Kutai Kartanegara, patrolihukum.net – Kodim 0906/Kutai Kartanegara (Kkr) terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pembangunan Zona Integritas Satker TNI AD menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun Anggaran 2025. Dua program unggulan yakni Klinik Terapung dan Ketahanan Pangan Terintegrasi Kodim 0906/Kkr menjadi bagian dari penilaian pada tahap evaluasi dokumen/desk di jajaran Korem 091/Aji Surya Natakesuma (Asn) TA. 2025.
Kegiatan penilaian sekaligus wawancara yang di gelar secara vicon di wilayah Kodim 0906/Kkr dilaksanakan di Desa Cipari Makmur Kecamatan Muara Kaman dan Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong. Kegiatan ini merupakan rangkaian penting dalam proses pembangunan Zona Integritas, di mana setiap satuan kerja (satker) harus menunjukkan konsistensi dan inovasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Program Klinik Terapung yang digagas Kodim 0906/Kkr hadir untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang tinggal di daerah perairan dan pesisir yang sulit dijangkau fasilitas kesehatan. Sementara program Ketahanan Pangan Terintegrasi menjadi wujud nyata peran TNI AD dalam mendukung ketersediaan pangan di wilayah, melalui pengembangan lahan produktif serta pemberdayaan kelompok tani.
Mewakili Dandim 0906/Kkr, Pjs Kasdim 0906/Kkr, Kapten Inf Slamet Widodo menyampaikan bahwa kedua program tersebut bukan hanya sekadar inovasi, tetapi juga bentuk pengabdian TNI AD kepada masyarakat.
“Kami berupaya menghadirkan program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik dari sisi kesehatan maupun ketersediaan pangan. Semoga upaya ini bisa menjadi nilai tambah dalam mewujudkan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM dijajaran TNI AD,” ujarnya pada saat menghadiri acara vicon di Desa Cipari Makmur, selasa (9/9/25)
Dengan masuknya Klinik Terapung dan Ketahanan Pangan Terintegrasi dalam tahap evaluasi, Kodim 0906/Kkr berharap dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan Zona Integritas di jajaran TNI AD sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah serta seluruh elemen masyarakat.
Sumber Dim 0906/Kkr
