CILACAP, Patrolihukum.net — Di tengah derasnya janji pembangunan yang kerap menghiasi ruang publik setiap musim politik, sekelompok warga di Kabupaten Cilacap justru memilih bergerak tanpa menunggu uluran tangan pemerintah. Mereka membangun jalan lingkungan secara swadaya, menggunakan tenaga, waktu, dan biaya pribadi demi membuka akses yang selama ini dinilai terabaikan.
Tak ada seremoni peresmian. Tak ada baliho wajah pejabat. Bahkan tak terdengar pidato panjang penuh klaim keberhasilan. Yang terlihat hanyalah warga bekerja bersama, mencampur material, mengangkut batu, dan meratakan jalan dengan alat seadanya.
Kini, jalan yang sebelumnya rusak dan sulit dilalui telah berubah menjadi akses yang rapi dan bisa dimanfaatkan masyarakat umum. Kondisi tersebut memunculkan respons luas di media sosial, terutama setelah narasi kritis terkait pembangunan swadaya warga beredar dan menjadi perhatian publik.
“Jalan ini bukan hasil janji, tapi hasil keringat,” demikian salah satu kalimat yang ramai dibagikan warga melalui media sosial dan grup percakapan masyarakat setempat.
Narasi tersebut dianggap mewakili kekecewaan sebagian masyarakat terhadap lambannya respons pembangunan infrastruktur di tingkat akar rumput. Sejumlah warga menilai aspirasi yang telah disampaikan sebelumnya melalui proposal maupun usulan lingkungan tidak kunjung mendapatkan perhatian serius.
Alih-alih terus menunggu, warga memilih bergotong royong. Mereka mengumpulkan dana secara sukarela, membeli material secara mandiri, hingga turun langsung mengerjakan pembangunan jalan.
Fenomena ini kembali memperlihatkan kuatnya budaya gotong royong di tengah masyarakat pedesaan. Di saat bantuan belum datang, solidaritas warga justru menjadi kekuatan utama untuk menyelesaikan persoalan bersama.
Namun di sisi lain, kondisi tersebut juga memunculkan kritik sosial yang cukup tajam. Sebagian masyarakat mempertanyakan fungsi penganggaran pembangunan daerah apabila kebutuhan dasar seperti akses jalan masih harus ditanggung sendiri oleh warga.
“Ketika rakyat mampu membangun tanpa kekuasaan, justru kekuasaan yang kehilangan jalan,” tulis salah satu unggahan yang viral dan menuai beragam tanggapan dari masyarakat.
Pengamat sosial menilai, aksi swadaya masyarakat memang patut diapresiasi sebagai bentuk kepedulian dan partisipasi publik. Namun pemerintah daerah tetap memiliki tanggung jawab utama dalam memastikan pemerataan pembangunan infrastruktur, terutama di wilayah yang menjadi jalur aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat.
Menurutnya, pembangunan berbasis swadaya tidak seharusnya dijadikan alasan pembenaran atas minimnya perhatian pemerintah terhadap kebutuhan dasar warga. Sebaliknya, gerakan masyarakat semacam ini harus menjadi alarm bagi pemangku kebijakan agar lebih responsif terhadap aspirasi publik.
Di banyak daerah, pembangunan jalan lingkungan kerap menjadi persoalan klasik. Proposal diajukan berulang kali, namun realisasi anggaran sering kali membutuhkan waktu panjang, bahkan tak jarang hilang tanpa kejelasan. Situasi inilah yang memicu tumbuhnya ketidakpercayaan sebagian masyarakat terhadap proses birokrasi pembangunan.
Meski demikian, warga yang terlibat dalam pembangunan jalan tersebut mengaku tidak ingin berpolemik terlalu jauh. Fokus utama mereka hanyalah memastikan akses masyarakat bisa digunakan dengan layak, terutama untuk menunjang aktivitas sehari-hari.
Kini jalan itu telah berdiri sebagai simbol kerja kolektif masyarakat. Bukan sekadar hamparan cor atau bebatuan, melainkan bukti bahwa ketika harapan tak kunjung datang dari atas, rakyat mampu menciptakan jalannya sendiri dari bawah.
Di tengah kritik dan sindiran yang berkembang, satu hal yang sulit dibantah adalah fakta bahwa jalan tersebut akhirnya terbangun bukan karena janji, melainkan karena gotong royong dan kepedulian warga terhadap lingkungannya sendiri. (Edi D/**)
- Jerat Pidana Persangkaan Palsu: Saat Laporan Polisi Berubah Menjadi Senjata Balas Dendam, Praktisi Hukum Dedy Luqman Hakim Ingatkan Ancaman Pasal 438 KUHP Baru bagi Pelapor Rekayasa
- Nakhodai DPC KSBSI Banggai, Hermanius Burunaung Siap Jaga Independensi Pers dan Perjuangkan Hak Buruh
- PMI Kabupaten Probolinggo Siapkan Generasi Tangguh Lewat Laga Aksi Praja VII
