Jakarta, 14 Mei 2025 — Kepala Korps Kepolisian Perairan dan Udara Baharkam Polri (Kakorpolairud), Irjen Pol R. Firdaus Kurniawan, S.I.K., M.H., menghadiri Forum Koordinasi Pemangku Kepentingan Sektor Kelautan dan Perikanan yang diselenggarakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Gedung Mina Bahari IV, Jakarta, Rabu (14/5).
Forum yang mengangkat tema “Sinergi dan Kolaborasi dalam Mewujudkan Ekonomi Biru Menuju Indonesia Emas 2045” ini dipimpin langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Tujuannya adalah memperkuat koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan, sejalan dengan visi pembangunan nasional jangka panjang.
Dalam sambutannya, Menteri Kelautan dan Perikanan menyampaikan bahwa untuk mewujudkan Ekonomi Biru yang berkelanjutan, dibutuhkan sinergi konkret antar instansi, mulai dari penegakan hukum laut, perlindungan ekosistem, hingga pengembangan teknologi pemantauan laut berbasis satelit. Isu-isu strategis yang menjadi pokok pembahasan dalam forum ini antara lain adalah dampak perubahan iklim terhadap biota laut, meningkatnya ancaman illegal fishing, pencemaran laut oleh sampah plastik, serta degradasi terumbu karang dan kawasan konservasi.
Kehadiran Kakorpolairud Polri menjadi representasi penting dari peran kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban wilayah perairan nasional. Dalam paparannya, Irjen Pol R. Firdaus Kurniawan menyatakan komitmen Korpolairud untuk memperkuat peran dalam mendukung program Ekonomi Biru. “Kami siap bersinergi dalam meningkatkan patroli terpadu bersama instansi terkait, membagikan data intelijen kelautan secara real-time, serta meningkatkan edukasi kepada masyarakat pesisir untuk turut menjaga kelestarian ekosistem laut,” ujar jenderal bintang dua tersebut.
Lebih lanjut, Kakorpolairud juga menekankan pentingnya optimalisasi teknologi dan sistem pengawasan berbasis satelit untuk mempercepat deteksi dan respon terhadap pelanggaran hukum di laut, termasuk dalam upaya pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal.
Forum ini juga dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan strategis seperti TNI Angkatan Laut, Badan Keamanan Laut (Bakamla), Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, serta pejabat eselon II dan III dari lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Masing-masing instansi menyampaikan program kerja, tantangan, dan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor ke depan.
Acara berlangsung dengan lancar, tertib, dan penuh semangat kolaboratif. Forum ditutup pada pukul 12.00 WIB dengan sesi foto bersama serta penyampaian deklarasi komitmen bersama menuju penguatan tata kelola kelautan dan perikanan berbasis ekonomi biru yang inklusif dan berkelanjutan.
Dengan terselenggaranya forum ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat mempererat koordinasi dan memperkuat langkah konkret menuju tercapainya Indonesia sebagai poros maritim dunia dalam kerangka Indonesia Emas 2045.
(Edi D/Red/*)
