Patrolihukum.net // Batu Bara, 14 April 2025 — Gudang Crude Palm Oil (CPO) yang diduga ilegal yang berada di Desa Sumber Makmur, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara, menjadi pusat perhatian masyarakat dan publik luas. Gudang yang diduga kuat dimiliki oleh beberapa oknum TNI Angkatan Darat (AD) dari jajaran Kodam I/BB ini, dituding terlibat dalam berbagai aktivitas ilegal dan meresahkan warga sekitar.
Berdasarkan informasi yang dihimpun tim media pada Minggu (13/4/2025), gudang tersebut diduga kerap dijadikan lokasi baku hantam antar preman dan bahkan diduga disebut-sebut sebagai pusat peredaran narkoba di wilayah tersebut. Seorang warga yang enggan disebutkan namanya menyatakan bahwa dirinya pernah menjadi korban pengonsepan dan penangkapan sebagai pengedar narkoba, hanya karena diduga menolak bekerja sama dengan oknum pemilik gudang.
“Diduga gudang itu seperti sarang kejahatan. Banyak yang kami lihat aneh-aneh di sana. Preman sering ribut, dan ada yang bilang diduga tempat narkoba juga,” ujar warga setempat.
Salah satu tokoh masyarakat Desa Sumber Makmur berinisial BA menyampaikan keresahan warga atas keberadaan gudang yang diduga ilegal tersebut. BA mengaku bahwa warga hidup dalam ketakutan karena pemilik gudang diduga merupakan oknum anggota TNI AD yang seharusnya menjadi teladan dalam penegakan hukum.
“Warga resah dan takut. Bagaimana tidak, mereka (pemilik gudang) diduga oknum TNI. Harusnya jadi contoh, tapi malah merusak nama institusi,” tegas BA.
Ia menambahkan bahwa masyarakat dan berbagai kalangan, termasuk aktivis serta pemerhati hukum, kini mendesak Panglima Kodam (Pangdam) I/Bukit Barisan untuk segera mengambil langkah tegas dan profesional dalam menindak para oknum personel yang diduga terlibat.
“Ini harus ditindak secepatnya. Jangan dibiarkan berlarut-larut. Kalau benar ada keterlibatan oknum TNI, Pangdam harus tegas. Jangan sampai kepercayaan publik terhadap institusi TNI runtuh gara-gara segelintir oknum,” ujar BA dengan nada prihatin.
Desakan terhadap Pangdam I/BB untuk bertindak tidak hanya datang dari masyarakat setempat, tetapi juga dari para aktivis anti-korupsi dan pemerhati hukum yang menilai bahwa tindakan pembiaran terhadap aktivitasyang diduga ilegal tersebut dapat merusak citra institusi militer secara keseluruhan.
BA menegaskan bahwa masyarakat menaruh harapan besar agar Pangdam I/BB menunjukkan ketegasan dan komitmennya terhadap penegakan hukum tanpa pandang bulu.
“Kami ingin bukti, bukan hanya janji. Jika benar Pangdam I/BB ingin menjaga kehormatan TNI, maka harus ada tindakan nyata terhadap bawahannya yang terlibat. Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap aparat yang seharusnya melindungi, bukan menakut-nakuti,” pungkas BA.
Saat ini, masyarakat menunggu respons dan langkah konkret dari Pangdam I/BB, serta berharap aparat penegak hukum sipil dan militer bisa bersinergi dalam mengusut tuntas kasus dugaan gudang CPO ilegal ini.
(Tim/Red/**)
