Jakarta | Aliansi Rakyat Menggugat menggelar demonstrasi di kantor Istana Wakil Presiden, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada Senin (9/11/2026). Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan tuntutan agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatannya. Demonstrasi berlangsung di kantor Wakil Presiden, bukan di lokasi lain, dengan tuntutan yang secara langsung ditujukan kepada Gibran.
Peristiwa ini menempatkan tuntutan pengunduran diri sebagai pokok aksi Aliansi Rakyat Menggugat. Massa datang ke kantor Istana Wakil Presiden untuk menyuarakan desakan tersebut. Informasi mengenai aksi yang tersedia menyebut kelompok penyelenggara, lokasi, waktu pelaksanaan, serta tuntutan yang disampaikan. Tidak ada keterangan lebih lanjut mengenai alasan yang mendasari desakan itu, sehingga hal tersebut tidak dapat dipastikan dari informasi ini.
Nama Aliansi Rakyat Menggugat merujuk pada kelompok yang menggelar demonstrasi tersebut. Sementara itu, Jalan Kebon Sirih menjadi penanda lokasi kantor Wakil Presiden di Jakarta Pusat tempat massa berkumpul dan menyampaikan tuntutan. Rincian ini penting agar pemberitaan tetap jelas mengenai siapa yang melakukan aksi, di mana demonstrasi berlangsung, dan kepada siapa desakan pengunduran diri ditujukan.
Dengan demikian, inti peristiwa pada Senin tersebut adalah demonstrasi Aliansi Rakyat Menggugat di kantor Istana Wakil Presiden dan tuntutan agar Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatan Wakil Presiden. Uraian ini tidak menambahkan penjelasan tentang latar belakang tuntutan yang belum disampaikan dalam keterangan terkait. Fakta yang tercantum terbatas pada identitas kelompok, tempat, tanggal, dan pokok desakan massa.
Pelaksana Tugas Sekretaris Wakil Presiden, Al Muktabar, keluar dari gedung Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) untuk menemui puluhan demonstran yang berkumpul di dekat gerbang. Kehadirannya menjadi momen ketika pihak Setwapres berupaya berkomunikasi langsung dengan massa yang menyampaikan tuntutan terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Al Muktabar tidak datang seorang diri. Ia tampak didampingi aparat kepolisian serta pegawai Setwapres saat bergerak menuju lokasi para peserta aksi.
Rangkaian pertemuan itu berlangsung di area sekitar gerbang, tempat para demonstran berkumpul dan menyuarakan aspirasi. Pengawalan aparat dan pegawai Setwapres mengiringi langkah Al Muktabar ketika ia mendekati massa. Situasi tersebut mempertemukan perwakilan institusi kepresidenan dengan para peserta aksi secara langsung, meski belum serta-merta mengubah tuntutan yang mereka bawa. Kehadiran pejabat Setwapres itu menjadi bagian dari upaya membuka komunikasi di tengah berlangsungnya demonstrasi.
Al Muktabar datang sebelum orator menyampaikan penolakan terhadap tawaran pertemuan. Dengan demikian, kehadiran perwakilan Setwapres dan respons dari pihak demonstran merupakan dua bagian berurutan dalam kejadian tersebut: pejabat terlebih dahulu keluar untuk menemui massa, kemudian sikap penolakan disampaikan melalui orasi. Urutan ini penting untuk menjelaskan bahwa tawaran dialog telah muncul dalam interaksi di lokasi aksi, sementara para demonstran tetap memiliki ruang untuk menyatakan apakah tawaran itu diterima atau ditolak.
Peristiwa tersebut menggambarkan adanya kontak langsung pihak Setwapres dan kelompok yang berkumpul di luar gedung. Namun, kedatangan Al Muktabar dengan pengawalan tidak dengan sendirinya berarti bahwa kesepakatan dialog telah tercapai. Setelah perwakilan Setwapres menghampiri mereka, tuntutan dan sikap massa tetap disampaikan oleh orator. Dalam konteks aksi yang diberitakan, demonstran tetap mendesak Gibran mundur, sementara penolakan terhadap tawaran pertemuan baru dinyatakan setelah Al Muktabar hadir di dekat gerbang.
Orator yang menyampaikan seruan dari atas mobil komando menegaskan bahwa massa tidak menghendaki dialog dengan pihak yang hanya mewakili Gibran. Menurutnya, kehadiran perwakilan tidak menjawab tuntutan yang dibawa para demonstran, sehingga mereka meminta agar Gibran sendiri keluar dan berbicara langsung. Pernyataan tersebut disampaikan di hadapan peserta aksi, yang berkumpul di sekitar kantor wakil presiden.
Dalam seruannya, orator meminta Gibran menemui massa secara langsung, bukan mengirimkan orang lain untuk menerima aspirasi mereka. Para demonstran juga mendesak agar Gibran meninggalkan kantornya. Tuntutan itu menggambarkan sikap massa yang menolak penyelesaian melalui pertemuan dengan utusan dan ingin orang yang mereka kritik hadir sendiri. Hingga seruan itu disampaikan, mereka tetap menyatakan bahwa dialog dengan perwakilan bukanlah pilihan yang mereka inginkan.
Massa turut menyampaikan penilaian bahwa Gibran sudah tidak layak menjabat sebagai wakil presiden. Penilaian itu merupakan pandangan para demonstran, sebagaimana dinyatakan melalui orator, dan bukan fakta yang ditetapkan secara independen ataupun kesimpulan redaksi. Mereka mengaitkan tuntutan agar Gibran mundur dengan ketidakpuasan terhadap kepemimpinannya, lalu menjadikan kehadiran langsung Gibran sebagai permintaan utama dalam aksi tersebut.
Penolakan terhadap perwakilan juga memperlihatkan batas yang ditetapkan peserta aksi mengenai siapa yang mereka anggap dapat menanggapi tuntutan. Mereka tidak sekadar meminta adanya komunikasi, tetapi menghendaki komunikasi langsung dengan Gibran serta kejelasan atas seruan agar ia meninggalkan jabatan dan kantornya. Karena itu, orator berulang kali mengarahkan tuntutan kepada Gibran sendiri. Sikap tersebut menegaskan bahwa, menurut massa, dialog hanya akan bermakna apabila Gibran hadir, bukan apabila aspirasi disampaikan melalui orang lain. Seruan yang terdengar dari mobil komando menjadi gambaran posisi demonstran saat itu: mereka menolak pertemuan dengan perwakilan, meminta Gibran keluar menemui mereka, dan tetap mendesak agar ia mundur dari jabatan wakil presiden.
Pihak Sekretariat Wakil Presiden menawarkan agar perwakilan massa demonstran memasuki gedung untuk bertemu langsung dengan Wakil Presiden Gibran. Tawaran tersebut membuka kemungkinan berlangsungnya pertemuan sejumlah perwakilan aksi dan Gibran di dalam gedung. Namun, skema yang diajukan Setwapres tidak diterima oleh massa. Mereka menolak apabila dialog hanya melibatkan sebagian peserta, sementara peserta aksi lainnya tetap berada di luar bersama mobil komando.
Penolakan itu berkaitan dengan permintaan massa agar seluruh peserta demonstrasi dapat masuk secara bersama-sama. Bagi mereka, pertemuan yang diusulkan tidak cukup apabila hanya mengakomodasi perwakilan. Mereka menghendaki seluruh peserta aksi, termasuk yang berada bersama mobil komando, memperoleh kesempatan masuk ke gedung. Dengan demikian, tawaran untuk mengirim sejumlah orang sebagai delegasi tidak sejalan dengan bentuk pertemuan yang diminta oleh para demonstran.
Perbedaan mengenai siapa yang diperbolehkan masuk menjadi titik utama dalam upaya menawarkan dialog tersebut. Setwapres mengajukan pertemuan langsung dengan Gibran melalui perwakilan, sedangkan massa meminta akses bagi semua peserta aksi. Karena tuntutan untuk masuk bersama mobil komando dan seluruh peserta tidak sama dengan tawaran yang diberikan, massa tidak menyetujui opsi tersebut. Mereka tetap menghendaki agar rombongan aksi hadir secara kolektif, bukan hanya diwakili oleh beberapa orang di dalam gedung. Dalam aksi itu, tawaran Setwapres agar perwakilan demonstran masuk untuk bertemu Gibran ditolak; massa menginginkan seluruh peserta aksi bersama mobil komando diperbolehkan masuk.
Baca juga: Respons Kepala Bakom soal Putusan MK Terkait Ijazah Gibran hingga Aksi Penurunan Foto Wapres 460 kunjungan
