MORUT – Jika permasalahan listrik selalu dikatakan adalah gaweannya PLN, kemudian pemerintah daerah hanya bertanggungjawab menyiapkan lahan untuk fasilitas dari milik PLN tidaklah benar.
Calon bupati Morowali Utara (Morut) Jeffisa Putra Amrullah mengatakan, pernyataan-pernyataan yang menyatakan bahwa urusan listrik tidak bisa dilakukan oleh pemerintah daerah tapi oleh PLN adalah pernyataan yang membohongi masyarakat.
Jeffisa mencontohkan, saat Bupati Morut (alm) Aptripel Tumimomor menjabat menggelontorkan APBD Rp 9 Miliar untuk pengadaan jaringan listrik PLN. Dari tiang sampai kabel untuk Soyo Jaya, itu menggunakan APBD bukan anggaran dari PLN. “Kalau ada yang menyatakan urusan listrik bukan kewenangan pemerintah daerah, kok bisa dilakukan oleh mediang bupati Aptripel Tumimomor,” ujar Jeffisa.
Selain itu lanjut, Jeffisa, di zaman Anwar Hafid menjadi bupati Morowali juga hal yang sama dilakukan di Morowali dan pemerintah daerah berperan disitu, buktinya bisa dilakukan untuk solusi listrik. “Jadi jangan bohongi masyarakat dengan narasi-narasi Pemda tidak berperan dalam penyelesaikan listrik di Morut,” katanya.
Jeffisa mengatakan, terkait genset di Bungku Utara, Mamasalato tidak dilewati jaringan Sutet, tapi mengandalkan genset. Sementara kapasitas listrik yang dibutuhkan kecamatan Bungku Utara dan Mamasalato hanya 1 mega. “Ketika masyarakat Bungku Utara dan Mamasalato memberikan kepercayaan kepada kami (Jeffisa-Ruben Hehi), kami pastikan genset baru ada di kecamatan ini (Bungku Utara dan Mamasalato) dan tidak lagi mati-mati lampu,” tegasnya.
Menurut Jeffisa, selama berada di Bungku Utara, listrik hampir setiap saat padam, sore, magrib, tengah malam, sehingga menjadi keresahan di masyarakat karena tidak solusi. Sehingga, kalau ada yang menyatakan, urusan penyelesaikan listrik bukan bagian dari kewenangan pemerintah daerah Morut dipastikan hal itu “omong kosong”.
Jeffisa mencontohkan lagi, Plt Bupati Morowali Rachmansyah menjabat 9 bulan mampu menyelesaikan masalah listrik di Morowali dengan pengadaan mesin genset.
“Walaupun nilainya tinggi, untuk masyarakat jangankan APBD 13 miliar, 100 miliar untuk kebutuhan masyarakat harus dilakukan. Pemimpin harus berani mengambil kebijakan untuk masyarakatnya. Jadi jangan bohongi masyarakat dengan kata-kata, seolah-olah masyarakat tidak paham,” tandasnya.
Jeffisa mempertanyakan berapa kebutuhan listrik dalam kota Kolonodale ? berapa keterwakilan anggaran ke PLN ? Harusnya Pemda juga memberikan anggaran ke PLN, sehingga tidak harus menunggu dulu anggaran dari BUMN lainnya. Jadikan dana tersebut dana hibah untuk operasional PLN. “Jika harus menunggu dari dari BUMN lagi dipastikan belum ada solusi. Pemda harus turut membantu dengan memberikan anggaran daerah untuk solusi listrik di Morut yang tak berujung,” ucapnya. **