Jakarta | Perkembangan kecerdasan buatan telah mengubah cara masyarakat mencari dan menerima informasi. Dahulu, publik umumnya mengunjungi situs resmi, membaca pemberitaan, atau menghubungi petugas humas untuk memperoleh penjelasan. Kini, berbagai perangkat berbasis AI dapat merangkum jawaban dari banyak sumber dalam satu respons, sehingga pencarian terasa lebih cepat dan percakapan langsung tidak selalu diperlukan. Pengguna bisa menanyakan aturan terbaru, menelusuri capaian lembaga, atau membandingkan reputasinya tanpa membuka satu per satu dokumen dan kanal komunikasi. Perubahan ini membuat akses pengetahuan semakin praktis, tetapi sekaligus menggeser titik awal publik membentuk pemahaman: dari kanal organisasi menuju jawaban yang disajikan sistem AI.
Perubahan pola tersebut disampaikan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria saat menjadi pembicara kunci dalam Konvensi Humas Indonesia di Solo, Jawa Tengah, pada Sabtu, 17 Oktober 2026. Ia menyoroti bahwa masyarakat kini dapat memperoleh informasi mengenai kebijakan, kinerja, dan reputasi organisasi melalui pencarian berbasis kecerdasan buatan. Dengan kata lain, publik tidak harus lebih dulu berhubungan langsung dengan sumber informasi atau praktisi humas. Sistem AI dapat menjadi perantara yang menjawab pertanyaan, menyusun ringkasan, dan menghubungkan pengguna dengan informasi dari berbagai kanal. Bagi organisasi, perkembangan ini menandai perubahan penting dalam cara informasi ditemukan dan dipahami.
Kondisi tersebut menuntut humas untuk memperhatikan bagaimana informasi organisasi hadir di ruang digital yang dapat dibaca dan dirangkum mesin. Kejelasan, konsistensi, serta keterkinian keterangan mengenai kebijakan dan kinerja menjadi semakin penting. Jika data resmi sulit ditemukan, tidak lengkap, atau berbeda satu kanal dan kanal lain, jawaban yang diterima publik berisiko kurang utuh. Karena itu, tugas humas tidak berhenti pada penyampaian pesan melalui konferensi pers atau komunikasi langsung. Praktisi perlu memastikan sumber resmi mudah diakses, menyajikan konteks secara memadai, dan merespons pertanyaan publik dengan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, kemudahan pencarian berbasis AI dapat berjalan beriringan dengan pemahaman yang akurat, sementara kepercayaan publik tetap ditopang oleh komunikasi terbuka dan bukti yang jelas.
Di tengah arus informasi yang bergerak cepat, tugas humas tidak berhenti pada memastikan informasi organisasi tersedia dan mudah ditemukan. Humas juga perlu menjaga agar data resmi yang disampaikan akurat, dapat dipercaya, berkualitas, serta cukup mendalam untuk membantu publik memahami persoalan. Informasi yang sekadar hadir belum tentu menjawab kebutuhan masyarakat, terutama ketika isu yang dibahas memiliki banyak aspek dan konsekuensi.
Penekanan Nezar menunjukkan bahwa tantangan komunikasi saat ini semakin bergeser: persoalannya bukan lagi semata-mata akses terhadap informasi, melainkan kedalaman informasi yang tersedia. Publik dapat menjumpai berbagai sumber dalam hitungan detik, tetapi kelimpahan tersebut tidak otomatis menghasilkan pemahaman. Informasi yang ringkas atau tersebar tanpa konteks berisiko menimbulkan salah tafsir, memperkuat kabar yang tidak akurat, atau membuat masyarakat kesulitan membedakan fakta resmi dari klaim yang belum terverifikasi.
Karena itu, humas perlu menyajikan keterangan yang tidak hanya cepat, tetapi juga menjelaskan latar belakang, sumber data, dan relevansinya bagi publik. Ketika organisasi menerbitkan angka atau kebijakan, misalnya, penjelasan mengenai cara data diperoleh dan batas penerapannya dapat membantu audiens menilai informasi secara lebih utuh. Ketelitian semacam ini turut membangun kepercayaan, sebab publik dapat melihat dasar dari pernyataan yang disampaikan, bukan hanya menerima kesimpulan singkat.
Kecerdasan buatan dapat mendukung pekerjaan tersebut, lain dengan membantu mengolah data, merangkum dokumen, atau mengenali pertanyaan yang banyak muncul. Namun, penggunaan AI saja tidak memadai untuk menjamin komunikasi yang bermutu. Sistem dapat menghasilkan materi dengan cepat, tetapi hasilnya tetap perlu diperiksa dari segi ketepatan, konteks, dan dampaknya. Kemampuan manusia dalam merumuskan pertanyaan, menilai sumber, dan mengoreksi kekeliruan menentukan apakah teknologi benar-benar memperkaya informasi.
Kebijaksanaan dalam menggunakan AI sama pentingnya dengan keterampilan teknis. Humas perlu mempertimbangkan kapan otomatisasi membantu dan kapan penilaian manusia harus memimpin, khususnya saat informasi menyangkut kepentingan publik atau situasi sensitif. Dengan memadukan teknologi, verifikasi, dan pemahaman konteks, humas dapat bergerak melampaui penyediaan akses menuju komunikasi yang memberi pengetahuan lebih dalam dan layak dipercaya.
Pandangan Nezar menempatkan kecerdasan buatan sebagai alat bantu yang dapat mempercepat dan mempermudah pekerjaan, bukan pengganti daya pikir manusia. Teknologi ini mampu mengolah data, menyusun draf, dan mendukung pemantauan informasi, tetapi hasilnya tetap memerlukan pemeriksaan serta penilaian manusia. Keputusan tentang apa yang layak disampaikan, bagaimana konteks dijelaskan, dan siapa yang bertanggung jawab atas dampaknya tidak semestinya diserahkan sepenuhnya kepada sistem. Efisiensi yang ditawarkan AI akan bermanfaat apabila digunakan untuk memperkuat kualitas kerja, bukan menjadi alasan untuk mengabaikan proses berpikir dan verifikasi.
Karena itu, pemanfaatan AI perlu disertai transparansi, etika, dan akuntabilitas. Praktisi humas perlu menjelaskan penggunaan teknologi ketika hal tersebut relevan bagi publik, memastikan informasi yang dihasilkan tidak menyesatkan, serta menghormati privasi dan hak pihak lain. Konten yang tampak meyakinkan belum tentu akurat; AI dapat menghasilkan kekeliruan, menghilangkan nuansa, atau mereproduksi bias dari data. Setiap materi yang akan dipublikasikan perlu ditinjau berdasarkan sumber yang dapat dipercaya dan konteks yang tepat. Organisasi juga harus menetapkan siapa yang memeriksa, menyetujui, dan bertanggung jawab jika terjadi kesalahan. Dengan demikian, kemudahan produksi tidak mengaburkan pertanggungjawaban manusia.
Bagi praktisi humas, sikap tersebut menuntut pembelajaran berkelanjutan seiring perkembangan teknologi dan perubahan cara masyarakat menerima informasi. Keterampilan menggunakan perangkat baru perlu berjalan bersama kemampuan menilai sumber, memahami audiens, dan menyampaikan fakta secara jernih. Ketepatan tetap menjadi dasar komunikasi: klaim harus terverifikasi, koreksi perlu disampaikan dengan terbuka, dan batas kemampuan AI harus dikenali. Kepatuhan pada etika profesi bukan hambatan inovasi, melainkan pedoman agar inovasi melayani kepentingan publik. Di tengah arus informasi yang cepat dan mudah diperbanyak, kepercayaan dibangun melalui konsistensi, keterbukaan, dan tanggung jawab. Humas dapat memanfaatkan AI untuk bekerja lebih sigap, sembari memastikan keputusan akhir tetap berpijak pada pertimbangan manusia dan komitmen terhadap kebenaran.Dalam forum yang sama, Ketua Umum Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia, Boy Kelana, mengingatkan bahwa kemajuan teknologi komunikasi tidak serta-merta membuat manusia semakin memahami satu sama lain. Berbagai platform memungkinkan pesan tersebar lebih cepat dan menjangkau lebih banyak orang, tetapi kecepatan dan luasnya jangkauan tidak menjamin informasi dipahami secara utuh. Pemahaman tetap membutuhkan konteks, kemampuan menilai sumber, serta kesediaan mendengarkan sudut pandang yang berbeda. Karena itu, derasnya arus komunikasi perlu diimbangi dengan kecakapan untuk membaca informasi secara kritis, bukan sekadar menerima atau meneruskannya.
Akses informasi yang kian luas juga menghadirkan tantangan baru bagi masyarakat. Di begitu banyak konten yang beredar, publik harus mampu membedakan fakta yang dapat diverifikasi dari opini, manipulasi, maupun kebohongan. Batas di kategori tersebut kadang dikaburkan melalui potongan gambar, narasi emosional, atau klaim yang disampaikan berulang-ulang. Informasi yang tampak meyakinkan belum tentu benar, sementara materi yang akurat dapat kehilangan konteks ketika dipisahkan dari sumber awalnya. Situasi ini menuntut kebiasaan memeriksa asal informasi, membandingkan keterangan dari sumber tepercaya, dan menahan diri sebelum membagikan konten yang belum terkonfirmasi.
Boy Kelana juga menyoroti dua sisi kecerdasan buatan. AI membuka peluang bagi peradaban manusia, lain dengan membantu mengolah informasi dan mendukung komunikasi. Namun, teknologi yang sama dapat meningkatkan kemampuan untuk menciptakan disinformasi, deepfake, manipulasi persepsi, dan berita palsu.
Baca juga: Strategi Pelatih Arema FC Menghadapi Persik Kediri | Profil Victor Dethan: Menghadapi Ancaman di Media Sosial | Langkah Siaga Menghadapi Ancaman Kekeringan di Jakarta
