SURABAYA // Patrolihukum.net — Polda Jawa Timur (Jatim) berkomitmen memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam merayakan Natal 2025 serta pergantian Tahun Baru 2026.
Melalui operasi dengan sandi Lilin Semeru, Polda Jatim tidak hanya berfokus pada kelancaran lalu lintas, tetapi juga pada pemberian pelayanan yang humanis dan penuh keramahan kepada masyarakat.
Hal itu seperti disampaikan oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Jatim, Kombes Pol Jules Abraham Abast, Senin (21/12).
Kombes Pol Jules Abraham Abast mengatakan, Operasi Lilin kali ini memiliki perbedaan paradigma dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
“Tujuan Operasi Lilin adalah agar pengamanan Nataru mampu memberikan pelayanan terbaik dan rasa nyaman bagi masyarakat yang melaksanakan ibadah Natal, pemudik ataupun wisatawan yang datang ke Jawa Timur,” kata Kombes Pol J. Abast.
Selain itu lanjut Kombes Pol Abast, Polda Jatim juga memaksimalkan patroli dialogis sebagai langkah preventif guna memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tetap aman dan kondusif.
Patroli ini dilaksanakan oleh personel preventif Polri jajaran Polda Jatim dengan menyasar sejumlah lokasi yang berpotensi mengalami peningkatan aktivitas masyarakat selama momentum Nataru.
Sasaran patroli meliputi tempat ibadah, khususnya gereja, objek wisata, pusat perbelanjaan, terminal, pelabuhan, bandara, kawasan perhotelan, serta objek vital nasional dan objek vital tertentu.
“Patroli proaktif dialogis merupakan bagian dari upaya Polri dalam hal ini Polda Jatim dan jajarannya untuk mencegah potensi gangguan keamanan sejak dini,” kata Kombes Pol Abast.
Dalam pelaksanaan patroli tersebut petugas melakukan pengecekan kesiapan pengamanan, pendataan jam operasional, estimasi jumlah pengunjung, pengawasan arus lalu lintas dan parkir.
Selain itu petugas juga mengidentifikasi potensi kerawanan seperti kepadatan massa, gangguan kamtibmas, maupun risiko keselamatan.
“Kita sampaikan juga imbauan kamtibmas, memperkuat pola pengamanan internal, memastikan kesiapan jalur evakuasi, serta menyepakati mekanisme komunikasi dan respons cepat apabila terjadi gangguan keamanan,” pungkasnya. (*)
