Jakarta | Perdana Menteri Belgia Bart De Wever mengajukan pengunduran diri kepada Raja Philippe pada Senin, setelah koalisi lima partai pemerintahannya gagal mencapai kesepakatan mengenai rancangan anggaran negara untuk 2027. Langkah itu menandai eskalasi kebuntuan politik yang berpusat pada pembahasan keuangan pemerintah. Meski demikian, pengajuan tersebut belum otomatis mengakhiri masa jabatan De Wever. Keputusan kini berada di tangan raja, yang belum menyatakan apakah akan menerima atau menolak permintaan perdana menteri itu. Untuk sementara, proses politik tetap terbuka, sementara pemerintah dan partai koalisi menghadapi kebutuhan untuk mencari jalan keluar dari perbedaan mereka terkait rancangan anggaran tahun mendatang.
Raja Philippe menangguhkan keputusan atas permohonan tersebut. Dengan demikian, belum ada kepastian bahwa De Wever akan segera meninggalkan jabatannya, ataupun bahwa ia akan tetap memimpin pemerintahan. Penundaan ini memberi ruang bagi kepala negara untuk menilai situasi politik sebelum mengambil langkah berikutnya. Istana Kerajaan menyatakan bahwa Raja akan berkonsultasi dengan para pemimpin partai-partai mayoritas. Konsultasi itu dipandang sebagai bagian dari upaya memahami posisi masing-masing pihak setelah perundingan anggaran menemui jalan buntu. Belum ada keputusan akhir yang diumumkan, sehingga perkembangan politik berikutnya bergantung pada hasil pembicaraan tersebut dan sikap Raja terhadap pengunduran diri yang diajukan.
Rencana konsultasi itu disampaikan Istana Kerajaan melalui pernyataan yang dipublikasikan di platform X. Pengumuman tersebut menegaskan bahwa permohonan De Wever sedang dipertimbangkan, bukan telah disetujui maupun ditolak. Fokus langsung kini tertuju pada pertemuan Raja dengan para pemimpin partai mayoritas, yang diharapkan dapat menjelaskan apakah koalisi masih memiliki ruang untuk mencapai kompromi. Namun, konsultasi tersebut belum dengan sendirinya menjamin tercapainya kesepakatan anggaran atau kelanjutan pemerintahan dalam susunan yang sama. Kebuntuan mengenai rancangan 2027 menjadi latar utama pengajuan pengunduran diri, sementara langkah Raja akan menentukan proses politik selanjutnya. Sampai keputusan diumumkan, status De Wever dan arah koalisi lima partai itu masih belum pasti.
Belgia menghadapi tekanan fiskal ketika pemerintah berupaya menyepakati langkah untuk menutup defisit anggaran sebesar 10 miliar euro, atau sekitar Rp203 triliun. Besarnya kekurangan tersebut membuat pembahasan mengenai penghematan dan pembagian beban menjadi agenda mendesak. Namun, hingga kini, para pihak belum mencapai kesepakatan mengenai cara menangani persoalan itu. Kebuntuan tersebut bukan sekadar perbedaan teknis tentang angka, melainkan juga mencerminkan benturan prioritas politik di dalam pemerintahan koalisi.
Negosiasi di tingkat pemerintahan dilaporkan telah menemui jalan buntu selama berminggu-minggu. Perundingan yang berlarut-larut menghambat penyusunan rencana anggaran dan menempatkan tekanan tambahan pada Perdana Menteri Bart De Wever. Setiap keputusan mengenai pengurangan belanja, penyesuaian kebijakan, atau langkah lain untuk memperbaiki keuangan negara berpotensi menimbulkan konsekuensi bagi kelompok masyarakat yang berbeda. Karena itu, para pemimpin partai harus mencari titik temu yang dapat diterima bersama, sekaligus menjawab tuntutan untuk mengendalikan defisit.
Perselisihan terutama melibatkan Vooruit, partai sosialis Flemish, dan Gerakan Reformis (MR), partai kanan-tengah berbahasa Prancis. Perbedaan orientasi politik kedua partai mempersulit kompromi mengenai pilihan kebijakan dan siapa yang menanggung dampak penyesuaian fiskal. Ketegangan itu menjadi bagian penting dari kebuntuan yang lebih luas, sebab kesepakatan anggaran memerlukan dukungan para mitra koalisi. Tanpa persetujuan mereka, pemerintah akan kesulitan merumuskan paket yang cukup kuat untuk mengatasi defisit sekaligus mempertahankan dukungan politik.
Di tengah situasi tersebut, De Wever bertemu dengan Raja Philippe di istana kerajaan di Brussel. Pertemuan itu berlangsung lebih dari 90 menit dan menjadi perhatian karena terjadi ketika perundingan anggaran belum menemukan jalan keluar. Langkah De Wever untuk menghadap raja berlangsung setelah berminggu-minggu negosiasi yang tersendat. Pertemuan tersebut memberi konteks bagi perkembangan politik berikutnya, termasuk kabar bahwa perdana menteri mengajukan pengunduran diri. Dengan defisit besar yang masih harus ditangani dan perbedaan antarpartai yang belum teratasi, proses pembentukan kesepakatan anggaran tetap menghadapi tantangan serius.Dalam sistem politik Belgia, pengunduran diri perdana menteri tidak serta-merta mengakhiri pemerintahan pada saat disampaikan. Raja memiliki peran konstitusional dalam menangani permohonan tersebut dan dapat memilih untuk tidak langsung menerimanya. Dengan menunda keputusan, kepala negara dapat memberi partai-partai dalam koalisi tambahan waktu untuk merundingkan jalan keluar, termasuk menyepakati anggaran dan mempertahankan dukungan terhadap pemerintahan. Langkah semacam itu membuka ruang bagi dialog politik tanpa segera memicu perubahan pemerintahan secara formal.
Penundaan penerimaan pengunduran diri juga dapat menjadi cara untuk menjaga kesinambungan pemerintahan ketika negosiasi masih berlangsung. Para mitra koalisi tetap perlu mencari kompromi, sementara perdana menteri dan kabinet dapat terus menjalankan tugas selama status pengunduran diri belum diputuskan. Namun, pilihan itu bukan jaminan bahwa kesepakatan akan tercapai. Jika perbedaan mengenai kebijakan belanja dan pembagian tanggung jawab tetap tajam, proses tersebut hanya memperpanjang masa ketidakpastian sebelum keputusan politik berikutnya diambil.
Alternatifnya, raja dapat menerima pengunduran diri De Wever secara langsung. Pemerintah kemudian berstatus sementara, atau menjadi kabinet yang menjalankan urusan sehari-hari dengan kewenangan terbatas, hingga terbentuk pengaturan politik baru. Dalam keadaan itu, pemerintahan tetap dapat berfungsi, tetapi ruangnya untuk mengambil keputusan besar dan mengajukan kebijakan baru menjadi lebih sempit. Mekanisme anggaran sementara memungkinkan negara terus membiayai kegiatan publik dengan menggunakan kerangka belanja tahun sebelumnya, sehingga layanan dan kewajiban rutin tidak langsung terhenti. Meski demikian, cara ini tidak setara dengan anggaran baru yang disepakati untuk periode mendatang.
Sikap De Wever sebelumnya menolak membawa Belgia memasuki tahun baru dengan anggaran sementara menunjukkan bahwa keberlangsungan administratif saja tidak dianggap memadai. Kerangka lama dapat menjaga operasi pemerintahan, tetapi membatasi kemampuan kabinet menyesuaikan belanja terhadap kebutuhan baru dan menjalankan agenda politiknya. Karena itu, pilihan raja bukan hanya persoalan menerima atau menunda pengunduran diri. Keputusan tersebut juga menentukan berapa banyak waktu yang tersedia bagi koalisi untuk mencapai kesepakatan, sekaligus apakah negara akan terus dipimpin kabinet dengan mandat penuh atau bergantung pada tata kelola sementara yang lebih terbatas.
Kebuntuan anggaran Belgia yang kembali menguji posisi Perdana Menteri Bart De Wever memiliki pembanding penting dalam krisis politik pada akhir 2025. Saat itu, pemerintah federal menghadapi tekanan untuk menemukan penghematan sekitar 10 miliar euro, atau sekitar Rp203 triliun. Besarnya kebutuhan penghematan memperlihatkan bahwa perselisihan mengenai anggaran bukan persoalan baru, melainkan tantangan berulang bagi koalisi yang harus menyelaraskan prioritas fiskal dan kepentingan politik para anggotanya.
Respons De Wever pada krisis sebelumnya berbeda dari langkah yang kini dilaporkan. Alih-alih langsung menawarkan pengunduran diri, ia meminta tambahan waktu 50 hari kepada Raja Belgia untuk melanjutkan perundingan. Permintaan itu memberi ruang bagi para mitra koalisi untuk kembali membahas cara mengurangi pengeluaran dan menyepakati pembagian beban. Masa tambahan tersebut menjadi bagian dari upaya mencari jalan keluar, meskipun proses negosiasi tetap bergantung pada kemampuan partai-partai mencapai kompromi.
Pada 24 November 2025, koalisi akhirnya mencapai kesepakatan yang mencakup penghematan sebesar 9,2 miliar euro, setara Rp186,76 triliun menurut sumber. Angka itu sedikit di bawah sasaran sekitar 10 miliar euro yang sebelumnya menjadi acuan. Riwayat tersebut menunjukkan bahwa kebuntuan anggaran Belgia pernah berakhir dengan kesepakatan setelah negosiasi berlanjut, tetapi tidak menjamin hasil serupa pada situasi terbaru. Kondisi politik, tuntutan fiskal, dan posisi masing-masing pihak dapat berubah. 457 kunjungan
