PEKANBARU – Setelah resmi dilantik sebagai Gubernur Riau periode 2025-2030, H. Abdul Wahid, S.Pd.I, M.Si, bersama Wakil Gubernur Riau, Ir. H. SF Hariyanto, MT, langsung bergerak cepat melakukan roadshow ke berbagai kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Langkah ini awalnya mendapat apresiasi karena dianggap sebagai bentuk komitmen dalam membangun komunikasi dengan jajaran birokrasi.
Namun, situasi mulai berubah ketika Abdul Wahid disebut-sebut mulai menunjukkan sikap arogan terhadap bawahannya. Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Harian Lepas (THL) di lingkungan Pemprov Riau mengaku merasakan perubahan sikap gubernur yang dinilai semakin angkuh dalam berbagai kesempatan. Jika sebelumnya dikenal ramah terhadap para senior, kini Abdul Wahid disebut lebih sering bersikap keras dan memperlihatkan superioritasnya seperti seorang raja.
Ketua KNPI Riau Soroti Sikap Gubernur Abdul Wahid
Kritik tajam terhadap kepemimpinan Abdul Wahid datang dari Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Riau, Larshen Yunus. Dalam sebuah pernyataan di depan Masjid Mako Brimob, Jalan Durian, Pekanbaru, Jumat (7/3/2025), Larshen Yunus menyoroti gaya kepemimpinan Abdul Wahid yang menurutnya lebih banyak menampilkan atraksi politik ketimbang bekerja secara nyata.
“Pak Gubernur Abdul Wahid yang kami hormati, saat ini yang dibutuhkan adalah kerja, kerja, dan kerja! Bukan atraksi dan intrik politik. Jangan hanya sibuk menyemprot kepala OPD di depan umum dan mempermalukan mereka. Yang dibutuhkan adalah kerjasama berbasis kompetensi, bukan sekadar mutasi jabatan karena kedekatan,” tegas Larshen Yunus.
Lebih lanjut, ia mengingatkan Abdul Wahid agar tidak melupakan sejarah, khususnya terkait kasus hukum saat dirinya masih aktif sebagai anggota DPRD Riau. Menurutnya, tidak ada pejabat yang benar-benar bersih, namun setidaknya harus menghindari manuver politik yang justru memperburuk citra pemerintahan.
Menyoal Kasus Dugaan Korupsi di DPRD, Nama Haji Suparman Kembali Disinggung
Dalam pernyataannya, Larshen Yunus juga menyinggung mantan Ketua DPRD Riau sekaligus mantan Bupati Rokan Hulu, Haji Suparman, yang pernah tersandung dugaan kasus korupsi. Menurutnya, Abdul Wahid seharusnya lebih berhati-hati dalam berpolitik dan tidak terjebak dalam arogansi kekuasaan.
“Pak Gubernur, kritik ini bentuk rasa cinta kami. Tapi ingat, hukum tetap harus dihormati. Jangan lupakan dugaan kasus hukum sewaktu bapak masih di DPRD. Salam dari Haji Suparman, yang pernah merasakan bagaimana supremasi hukum ditegakkan,” ujar Larshen Yunus.
Selain itu, Ketua KNPI Riau juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap Plt. Kadisdik Riau, Edi Rusma Dinata, S.Pd., M.Pd., yang tanpa alasan jelas diduga mendapat teguran keras dari Gubernur Abdul Wahid. Ia menilai tindakan seperti ini hanya menunjukkan gaya kepemimpinan yang tidak bijaksana.
Ancaman Bongkar Dugaan Kasus Lama di KPK
Menutup pernyataannya, Larshen Yunus menegaskan bahwa jika Abdul Wahid terus mempertahankan gaya kepemimpinannya yang arogan, maka pihaknya siap membawa persoalan dugaan kasus lama ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Jika Pak Gubernur semakin menjadi-jadi dengan gaya sok bersihnya, kami siap membongkar tabir misteri kasus lama di hadapan Gedung Merah Putih KPK RI di Jakarta. Salus Populi Suprema Lex Esto – kepentingan rakyat adalah hukum tertinggi,” tandasnya.
Sebagai aktivis anti-korupsi yang pernah mengenyam pendidikan di Universitas Riau dan Universitas Gadjah Mada (UGM), Larshen Yunus menegaskan bahwa semangat transparansi dan supremasi hukum harus tetap dijunjung tinggi di Riau.
Pernyataan keras dari Ketua KNPI Riau ini kini menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat dan birokrasi. Apakah kritik ini akan mendapat respons dari Gubernur Abdul Wahid? Publik menantikan tindak lanjut dari pernyataan yang cukup mengguncang ini.
Sumber: Larsen Yunus
Ketua KNPI Provinsi Riau
