Jakarta | Penyerahan tugas dan tanggung jawab Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT) kepada Jenderal TNI Maruli Simanjuntak berlangsung di kantor Sekretariat Tetap BNPPDT, Jakarta, pada 19 Oktober 2026. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyerahkan tanggung jawab tersebut setelah Maruli resmi dilantik sebagai Wakil Panglima TNI sekaligus Kepala BNPPDT. Kegiatan ini menandai peralihan pelaksanaan tugas kepemimpinan lembaga yang menangani pengelolaan kawasan perbatasan dan daerah terpencil.
Pelantikan Maruli dilakukan Presiden Prabowo Subianto pada 15 Oktober 2026 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 105/TNI Tahun 2026. Dengan pelantikan tersebut, Maruli menerima dua amanah jabatan sekaligus, yakni Wakil Panglima TNI dan Kepala BNPPDT. Penyerahan tanggung jawab beberapa hari kemudian menjadi tahapan administratif sekaligus penegasan bahwa pengelolaan BNPPDT selanjutnya berada di bawah kepemimpinannya. Rangkaian ini menghubungkan keputusan pengangkatan oleh Presiden dengan pelaksanaan tugas kelembagaan di kantor BNPPDT.
Sebelum penyerahan kepada Maruli, Tito menjalankan tugas sebagai Kepala BNPP secara ex officio dalam kapasitasnya sebagai Menteri Dalam Negeri. Artinya, tanggung jawab kepala badan tersebut melekat pada jabatannya sebagai Mendagri, sehingga ia turut mengoordinasikan pengelolaan urusan perbatasan dan daerah terpencil. Setelah Maruli dilantik dan menerima penyerahan tugas, kepemimpinan BNPPDT beralih dari pengaturan ex officio tersebut kepada kepala badan yang ditunjuk melalui keputusan Presiden. Peralihan ini juga memberikan kejelasan mengenai pejabat yang bertanggung jawab dalam mengarahkan pelaksanaan mandat lembaga.
Prosesi pada 19 Oktober menjadi penanda formal dimulainya tanggung jawab Maruli dalam mengelola BNPPDT. Penyerahan tugas memastikan kesinambungan kerja badan setelah perubahan susunan kepemimpinan, sekaligus menegaskan hubungan jabatan barunya di TNI dan tanggung jawab pemerintahan yang ditetapkan melalui keputusan negara. Informasi mengenai waktu, tempat, pejabat yang menyerahkan, serta dasar pelantikan memberikan konteks penting bagi publik untuk memahami proses pergantian tersebut. Dengan demikian, Maruli mengambil alih tanggung jawab yang sebelumnya dijalankan Tito secara ex officio sebagai Mendagri.
Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dibentuk sebagai lembaga tersendiri pada 2010 untuk memperkuat koordinasi pengelolaan kawasan perbatasan. Kehadiran lembaga ini memungkinkan kementerian dan lembaga pemerintah bekerja dalam kerangka yang lebih terpadu, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan. Tugas tersebut mencakup kawasan perbatasan negara dan wilayah yang tergolong terpencil, dengan perhatian pada kebutuhan masyarakat serta tantangan pelayanan di lapangan. Melalui koordinasi lintas sektor, program pemerintah diharapkan tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi saling mendukung sesuai kebutuhan tiap kawasan.
Tito menyampaikan bahwa salah satu prioritas pengelolaan perbatasan adalah mendorong pembangunan terpadu. Arah pembangunan itu ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat keadilan dalam memperoleh layanan serta manfaat pembangunan. Pada saat yang sama, pengembangan kawasan diharapkan membantu mendorong tumbuhnya sentra ekonomi baru. Dengan demikian, kawasan perbatasan tidak hanya dipandang sebagai garis pemisah wilayah negara, tetapi juga sebagai ruang kehidupan dan kegiatan ekonomi masyarakat. Pencapaian prioritas tersebut memerlukan kerja sama pemerintah pusat dan daerah, serta penyelarasan berbagai program sesuai kondisi setempat.
Mandat BNPP juga berkaitan dengan pengelolaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan penguatan pelayanan lintas batas. PLBN berperan sebagai fasilitas penting bagi perlintasan orang dan barang, sehingga pengelolaannya perlu didukung koordinasi antarlembaga dan layanan yang berjalan baik. Selain itu, BNPP turut menangani persoalan batas negara melalui koordinasi dengan pihak terkait. Sejumlah segmen perbatasan Indonesia-Malaysia dan Indonesia-Timor-Leste masih memerlukan penanganan. Informasi tersebut menunjukkan bahwa urusan perbatasan mencakup pekerjaan yang berkelanjutan, baik dalam pembangunan kawasan, penyediaan layanan maupun penanganan isu batas. Dalam konteks tanggung jawab yang diterima Maruli Simanjuntak, mandat ini menuntut kesinambungan koordinasi agar prioritas nasional dapat diterjemahkan menjadi langkah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di kawasan perbatasan.
Perhatian BNPPDT tidak hanya tertuju pada kawasan perbatasan, tetapi juga pada wilayah terpencil yang menghadapi tantangan pemerataan pembangunan. Tito menyoroti Pulau Enggano, Pulau Nias, dan Pulau Rondo sebagai sejumlah daerah yang memerlukan perhatian lebih. Kondisi geografis dan keterbatasan akses dapat menyulitkan masyarakat untuk menjangkau layanan dasar, kesempatan ekonomi, serta berbagai fasilitas publik. Karena itu, upaya pembangunan perlu mempertimbangkan kebutuhan warga dan keadaan tiap wilayah, bukan sekadar berfokus pada pusat-pusat pertumbuhan yang mudah dijangkau.
Menurut Tito, jangkauan pelayanan harus menjadi perhatian utama dalam perencanaan pembangunan di daerah terpencil. Ketersediaan layanan yang memadai membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari sekaligus memperkuat keterhubungan mereka dengan berbagai program pemerintah. Hal ini membutuhkan pemetaan persoalan secara cermat, termasuk hambatan akses dan kesenjangan fasilitas. Dengan memahami kondisi setempat, pemerintah dapat merancang dukungan yang lebih tepat sasaran. Perhatian terhadap pulau-pulau tersebut juga menunjukkan bahwa pemerataan pembangunan perlu mencakup wilayah di luar kawasan perbatasan yang selama ini menjadi fokus utama lembaga.
Tito menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar penanganan tidak berjalan sendiri-sendiri. Kerja sama dibutuhkan untuk menyelaraskan perencanaan, sumber daya, dan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat di lapangan. Peningkatan kesejahteraan, dalam pandangannya, berkaitan erat dengan pemerataan pembangunan. Ketika warga memperoleh akses dan peluang yang lebih baik, rasa kebersamaan serta nasionalisme dapat semakin kuat. Pada saat yang sama, pembangunan yang menjangkau wilayah terpencil turut mendukung ketahanan wilayah, termasuk dalam menghadapi potensi infiltrasi pihak luar. Dengan demikian, perhatian terhadap Enggano, Nias, dan Rondo merupakan bagian dari upaya memperkuat kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga keutuhan dan daya tahan nasional.
Maruli Simanjuntak menyatakan kesiapan untuk meneruskan program yang telah berjalan di Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), sekaligus mengembangkan pelaksanaan tugas lembaga setelah cakupan kerjanya diperluas menjadi BNPPDT. Kesiapan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kesinambungan kebijakan pengelolaan perbatasan dan daerah terpencil. Program yang sudah dirintis, menurut arah yang disampaikan, perlu tetap dilanjutkan sambil disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan di lapangan. Perluasan mandat juga menuntut pelaksanaan kerja yang terencana, sehingga pengelolaan kawasan perbatasan dan daerah terpencil dapat berlangsung lebih terarah.
Tito berharap pengalaman Maruli selama bertugas di lingkungan TNI dapat menjadi modal dalam mengemban tanggung jawab barunya. Pengalaman tersebut diharapkan mendukung kepemimpinan, kedisiplinan, serta kemampuan mengoordinasikan berbagai pihak dalam menjalankan tugas BNPPDT. Tito juga menekankan pentingnya koordinasi antarlembaga agar program tidak berjalan sendiri-sendiri dan hasilnya dapat dirasakan secara berkelanjutan. Dalam proses serah terima, Tito menyerahkan seluruh tugas dan tanggung jawab BNPP kepada Maruli. Penyerahan itu menandai peralihan kepemimpinan sekaligus tanggung jawab untuk menjaga keberlangsungan program dan mendorong pelaksanaan mandat lembaga secara efektif.
Salah satu perhatian dalam pengembangan tugas tersebut ialah peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan dan daerah terpencil. Karena itu, perencanaan program perlu memperhitungkan kebutuhan warga serta mendorong kerja sama lintas instansi. Agenda yang disusun pada 2026 direncanakan menjadi landasan bagi langkah berikutnya, dengan implementasi pada tahun setelahnya. Rangkaian perencanaan dan pelaksanaan ini diharapkan membantu meningkatkan kinerja lembaga, sekaligus memastikan perluasan tugas BNPP menjadi BNPPDT diterjemahkan ke dalam kegiatan yang nyata. Dengan meneruskan program yang ada, memperkuat koordinasi, dan menyiapkan rencana secara bertahap, Maruli diharapkan dapat mengawal tanggung jawab baru tersebut sesuai arah kebijakan yang telah ditetapkan.
