Jakarta | Perkara dugaan kekerasan seksual yang menempatkan Betrand Peto sebagai terlapor telah meningkat dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Kasubbid Penmas Polda Metro Jaya, AKBP Onkoseno Grandiarso, mengonfirmasi bahwa peningkatan tahap penanganan tersebut berlaku sejak 27 Oktober 2026. Perkembangan ini menandai langkah lanjutan kepolisian untuk mendalami laporan dan mengumpulkan keterangan serta bukti yang relevan. Informasi mengenai peningkatan status perkara perlu dipahami sesuai konteks proses hukum: penyidikan merupakan tahapan untuk membuat perkara menjadi lebih terang, bukan pengumuman bahwa seseorang telah terbukti melakukan tindak pidana.
Dalam sistem penegakan hukum, penyelidikan dan penyidikan memiliki tujuan serta ruang lingkup berbeda. Penyelidikan dilakukan untuk menilai apakah suatu peristiwa diduga sebagai tindak pidana, sedangkan penyidikan berfokus pada pencarian dan pengumpulan bukti guna menjelaskan peristiwa tersebut serta menentukan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum. Karena itu, status perkara yang naik ke penyidikan tidak sama dengan penetapan kesalahan atau putusan pengadilan. Terlapor tetap memiliki hak untuk memperoleh proses yang adil, sementara dugaan yang dilaporkan harus diperiksa melalui prosedur resmi dan berdasarkan bukti.
Perkara ini masih ditangani kepolisian. Pada tahap tersebut, penyidik dapat melakukan langkah-langkah sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku, termasuk meminta keterangan pihak terkait serta menelaah bukti yang tersedia. Rincian mengenai materi pemeriksaan maupun perkembangan berikutnya sebaiknya merujuk pada keterangan resmi aparat, agar informasi yang beredar tidak mencampuradukkan dugaan dengan fakta yang telah teruji. Publik juga perlu menghindari penyebaran klaim yang belum terverifikasi, khususnya karena perkara menyangkut dugaan serius dan nama pihak-pihak tertentu. Hingga proses hukum memberikan kejelasan, pemberitaan yang cermat penting untuk menjaga asas praduga tak bersalah sekaligus menghormati penanganan laporan oleh kepolisian.
Kuasa hukum pelapor berinisial ANW, Nathaniel Hutagaol, menyampaikan bahwa pihaknya telah menyerahkan sejumlah bukti kepada penyidik dalam penanganan dugaan kekerasan seksual yang menyeret Betrand Peto. Menurut Nathaniel, bukti tersebut dipandang penting untuk membantu penyidik menelaah laporan dan memahami perkara yang sedang ditangani. Ia tidak menguraikan bentuk atau rincian bukti yang diserahkan. Keterangan itu disampaikan kepada awak media di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, pada Jumat, 30 Oktober 2026.
Nathaniel menilai bukti-bukti yang telah disampaikan memiliki nilai krusial. Dalam keterangannya, ia menyebut materi tersebut mengarah pada dugaan adanya tindak pidana. Pernyataan itu menggambarkan penilaian dari pihak pelapor mengenai relevansi bukti terhadap perkara, bukan penetapan bahwa suatu tindak pidana telah terbukti. Penilaian atas bukti dan kesimpulan hukum tetap berada dalam proses pemeriksaan oleh penyidik serta pihak berwenang. Karena itu, keterangan kuasa hukum tersebut perlu dipahami sebagai pandangan yang disampaikan mewakili pelapor.
Penyerahan bukti menjadi bagian dari proses yang sedang berjalan, sementara penyidik bertugas menilai informasi dan materi yang diterima sesuai prosedur. Nathaniel tidak menyebutkan rincian mengenai isi bukti, jumlahnya, ataupun kesimpulan pemeriksaan penyidik dalam pernyataan yang disampaikan kepada media tersebut. Dengan demikian, informasi yang dapat disampaikan secara terbatas adalah bahwa pihak ANW telah menyerahkan bukti, dan kuasa hukumnya menganggap bukti itu penting serta mengarah pada dugaan tindak pidana. Perkembangan selanjutnya bergantung pada pemeriksaan dan keterangan resmi dari pihak yang berwenang.
Dalam perkembangan penanganan laporan dugaan kekerasan seksual yang menyeret nama Betrand Peto, kuasa hukum pelapor, Nathaniel, menyampaikan bahwa pihaknya telah mempunyai gambaran mengenai sosok yang mereka nilai berpotensi ditetapkan sebagai tersangka. Pernyataan itu menggambarkan pandangan pihak pelapor setelah mengikuti proses yang berjalan, bukan pengumuman mengenai status hukum seseorang. Hingga ada keputusan resmi, penyebutan tersebut tetap harus dipahami sebagai perkiraan atau penilaian dari pihaknya saja.
Nathaniel tidak menyebut nama sosok yang dimaksud dalam keterangannya. Karena itu, identitas orang yang menurut pihaknya berpotensi menjadi tersangka tidak dapat dipastikan hanya berdasarkan pernyataan tersebut. Sikap untuk tidak mengungkap nama juga penting dicatat agar informasi yang disampaikan tidak berkembang menjadi tuduhan terhadap individu tertentu sebelum ada penjelasan dan penetapan resmi dari aparat yang menangani perkara.
Ia menegaskan bahwa penentuan tersangka sepenuhnya berada dalam kewenangan penyidik Polda Metro Jaya. Penyidik akan menilai hasil pemeriksaan, keterangan para pihak, serta alat bukti yang tersedia sebelum mengambil langkah hukum. Dengan demikian, gambaran yang disampaikan kuasa hukum tidak menggantikan proses penyidikan dan tidak serta-merta menunjukkan bahwa seseorang telah berstatus tersangka. Status tersebut hanya dapat dipastikan melalui keputusan penyidik berdasarkan prosedur yang berlaku.
Perbedaan penilaian pihak pelapor dan keputusan resmi penyidik perlu dijaga dalam pemberitaan maupun pembahasan publik. Laporan atau dugaan yang sedang ditangani merupakan bagian dari proses hukum, sedangkan penetapan tersangka memerlukan pertimbangan terhadap bukti dan hasil pemeriksaan secara menyeluruh. Sampai kepolisian menyampaikan perkembangan yang terverifikasi, informasi mengenai sosok yang dimaksud Nathaniel sebaiknya ditempatkan sebagai keterangan dari kuasa hukum, bukan sebagai kesimpulan resmi mengenai pihak yang bertanggung jawab.
Pihak ANW menyampaikan apresiasi kepada Polda Metro Jaya atas penanganan perkara dugaan kekerasan seksual yang menyeret nama Betrand Peto. Menurut ANW, perkembangan perkara hingga memasuki tahap penyidikan menunjukkan bahwa proses berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Apresiasi tersebut disampaikan sebagai bentuk penghargaan terhadap kerja aparat kepolisian dalam menerima dan menindaklanjuti laporan serta menjalankan tahapan penanganan perkara. Pernyataan itu menempatkan perkembangan proses sebagai hal penting bagi pihak yang menunggu kejelasan penanganan secara resmi, tanpa mendahului penilaian mengenai pokok perkara atau kesimpulan hukum yang belum tersedia. ANW menilai kepastian mengenai tahapan prosedural memiliki arti penting dalam memastikan perkara diproses melalui mekanisme hukum.
Nathaniel menyebut peningkatan status ke penyidikan sebagai langkah penting setelah pihaknya menunggu proses hukum selama beberapa bulan. Penantian itu, menurut keterangan yang disampaikan, dilalui dengan harapan agar perkara memperoleh penanganan sesuai prosedur dan perkembangan dapat diketahui secara jelas. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada kepolisian, terutama Polda Metro Jaya, atas proses yang telah berjalan hingga tahap tersebut. Ucapan terima kasih itu menjadi bagian dari respons ANW terhadap perkembangan resmi, sementara apresiasi yang disampaikan tetap berfokus pada penanganan perkara dan tahapan penyidikan. Dalam konteks ini, penyebutan langkah penting menggambarkan arti perkembangan tersebut bagi pihaknya setelah menunggu selama berbulan-bulan, bukan pernyataan mengenai hasil.
Status yang dapat disampaikan pada tahap ini adalah perkara telah naik ke penyidikan di Polda Metro Jaya. Apresiasi ANW dan ucapan terima kasih Nathaniel berkaitan dengan proses penanganan serta perkembangan prosedural tersebut. Informasi ini tidak menetapkan kesimpulan mengenai dugaan yang dilaporkan, tidak menyatakan hasil pemeriksaan, dan tidak memastikan bagaimana proses akan berjalan berikutnya. Perkara tetap berada dalam tahapan penyidikan sebagaimana disampaikan, sehingga keterangan mengenai statusnya dibatasi pada perkembangan tersebut. Penyebutan status ini menjaga pemberitaan tetap berpegang pada informasi yang tersedia, sekaligus membedakan apresiasi terhadap kerja kepolisian dari penilaian atas substansi perkara. Status perkara yang disebut adalah penyidikan, sesuai keterangan yang tersedia.
Baca juga: Pemerintah Kabupaten Tangerang Menanggapi Kasus Dugaan Pelecehan Seksual | Hak Korban Kekerasan Seksual dalam Menghadapi Kehamilan Tidak Diinginkan | Penyidikan Dugaan Korupsi Tanah di Bogor
