Pendapatan Asli Desa (PAD) 2026.
- Program ketahanan pangan desa.
- Penguatan ekonomi masyarakat melalui dukungan terhadap BUMDes.
“Ini hasil kerja keras semua pihak. Namun kita harus tetap fokus pada prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah pusat,” kata Sulaksono. Ia menambahkan bahwa sinergi antara seluruh unsur desa sangat diperlukan agar APBDes 2026 dapat berjalan tepat sasaran.
Camat Pajarakan Tekankan Kepatuhan Regulasi
Camat Pajarakan, Sudarmono ST.MM, yang turut memberikan arahan, menekankan pentingnya penyusunan anggaran desa yang patuh pada aturan dan ketentuan yang berlaku. Menurutnya, rancangan APBDes 2026 harus benar-benar sesuai dengan pedoman pemerintah pusat dan daerah, termasuk program mandatory yang wajib diakomodasi.
“Penggunaan Dana Desa sudah diatur dalam regulasi, baik dari PMK (Peraturan Menteri Keuangan) maupun Permendesa. Jangan sampai ada catatan negatif atau masalah hanya karena tidak sesuai aturan,” ujarnya.
Sudarmono juga mendorong agar sebagian Dana Desa dialokasikan untuk memperkuat permodalan BUMDes, sebagai langkah strategis meningkatkan pendapatan asli desa serta menumbuhkan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.
Diskusi Interaktif dan Masukan Warga
Musdes diakhiri dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Warga, tokoh masyarakat, dan berbagai unsur desa aktif memberikan masukan dan usulan terkait perencanaan program 2026. Seluruh poin penting dalam diskusi tersebut dicatat dalam berita acara resmi yang akan menjadi dasar penyusunan final APBDes.
Pemerintah Desa Sukomulyo berharap dengan tersusunnya APBDes 2026, berbagai program prioritas dapat terlaksana dengan lebih optimal, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Fokus pada ketahanan pangan, perlindungan sosial, dan penguatan ekonomi diharapkan mampu membawa Desa Sukomulyo semakin maju pada tahun mendatang.
(Bambang)
