Patrolihukum.net // JAKARTA – Komitmen Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk memberantas budaya korupsi di Indonesia mendapatkan dukungan penuh dari berbagai elemen masyarakat. Salah satunya datang dari Mujadalah Kiai Kampung (MKK), yang secara tegas menyatakan dukungannya terhadap langkah tegas Presiden dalam menghapus budaya koruptif yang selama ini mengakar di tanah air.
Dalam pidatonya saat memperingati Hari Buruh Internasional (May Day) 2025 yang digelar di Lapangan Monas, Jakarta Pusat pada Kamis, 1 Mei 2025, Presiden Prabowo menyampaikan pesan yang menggugah tentang tekadnya dalam memimpin Indonesia tanpa kompromi terhadap korupsi.
“Saudara-saudara sekalian, Pemerintahan yang saya pimpin bertekad untuk berusaha menghilangkan budaya korupsi dari bumi Indonesia. Saya tahu ini bukan pekerjaan ringan. Ini pekerjaan berat. Saya setiap hari diejek, tiap hari diancam, tiap hari macam-macam. Tapi saya tidak gentar. Saya sudah katakan, saya rela, saya siap, saya ikhlas mati untuk bangsa dan rakyat saya,” tegas Presiden dengan suara lantang.
Menanggapi pidato tersebut, Pendiri MKK, Najib Salim Atamimi, menyatakan bahwa komitmen Presiden Prabowo adalah kabar baik sekaligus harapan baru bagi bangsa Indonesia. Ia menyebut bahwa budaya korupsi harus segera diberantas demi keadilan dan kesejahteraan rakyat.
“Ini komitmen yang luar biasa dari Presiden Prabowo. Budaya koruptif memang harus segera dihilangkan dari Indonesia,” kata Najib dalam keterangan tertulis yang diterima media pada hari yang sama.
Najib menyatakan bahwa niat suci Presiden Prabowo tersebut harus mendapat dukungan total dari semua pihak, termasuk lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, Kejaksaan Agung, hingga lembaga negara lainnya yang berwenang menangani kasus korupsi.
Bahkan, menurutnya, jika lembaga penegak hukum tidak menunjukkan keseriusan dalam menindaklanjuti instruksi Presiden, maka Mujadalah Kiai Kampung siap mengambil peran lebih besar dalam mengawal agenda pemberantasan korupsi.
“Jika lembaga seperti KPK atau Kejaksaan Agung tidak serius, kami dari MKK siap memimpin perjuangan rakyat dalam membersihkan bangsa dari para koruptor,” tegas Najib.
Ia menyoroti pentingnya pembenahan regulasi dan peningkatan integritas para pejabat penegak hukum agar tidak terjerumus pada praktik tebang pilih, suap, maupun permainan dalam penanganan perkara korupsi.
“Pejabatnya harus betul-betul bekerja untuk bangsa dan rakyat. Tidak boleh ada permainan atau pilih kasih dalam menangani kasus korupsi. Uang negara yang telah dikorupsi harus dikembalikan dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat,” ujarnya.
Najib juga menyoroti peran penting partai politik sebagai institusi strategis dalam kehidupan demokrasi Indonesia. Menurutnya, partai politik harus menjadi pelopor dalam pemberantasan budaya korupsi dengan cara membersihkan internalnya dari praktik-praktik tidak terpuji.
“Pejabat negara yang terbukti korupsi harus segera dicopot, digantikan dengan sosok yang bersih. Demikian juga di tubuh partai politik, harus menjadi teladan bagi rakyat. Tidak boleh ada tempat bagi koruptor,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa perjuangan memberantas korupsi bukan hanya tugas pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat Indonesia.
“Membangun bangsa yang bermartabat di mata dunia adalah tugas bersama. Seluruh rakyat harus berkontribusi menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju dan sejahtera tanpa korupsi,” pungkas Najib.
(**)
